Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Gerindra: Kami Tahu Betul Rasanya Baliho Prabowo Hilang, Disobek dalam Dua Kali Pemilu

Kompas.com - 21/11/2023, 14:05 WIB
Adhyasta Dirgantara,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad mengaku sepakat dengan Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin mengenai Pemilu 2024 yang harus berlangsung tanpa kecurangan.

"Ya sama kita sepakat. Kalau bisa memang pemilu ini kita lakukan dengan damai, jujur, dan adil, tanpa kecurangan," ujar Dasco di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (21/11/2023).

Dasco lantas mengenang momen Pilpres 2014 dan Pilpres 2019 saat baliho Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto yang jadi capres saat itu dirusak atau dicopot.

Baca juga: Prabowo Sesumbar Didukung Presiden, Gerindra: Wajar, Pak Jokowi Kan Dukung Semua Capres

Dasco menyebut, Gerindra sudah tahu betul bagaimana rasanya baliho dicopot.

"Kami di pihak Prabowo dalam dua kali Pemilu 2014 dan 2019, tahu betul rasanya misalnya baliho hilang, baliho disobek begitu," ujar dia. 

Dasco menegaskan, pihaknya tidak ingin kejadian perusakan baliho seperti itu terulang di Pemilu 2024.

Maka dari itu, dia mendukung penuh apa yang disampaikan oleh Wapres Ma'ruf.

Sementara itu, Dasco mengeklaim Gerindra sudah sepakat bahwa netralitas dalam Pemilu 2024 diperlukan.

"Ya kita kan kalau menteri cuma satu, sehingga apalagi capres kan enggak mungkin kemudian terjadi penyalahgunaan kewenangan yang ada," ucap Dasco.

Baca juga: Perludem Kritik Peserta Pemilu, Kampanye Belum Mulai tapi Baliho Sudah Ada di Mana-mana

Sebelumnya, Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin meminta TNI, Polri, maupun aparatur sipil negara (ASN) menjaga netralitas saat melaksanakan tahapan pemilihan umum (Pemilu) 2024 di lapangan.

Menurut Wapres, netralitas sudah menjadi komitmen semua aparat negara.

"Karena itu kita memang meminta supaya di lapangan para petugas kita, pelaksana kita baik dari TNI, Polri maupun dari ASN itu harus menjaga netralitas (dalam pemilu), saya kira itu. Itu komitmen kita bersama," ujar Ma'ruf dalam keterangan pers di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Selasa (14/11/2023).

Ma'ruf mengatakan, Pemilu 2024 ini merupakan pemilu langsung kelima kalinya yang digelar oleh pemerintah Indonesia.


Dengan begitu, Indonesia sudah memiliki pengalaman cukup soal pelaksanaan pemilu.

Pengalaman tersebut membuat Ma'ruf yakin semua aparat negara bisa netral dalam pemilu.

"Pemilu kita sekarang ini bukan yang pertama ya, kalau enggak salah sudah kelima kita ini. Jadi sebenarnya kita sudah punya pengalaman dan sudah menjadi, sudah ada aturannya, sudah ada komitmennya bahwa pemilu diselenggarakan dengan jujur, adil, rahasia," ucap Ma'ruf.

"Karena itu semua petugas, aparat, ASN, TNI, Polri, semuanya sudah ada aturannya untuk bersikap netral dan itu juga sudah disampaikan oleh Presiden," kata dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Disambut Hatta Rajasa, Prabowo Hadiri Rakornas Pilkada PAN

Disambut Hatta Rajasa, Prabowo Hadiri Rakornas Pilkada PAN

Nasional
Tambah Dua Tanker Gas Raksasa, Pertamina International Shipping Jadi Top Tier Pengangkut LPG Asia Tenggara

Tambah Dua Tanker Gas Raksasa, Pertamina International Shipping Jadi Top Tier Pengangkut LPG Asia Tenggara

Nasional
Jaksa KPK Diminta Hadirkan Auditor BPK yang Diduga Terima Suap Terkait Temuan 'Food Estate'

Jaksa KPK Diminta Hadirkan Auditor BPK yang Diduga Terima Suap Terkait Temuan "Food Estate"

Nasional
Kakorlantas Minta Personel Pengamanan WWF di Bali Jaga Etika

Kakorlantas Minta Personel Pengamanan WWF di Bali Jaga Etika

Nasional
KPU Pastikan Verifikasi Data Dukungan Calon Perseorangan Pilkada 2024

KPU Pastikan Verifikasi Data Dukungan Calon Perseorangan Pilkada 2024

Nasional
554 Kloter Jemaah Haji Reguler Sudah Kantongi Visa, Siap Berangkat Mulai 12 Mei

554 Kloter Jemaah Haji Reguler Sudah Kantongi Visa, Siap Berangkat Mulai 12 Mei

Nasional
Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Nasional
PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

Nasional
KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

Nasional
KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada 'Abuse of Power'

Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada "Abuse of Power"

Nasional
Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Nasional
Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Nasional
Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Nasional
Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com