Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sesumbar Prabowo Didukung Presiden dan Mantan Presiden

Kompas.com - 21/11/2023, 07:48 WIB
Adhyasta Dirgantara,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Calon presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto sesumbar bahwa dirinya didukung maju Pilpres 2024 oleh Presiden saat ini, Joko Widodo (Jokowi) dan mantan Presiden, yakni Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Hal tersebut Prabowo sampaikan secara blak-blakan dalam acara konsolidasi pemenangan Partai Demokrat di Hotel Aston Madiun, Jawa Timur, Senin (20/11/2023).

"Presiden ke-6 mendukung dan berada di sebelah saya, dengan Presiden ke-7 juga mendukung berada di sebelah saya," ujar Prabowo.

Baca juga: Blak-blakan Ngaku Didukung Jokowi, Prabowo: Presiden Ada di Sebelah Saya

Prabowo menyampaikan, dengan kehadiran SBY dan Jokowi yang mendukungnya, terdapat pengalaman 20 tahun kepemimpinan sebagai Presiden di sisinya.

Dia pun berkomitmen terus melakukan yang terbaik untuk bangsa.

"Berarti ada pengalaman 20 tahun. Saya kira ini sesuatu yang luar biasa. Dan insya Allah kita akan berbuat yang terbaik untuk bangsa dan rakyat kita," kata Prabowo.

SBY yang juga Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat pun mengakui dirinya akan mendukung penuh Prabowo menjadi presiden ke-8.

"Maka pada kesempatan yang amat penting ini, dengan memohon ridho Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, saya memberikan dukungan penuh kepada Bapak Prabowo Subianto untuk menjadi calon presiden dan inssyaallah menjadi Presiden Indonesia ke-8," ujar SBY.

SBY mengungkapkan, Prabowo memiliki kecakapan dan kemampuan untuk memimpin bangsa sebesar Indonesia.

Baca juga: Aparat Desa Dukung Prabowo-Gibran Dianggap Wujud Demokrasi Tanpa Etika

Selain itu, kata dia, Prabowo sudah siap untuk menjadi presiden RI.

"Inilah dukungan saya, my endorsement kepada Beliau," ucap SBY.

Tokoh besar di balik Prabowo

Sejumlah tokoh besar tercatat mendukung Prabowo maju sebagai capres 2024.

Contoh gampangnya terlihat dari deretan orang-orang yang masuk ke dalam Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran.

Mereka orang-orang di lingkaran Istana seperti Ketua Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Jenderal (Purn) Wiranto, anggota Wantimpres Putri Kuswisnu Wardani, dan anggota Wantimpres Habib Luthfi bin Yahya.

Lalu, ada mantan Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie, mantan Kapolri Jenderal (Purn) Sutanto, eks Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, dan Jenderal TNI (Purn) Agum Gumelar.

Baca juga: Gerindra: Jawa Barat Kandang Prabowo, Minimal Menang 65 Persen

Koalisi gemuk

Prabowo-Gibran diusung oleh koalisi yang dinamakan Koalisi Indonesia Maju (KIM).

Jika dibandingkan dengan koalisi pengusung Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar maupun Ganjar Pranowo-Mahfud MD, KIM terbilang gemuk.


Bagaimana tidak, empat partai DPR ramai-ramai bergabung ke dalam KIM. Belum lagi partai non-parlemen seperti PSI, Garuda, Prima, hingga PBB yang juga mendukung Prabowo-Gibran.

Baca juga: SBY Turun Gunung, Prabowo: Ini Sesuatu yang Luar Biasa

Terlebih, setidaknya 270 orang tergabung ke dalam TKN Prabowo-Gibran.

TKN Prabowo-Gibran ini disebut belum difinalisasi, sehingga kemungkinan akan semakin banyak lagi jumlah orang yang terlibat di dalamnya.

Sejumlah menteri pun tercatat bergabung ke dalam TKN Prabowo-Gibran, mulai dari Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan (Zulhas), Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansyah Noor, dan Wakil Menteri Agraria/ Badan Pertanahan Nasional Raja Juli Antoni.

Pihak KIM juga menyebut Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa masuk barisan pendukung Prabowo. 

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Nasional
Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Nasional
Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

Nasional
Selain Eko Patrio, PAN Juga Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Selain Eko Patrio, PAN Juga Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Fahira Idris Kecam Serangan di Rafah, Sebut Israel dan Sekutu Aib Peradaban Umat Manusia

Fahira Idris Kecam Serangan di Rafah, Sebut Israel dan Sekutu Aib Peradaban Umat Manusia

Nasional
PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

Nasional
Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Nasional
Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Nasional
SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

Nasional
DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

Nasional
Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

Nasional
KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait 'Food Estate' Ke Kementan

KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait "Food Estate" Ke Kementan

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Sewa 'Private Jet' SYL Rp 1 Miliar

Pejabat Kementan Tanggung Sewa "Private Jet" SYL Rp 1 Miliar

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com