Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Bakal Atur Jadwal Pertemuan Lagi, Puan Akui Bisa Jadi Bahas Posisi Jokowi di PDI-P

Kompas.com - 20/11/2023, 18:56 WIB
Tatang Guritno,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPP PDI-P Puan Maharani mengatakan bakal menjadwalkan lagi pertemuan dengan Presiden Joko Widodo.

Ia mengatakan, pertemuan itu sangat mungkin membahas posisi Jokowi di PDI-P.

“Bisa saja (posisi Jokowi di PDI-P) itu dibicarakan. Saya enggak tahu kalau bicara informal, kami bicara segala hal yang terkait dengan isu aktual,” ucap Puan di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (20/11/2023).

“Dan isu-isu yang kemudian mungkin hanya bisa dibicarakan secara informal,” sambung dia.

Baca juga: Bela Ganjar Soal Skor 5 Penegakan Hukum, Puan: Pak Ganjar Pasti Punya Data...

Ia menekankan sampai saat ini Jokowi masih berstatus sebagai kader PDI-P.

Sebaliknya, sikap politik PDI-P tetap sama, yaitu mendukung pemerintahannya.

“Jadi, posisi sampai hari ini masih seperti itu,” tuturnya.

Di sisi lain, ia mengrklaim tak pernah ada instruksi khusus dari PDI-P pada calon presiden (capres) nomor urut 3 Ganjar Pranowo untuk mengkritik pemerintahan Jokowi.

Sebab, akhir-akhir ini Ganjar nampaknya sering menyampaikan narasi kritis untuk pemerintah.


“Enggak ada instruksi. Hal-hal seperti itu disampaikan Pak Ganjar selaku capres. Pasti beliau menyampaikan hal itu karena punya data yang memang beliau harus sampaikan atau disampaikan,” imbuh dia.

Diketahui hubungan Jokowi dan PDI-P nampak berjarak setelah ia merestui putra sulungnya, Gibrab Rakabuming Raka menjadi calon wakil presiden (cawapres) Prabowo Subianto.

Padahal, PDI-P sudah mengusung jagoannya sendiri untuk menghadapi Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024, yaitu Ganjar dan Mahfud MD.

Siang tadi, Puan akhirnya bertemu Jokowi di Istana Kepresidenan, Jakarta.

Baca juga: Bertemu Jokowi Kali Pertama Setelah Gibran Cawapres Prabowo, Puan Maharani: Enggak Ada Huru-hara, Kita Tenang Saja

Pertemuan itu merupakan yang pertama kali setelah Gibran memutuskan untuk menjadi pendamping Prabowo.

Kedatangan Puan ke Istana dalam rangka Courtesy Call anggota parlemen MIKTA dengan Presiden Jokowi sebelum pembukaan MIKTA Speakers’ Consultation yang ke-9.

MIKTA adalah persatuan negara-negara middle power (kekuatan menengah) yang terdiri dari Meksiko, Indonesia, Korea Selatan, Turki, dan Australia. 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Nasional
SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

Nasional
DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

Nasional
Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

Nasional
KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait 'Food Estate' Ke Kementan

KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait "Food Estate" Ke Kementan

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Sewa 'Private Jet' SYL Rp 1 Miliar

Pejabat Kementan Tanggung Sewa "Private Jet" SYL Rp 1 Miliar

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Nasional
Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Nasional
MK Jadwalkan Putusan 'Dismissal' Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

MK Jadwalkan Putusan "Dismissal" Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

Nasional
Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Nasional
Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Nasional
[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

Nasional
Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com