Bela Ganjar Soal Skor 5 Penegakan Hukum, Puan: Pak Ganjar Pasti Punya Data...

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Puan Maharani turut membela bakal calon presiden Ganjar Pranowo yang menilai skor penegakan hukum di Indonesia di angka 5 dari rentang 1-10.

Ketua DPP PDI-P ini menyampaikan, Ganjar pasti memiliki data tersendiri sehingga menilai skor penegakan hukum di angka 5.

"Ya, Pak Ganjar menyampaikan hal tersebut pasti mempunyai data yang beliau sampaikan," kata Puan saat ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (20/11/2023).

Baca juga: Saat Ganjar Kritik Penegakan Hukum yang Dikomandoi Cawapresnya Sendiri...

Puan menuturkan, penegakan hukum di Indonesia memang harus berjalan baik sesuai dengan koridor dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hukum harus ditegakkan tanpa membeda-bedakan dan tenang pilih.

Ia lantas meminta pemimpin yang terpilih selanjutnya untuk menegakkan hukum secara benar.

"Jadi memang ke depan saya berharap siapa pun yang jadi pilihan rakyat, harus menjalankan hukum secara baik, benar, jujur, adil, sesuai dengan koridor tanpa ada tebang pilih," tuturnya.

Baca juga: Pesan Ganjar Buat Elite Politik: Berpolitik Asyik Tanpa Baper

Sebelumnya diberitakan, rapor merah diberikan Ganjar terhadap penegakan hukum di era pemerintahan Jokowi. Ganjar hanya memberikan skor di angka 5 atas penegakan hukum di Indonesia.

Hal itu disampaikan Ganjar saat pemaparan gagasannya di acara Ikatan Alumni (IKA) Universitas Negeri Makassar (UNM) yang digelar di Hotel Four Points by Seraton Makassar, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Sabtu (18/11/2023).

Ganjar menyebut faktor penurunan penegakan hukum di Indonesia lantaran banyaknya intervensi hingga rekayasa yang dilakukan para pemangku kebijakan.

"Rekayasa dan diintervensi. Yang membikin kemudian intervensi menjadi hilang, yang imparsial menjadi parsial," ujarnya.

Baca juga: Temui JK, Ganjar Sebut Tak Ajak untuk Gabung di Tim Pemenangan Nasional

Pernyataan Ganjar lantas mendapat kritik dari Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

TKN menyebut rapor merah penegakan hukum di era Jokowi sebagaimana penilaian Ganjar merupakan tanggung jawab pasangannya, Mahfud MD selaku Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam).

Sementara, Mahfud membela Ganjar.

Menurutnya, skor 5 diberikan Ganjar merujuk pasca-keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait batas usia capres dan calon wakil presiden (cawapres).