Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Wapres Dorong Penerapan Standar Halal Global

Kompas.com - 17/11/2023, 21:15 WIB
Ardito Ramadhan,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Ma'ruf Amin mendorong adanya penerapan standar halal global yang berlaku di semua negara sehingga masyarakat dapat menikmati beragam produk dan jasa yang memenuhi standar halal secara aman dan nyaman.

Hal ini ia sampaikan saat membuka H20 Halal World 2023 di Jakarta International Expo, Jumat (17/11/2023).

"Saya mengajak kita semua untuk terus tingkatkan komitmen dalam menghadirkan kemudahan tersebut. Salah satu hal yang mesti diupayakan bersama yaitu mewujudkan keberterimaan standar halal global. Ini yang penting, jadi ada sama standarnya dari seluruh dunia," kata Ma'ruf, Jumat malam.

Baca juga: Maruf Amin Harap MUI Bisa Whoosh Setelah Punya Ketum Baru

Ma'ruf berpandangan, penerapan standar halal global semestinya tidak dipandang sebagai hambatan teknis dalam perdagangan antarnegara.

Sebaliknya, standardisasi itu justru semakin memperlancar arus perdagangan produk-produk halal ke seluruh pelosok dunia.

"Kalau halalnya tidak standar, (hanya berlaku di) masing-masing (negara), tidak mau menerima karena tidak sesuai dengan standar di negaranya," kata Ma'ruf.


Oleh karena itu, ia menilai, saling pengakuan dan penerimaan standar halal menjadi sangat penting untuk disepakati bersama guna mendukung kelancaran lalu lintas perdagangan produk halal antarnegara.

Menurut Ma'ruf, ada sejumlah upaya yang bisa dilakukan untuk mewujudkan itu, salah satunya menjadikan produk halal sebagai komoditas utama global.

Baca juga: UMKM Kuliner Binaan DKI yang Kantongi Sertifikat Halal Disebut Baru 5 Persen

Untuk itu, ia menilai perlu penguatan kerja sama perdagangan antarnegara, terutama dengan negara-negara Organisasi Kerja Sama Islam sehingga akan meningkatkan kinerja ekspor produk halal masing-masing negara.

Selain itu, Ma'ruf mendorong sinergi dan kolaborasi para aktor kunci dalam proses percepatan saling pengakuan dan saling penerimaan sertifikat halal antarnegara.

"Bangun komunikasi yang baik, sehingga tercapai kesepakatan standardisasi sertifikat halal yang memudahkan saling penerimaan produk halal antarnegara," kata dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Sinyal Kepemimpinan Lemah

Usul Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Sinyal Kepemimpinan Lemah

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com