Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ditanya soal Investasi Asing di IKN, Jokowi: Sampai Saat Ini Belum Ada...

Kompas.com - 17/11/2023, 06:15 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Novianti Setuningsih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan, hingga saat ini belum ada satu pun investasi asing yang masuk ke Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

Namun, Presiden meyakini bahwa investor luar negeri segera masuk ke IKN setelah investor dalam negeri bergerak.

"Sampai saat ini belum ada (investasi asing). Tapi saya yakin bahwa setelah investor di dalam negeri bergerak, semakin banyak setiap bulannya, investor dari luar akan segera masuk. Kita lihat saja nanti pasti akan masuk," ujar Jokowi saat memberikan keterangan pers di San Francisco, Amerika Serikat, pada Kamis (16/11/2023), sebagaimana disiarkan YouTube Sekretariat Presiden, Jumat (17/11/2023).

Baca juga: Jokowi: Mungkin Selesainya IKN Baru 15 atau 20 Tahun Mendatang

Menurut Kepala Negara, pada tahap pertama ada sejumlah bidang yang diprioritaskan untuk investasi asing di IKN, yakni pendidikan, kesehatan, dan teknologi.

"Pendidikan, kesehatan, juga teknologi," kata Jokowi.

Sementara itu, Presiden Jokowi sebelumnya mengatakan, pembangunan IKN di Kalimantan Timur mungkin baru akan selesai pada 15 hingga 20 tahun yang akan datang.

Hal itu disampaikan Jokowi saat memberikan kuliah umum di Stanford University, San Francisco, Amerika Serikat, pada Rabu (15/11/2023) waktu setempat.

Baca juga: Jokowi Ungkap Alasan Upacara 17-an Tahun Depan Digelar di IKN: Menunjukkan Kita Memiliki Ibu Kota Baru

Jokowi mengatakan hal itu saat menceritakan soal perkembangan pembangunan IKN yang berbasis hutan kota.

"Inilah showcase transformasi Indonesia. Dan tahun depan Indonesia berencana akan merayakan hari kemerdekaan di Nusantara untuk menunjukkan bahwa kita telah memiliki ibu kota baru," ujar Jokowi, sebagaimana disiarkan YouTube Sekretariat Presiden, Kamis.

"Meskipun mungkin selesainya ibu kota (IKN) ini baru 15 atau 20 tahun yang akan datang," lanjutnya.

Terkait investasi asing, Jokowi pernah mengatakan banyak yang berminat. Akan tetapi, ia minta untuk didahulukan investasi dari dalam negeri.

Hal itu disampaikan mantan Gubernur DKI Jakarta ini saat melakukan peresmian Superblok Pakuwon Nusantara di IKN pada 1 November 2023.

Baca juga: Ketika Jokowi Ajak Mahasiswa Stanford Kunjungi IKN untuk Riset dan Belajar...

500 proyek investasi

Sementara itu, diberitakan Kompas.com, terdapat lebih dari 500 proyek investasi dan kontribusi yang telah diidentifikasi di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN, Kalimantan Timur.

Direktur Pembiayaan Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Muhammad Naufal Aminuddin mengungkapkan, sekitar 190 proyek di antaranya merupakan pembangunan ruang terbuka hijau (RTH).

Kemudian, kawasan campuran 149 proyek, fasilitas pendidikan 72 proyek, fasilitas peribadatan 31 proyek, fasilitas kesehatan 17 proyek, fasilitas olahraga 10 proyek, fasilitas rekreasi, budaya, dan seni tiga proyek, serta bina sosial dua proyek.

”Khusus hunian ada 72 proyek dengan estimasi nilai proyek berkisar Rp 153,4 triliun-Rp 168,7 triliun,” ungkap Naufal dalam Seminar Nasional bertajuk “Peluang Bisnis Properti di Nusantara, Ibu Kota Negara Berstandar Dunia”, di Ciputra Artpreneur, Ciputra World Jakarta, Jumat (3/11/2023).

Kendati memiliki potensi besar untuk investasi berbagai bidang termasuk properti, Naufal mengatakan, tidak semua area akan digunakan untuk pembangunan. Sebab, IKN dirancang dengan konsep smart city dan forest city.

Baca juga: Paparkan IKN Saat Beri Kuliah di AS, Jokowi: Kita Harapkan Bisa Dihuni Agustus 2024

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Nasional
Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Nasional
[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

Nasional
Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Nasional
Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Nasional
Menko Polhukam Harap Perpres 'Publisher Rights' Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Menko Polhukam Harap Perpres "Publisher Rights" Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Nasional
Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Nasional
Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Nasional
Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Nasional
Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Nasional
KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

Nasional
Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com