Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Soal Isu Netralitas dan Kedekatan dengan Jokowi, KSAD: Kedekatan Saya Hanya Kerja

Kompas.com - 15/11/2023, 10:24 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Agus Subiyanto memastikan dia akan tetap netral selama Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

Hal tersebut disampaikannya menjawab soal kedekatannya dengan Presiden Joko Widodo.

Menurut Agus, tak hanya dengan Presiden, melainkan dengan banyak tokoh selama dirinya menjalankan tugas.

"Karena saya itu bertugas itu tidak hanya di Solo. Setiap saya bertugas, contoh saya pernah di Palu saya Danrem di sana, dengan Forkopimda saya dekat dengan Pak Longki, Pak Pasha Ungu sebagai wali kota dulu. Kemudian juga terakhir saya Pangdam III saya dekat dengan Pak Ridwan Kamil dengan Pak Uu Wagub-nya," ujar Agus di Kantor Wakil Presiden, Jakarta pada Selasa (14/11/2023).

Baca juga: Dianggap Jokowis Man, KSAD: Saya Juga Dekat dengan Ridwan Kamil hingga Bima Arya

"Kedekatan saya hanya kerja ya, jadi sebagai Forkopimda gitu ya, jadi Forkompinda bekerja bersama-sama tujuannya untuk mempercepat pembangunan di wilayah tersebut, untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, kita harus bekerja bersama-sama," kata dia.

Sebagaimana diketahui, Agus telah ditunjuk oleh Presiden Joko Widodo sebagai calon Panglima TNI menggantikan Laksamana Yudo Margono yang segera pensiun. Agus pun telah menjalani fit and proper test dan disetujui DPR menjadi calon Panglima TNI.

Agus menuturkan, sebagai prajurit TNI, dia mengacu pada Undang-Undang (UU) Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI terkait netralitas.

"Di mana pasal 39 menyampaikan bahwa TNI tidak boleh berpolitik praktis, kemudian juga apabila melanggar ada di undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu. Kalau melanggar bisa kena hukuman disiplin dari satuannya ataupun kena pidana ya," kata Agus.

Baca juga: Wapres: Kita Minta TNI, Polri, ASN Jaga Netralitas Pemilu di Lapangan

"Jadi kita TNI akan mengacu ke situ koridor, kalaupun ada yang berbuat itu adalah oknum," tutur dia.

Sebelumnya, Agus Subiyanto telah menyatakan menjamin prajurit TNI netral di Pemilu 2024.

Agus menegaskan, jika ia menjadi Panglima, tentara tak akan memihak dalam setiap tahapan Pemilu, baik pemilu presiden maupun legislatif.

Hal tersebut Agus sampaikan saat menjalani fit and proper test atau uji kelayakan dan kepatutan sebagai calon tunggal Panglima TNI di Komisi I DPR, Senayan, Jakarta, Senin (13/11/2023).

"Kemudian berkaitan dengan pesta demokrasi Pemilu 2024. Saya berkomitmen untuk memberikan jaminan netralitas TNI pada setiap tahapan pemilu," ujar Agus.

Agus menjelaskan, dirinya juga akan memperkuat sinergitas dan soliditas TNI-Polri dalam mengamankan jalannya proses demokrasi melalui latihan dan posko bersama.

Dengan begitu, kata dia, stabilitas politik di Indonesia akan terjaga.

Diberitakan, Agus Subiyanto sebelumnya pernah menjabat sebagai Komandan Kodim 0735/Surakarta pada 2009-2011.

Pada periode tersebut, Presiden Jokowi masih menjabat sebagai Wali Kota Solo.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Nasional
Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Nasional
Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Nasional
Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Nasional
Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Nasional
Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Nasional
Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

Nasional
Selain Eko Patrio, PAN Juga Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Selain Eko Patrio, PAN Juga Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Fahira Idris Kecam Serangan di Rafah, Sebut Israel dan Sekutu Aib Peradaban Umat Manusia

Fahira Idris Kecam Serangan di Rafah, Sebut Israel dan Sekutu Aib Peradaban Umat Manusia

Nasional
PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

Nasional
Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Nasional
Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Nasional
SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

Nasional
DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

Nasional
Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com