Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Letjen I Nyoman Cantiasa Jadi Waka BIN hingga Mutasi dan Rotasi Jajaran Intelijen TNI Jelang Pemilu

Kompas.com - 14/11/2023, 08:19 WIB
Nirmala Maulana Achmad,
Novianti Setuningsih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Panglima TNI Laksamana Yudo Margono merotasi sejumlah jabatan berkaitan dengan intelijen dalam mutasi terbarunya.

Mutasi dan rotasi itu tertuang dalam Surat Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/1286/XI/2023 tanggal 9 November 2023 tentang pemberhentian dari dan pengangkatan dalam jabatan di lingkungan TNI.

Total, ada 105 perwira tinggi (pati) dari tiga matra yang mengalami mutasi dan rotasi kali ini. Dengan rincian, TNI AD 56 pati, TNI AL 37 pati, dan TNI AU 12 pati.

Kebijakan mutasi dan rotasi ini dilakukan Panglima Yudo jelang memasuki usia pensiun pada akhir November 2023. Di sisi lain, pemilihan umum (Pemilu) akan digelar tahun depan. 

Selain itu, mutasi terbaru tersebut menunjukkan perubahan signifikan di jajaran intelijen. Tetapi, Markas Besar (Mabes) TNI menyebutkan bahwa mutasi itu hal biasa.

Baca juga: Panglima TNI Mutasi 105 Perwira Tinggi, Letjen I Nyoman Cantiasa Jadi Wakil Kepala BIN

Pergantian Waka BIN

Letnan Jenderal (Letjen) I Nyoman Cantiasa ditunjuk menjadi Wakil Kepala Badan Intelijen Negara (Waka BIN).

Nyoman Cantiasa yang berpengalaman di satuan Komando Pasukan Khusus (Kopassus) atau pasukan elit TNI AD tersebut akan menggantikan posisi Letjen (Purn) Teddy Lhaksmana.

Ia sebelumnya menjabat Koordinator Staf Ahli (Korsahli) KSAD dan Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Pangkogabwilhan) III.

Peraih Adhi Makayasa tahun 1990 tersebut juga pernah menjabat sebagai Panglima Kodam XVIII/Kasuari, Komandan Jenderal (Danjen) Kopassus, serta beberapa kali terlibat dalam operasi seperti operasi seroja, pemberontakan di Aceh, operasi Mapenduma hingga operasi Nemangkawi.

Baca juga: Mutasi TNI: Laksda Budi Purwanto Jadi Danpushidrosal, Laksma Hudiarto Pangkolinlamil

Letnan Jenderal (Letjen) I Nyoman Cantiasa resmi dilantik menjadi Koordinator Staf Ahli Kepala Staf TNI Angkatan Darat (Koorsahli KSAD).  Serah terima jabatan (sertijab) Koorsahli KSAD dipimpin langsung oleh Kepala Staf TNI AD (KSAD) Jenderal Dudung Abdurachman di Aula Jenderal Besar A.H. Nasution, Markas Besar TNI Angkatan Darat (Mabesad), Jakarta Pusat, pada Selasa (20/6/2023).Dok. Dispenad Letnan Jenderal (Letjen) I Nyoman Cantiasa resmi dilantik menjadi Koordinator Staf Ahli Kepala Staf TNI Angkatan Darat (Koorsahli KSAD). Serah terima jabatan (sertijab) Koorsahli KSAD dipimpin langsung oleh Kepala Staf TNI AD (KSAD) Jenderal Dudung Abdurachman di Aula Jenderal Besar A.H. Nasution, Markas Besar TNI Angkatan Darat (Mabesad), Jakarta Pusat, pada Selasa (20/6/2023).

Analis militer dari Semar Sentinel, Alman Helvas Ali mengatakan, pergantian Waka BIN memang sudah seharusnya dilakukan.

“Karena pejabat saat ini (Teddy) sudah lama pensiun dari TNI. Kebiasaan lama adalah apabila Waka BIN pensiun dari TNI, akan diganti oleh pejabat baru,” kata Alman saat dihubungi, Senin (13/11/2023).

Namun, Alman tidak menampik, ada nuansa politis terkait penunjukkan Nyoman menjadi Waka BIN, terlebih menjelang pemilihan umum (Pemilu) 2024.

“Pasti ada nuansa politis. Sebab, Kepala BIN (Jenderal Purn Budi Gunawan) tampaknya berbeda haluan politik dengan Presiden (Joko Widodo),” ujar Alman.

Baca juga: Andika Perkasa Nilai Mutasi 105 Perwira Tinggi Belum Tentu Terkait Kepentingan Politik

Secara terpisah, Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Laksamana Muda Julius Widjojono membantah bahwa mutasi Nyoman dan juga jajaran intelijen lain kali ini, ada kaitannya dengan Pemilu 2024.

“Hanya rotasi biasa,” kata Julius saat ditemui di sela-sela acara penghargaan bagi prajurit TNI di Balai Samudera, Jakarta Utara, Senin petang.

Halaman:
Baca tentang


Terkini Lainnya

Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Nasional
Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Nasional
Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Nasional
Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Nasional
Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Nasional
Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Nasional
UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

Nasional
Jemaah Haji Tak Punya 'Smart Card' Terancam Deportasi dan Denda

Jemaah Haji Tak Punya "Smart Card" Terancam Deportasi dan Denda

Nasional
Sebelum Wafat, Jampidum Kejagung Sempat Dirawat di RSCM 2 Bulan

Sebelum Wafat, Jampidum Kejagung Sempat Dirawat di RSCM 2 Bulan

Nasional
Jampidum Kejagung Fadil Zumhana Meninggal Dunia

Jampidum Kejagung Fadil Zumhana Meninggal Dunia

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, PKS: Kontrol Terhadap Pemerintah Wajib

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, PKS: Kontrol Terhadap Pemerintah Wajib

Nasional
Istri di Minahasa Dibunuh karena Mengigau, Komnas Perempuan Sebut Fenomena Femisida

Istri di Minahasa Dibunuh karena Mengigau, Komnas Perempuan Sebut Fenomena Femisida

Nasional
Kabaharkam Siapkan Strategi Pengamanan Khusus di Akses Masuk Pelabuhan Jelang WWF ke-10 di Bali

Kabaharkam Siapkan Strategi Pengamanan Khusus di Akses Masuk Pelabuhan Jelang WWF ke-10 di Bali

Nasional
Ketua KPU Sebut Caleg Terpilih Tak Harus Mundur jika Maju Pilkada, Pakar: Jangan-jangan Pesanan...

Ketua KPU Sebut Caleg Terpilih Tak Harus Mundur jika Maju Pilkada, Pakar: Jangan-jangan Pesanan...

Nasional
Sebut Caleg Terpilih Tak Wajib Mundur jika Maju Pilkada, Ketua KPU Dinilai Ingkari Aturan Sendiri

Sebut Caleg Terpilih Tak Wajib Mundur jika Maju Pilkada, Ketua KPU Dinilai Ingkari Aturan Sendiri

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com