Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

TB Hasanuddin: Fraksi yang Tekankan Netralitas TNI di DPR Terpetakan

Kompas.com - 13/11/2023, 16:01 WIB
Tatang Guritno,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi I DPR RI TB Hasanuddin mengungkapkan, kelompok yang menekankan netralitas TNI pada Pemilu 2024 di DPR bisa dipetakan berdasarkan sikap fraksi dalam fit and proper test atau uji kelayakan dan kepatutan calon Panglima TNI Agus Subiyanto di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (13/11/2023).

“Saya bisa melihat dan membaca peta kelompok-kelompok yang menekankan dan meminta agar Panglima TNI itu netral dan tidak berpolitik praktis adalah PDI-P, PKB, Nasdem, PKS, kemudian PPP,” ujar Hasanuddin pada awak media.

Sementara itu, ia menyebutkan bahwa fraksi lain di Komisi I hanya memperdalam soal alutsista dan kesejahteraan prajurit.

Baca juga: Jenderal Agus Jamin Netralitas TNI pada Pemilu 2024: Jangan Ragukan Saya

“Sehingga orang awam pun, seperti saya, sudah bisa membuat kesimpulan. Oh, ini petanya seperti ini, kira-kira begitulah,” ucap dia.

Ia mengaku terus memperdalam upaya Agus untuk menjamin netralitas TNI pada kontestasi elektoral mendatang.


Menurut dua, pernyataan Agus harus dipegang agar bisa dipertanggungjawabkan kemudian.

“Saya harus mencatat karena ini menjadi bahan nanti kami untuk mengontrolnya. Saya kejar besok-besok, buat amunisi,” ucap dia.

Baca juga: Jenderal Agus Jamin Netralitas TNI pada Pemilu 2024: Jangan Ragukan Saya

Komisi I DPR telah menyetujui Agus sebagai calon Panglima TNI.

Selanjutnya, keputusan itu bakal dibawa dalam rapat paripurna DPR RI pada 21 November 2023.

Jika disetujui pada forum itu, DPR akan mengirimkan surat pada Presiden Joko Widodo untuk melantik Agus.

Di sisi lain, Agus menyatakan TNI akan bersikap netral. Salah satu upayanya adalah memberikan buku saku berisi panduan pada prajurit TNI untuk menjaga profesionalitas dan netralitas di Pemilu 2024.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Nasional
Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Nasional
Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Nasional
Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Nasional
Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Nasional
Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Nasional
Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

Nasional
Selain Eko Patrio, PAN Juga Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Selain Eko Patrio, PAN Juga Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Fahira Idris Kecam Serangan di Rafah, Sebut Israel dan Sekutu Aib Peradaban Umat Manusia

Fahira Idris Kecam Serangan di Rafah, Sebut Israel dan Sekutu Aib Peradaban Umat Manusia

Nasional
PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

Nasional
Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Nasional
Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Nasional
SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

Nasional
DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

Nasional
Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com