Soal Pidato Megawati, Bahlil: Kubu Prabowo-Gibran Fokus Bekerja untuk Kemenangan

Megawati sebelumnya menyebut bahwa putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) terkait pelanggaran etik dalam putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 mengindikasikan rekayasa hukum dan bentuk kecurangan Pemilu.

"Kalau kita dari kubunya Prabowo-Gibran itu senyum saja, orang mau bicara apa, itu hak mereka semua dan kita senyum dan kita tetap fokus bekerja untuk kemenangan," kata Bahlil saat ditemui usai menghadiri deklarasi Relawan Go Gibran di SCBD, Jakarta Selatan, Minggu (12/12023).

Menurut Bahlil, pihak Prabowo-Gibran enggan terseret dalam dialektika atau perdebatan mengenai putusan etik MKMK maupun putusan perkara oleh Mahkamah Konstitusi (MK).

Ia mengaku bahwa pihaknya hanya akan fokus menodor0ng semua potensi yang ada bisa dimaksimalkan menjadi alat kemenangan.

Saat menghadiri acara Relawan Pengusaha Nasional (Repnas), Bahlil juga meyakini Prabowo -Gibran bisa memenangkan pemilihan presiden (Pilpres) 2024 dalam satu putaran.

Hal ini merujuk pada rata-rata elektabilitas Prabowo-Gibran di sejumlah hasil polling lembaga-lembaga survei belakangan ini.

Survei Populi Center yang terbaru misalnya, mencatat elektabilitas Prabowo-Gibran 43,1 persen.

Kemudian, Indikator Politik Indonesia menyebut elektabilitas Prabowo-Gibran menyentuh angka 39,7 persen. Sementara Poltracking mencatat bakal capres-cawapres Koalisi Indonesia Maju itu mendapat 40,2 persen.

"Jadi, kalau ada yang lain yang lebih tinggi kita juga bingung," ujar Bahlil.

Sebelumnya, Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri mencium adanya indikasi kecurangan jelang pemilihan umum (Pemilu) 2024. Dia pun mengingatkan agar kecurangan jangan sampai terjadi lagi.

Pernyataan tersebut disampaikan Megawati dalam pernyataan sikapnya merespons putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang dinilai banyak pihak syarat dengan nepotisme.

"Jangan biarkan kecurangan Pemilu yang akhir ini terlihat sudah mulai akan terjadi lagi," kata Megawati sebagaimana disiarkan di YouTube PDI-P, Minggu (12/11/2023).

Diketahui, Putusan MK soal Perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 menjadi sorotan karena dinilai menjadi karpet merah bagi putra sulung Presiden Joko Widodo (Jokowi), Gibran Rakabuming Raka, melengggang menjadi bakal calon wakil presiden Prabowo.

Putusan itu mengatur mengenai klausul tambahan terkait batas usia minimal bakal capres dan cawapres.

Karena diduga mengandung pelanggaran etik, MK akhirnya membentuk MKMK yang dipimpin Jimly Asshiddiqie.

Dalam putusannya, MKMK menyatakan Ketua MK Anwar Usman yang diketahui sebagai adik ipar Presiden Jokowi terbukti melanggar etik berat. Sehingga diberhentikan dari posisinya sebagai Ketua MK.

Adapun pasangan Prabowo-Gibran diusung Koalisi Indonesia Maju (KIM) yang terdiri dari Partai Gerindra, Golkar, Partai Amanat Nasional (PAN), Demokrat, Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Gelora, Prima dan Partai Solidaritas Indonesia (PSI).