Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ditanya Peluang Bobby Nasution Bergabung, Airlangga: Keluarganya Banyak di Golkar

Kompas.com - 10/11/2023, 08:27 WIB
Irfan Kamil,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum (Ketum) Partai Golkar Airlangga Hartarto mengungkapkan, keluarga Bobby Nasution banyak yang menjadi kader Partai Golkar.

Hal ini disampaikan Airlangga saat ditanya peluang Wali Kota Medan itu bergabung ke Partai Golkar usai memilih mendukung pasangan bakal calon presiden dan calon wakil presiden (capres-cawapres) Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

"Kalau Mas Bobby, keluarganya itu banyak yang di Golkar," kata Airlangga saat ditemui di kantor DPP Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Kamis (9/11/2023).

Baca juga: Bobby Dukung Prabowo-Gibran padahal Kader PDI-P, Golkar: Urusan Bobby Lah

Kendati demikian, Airlangga enggan menegaskan apakah akan mengajak menantu Presiden Joko Widodo itu bergabung dengan Partai berlogo pohon beringin itu.

Menteri Koordinator (Menko) Perekonomian ini menyerahkan pilihan politik tersebut kepada Wali Kota Medan itu.

"Tapi, kalau Mas Bobby-nya, kita serahkan ke Mas Bobby," kata Airlangga.


Dukungan Bobby yang merupakan kader PDI-P ke Prabowo-Gibranberseberangan dengan sikap PDI-P yang mengusung Ganjar Pranowo-Mahfud MD di pemilihan presiden (Pilpres) 2024.

Sebelumnya, Ketua DPP PDI-P Bidang Ideologi dan Kaderisasi, Djarot Saiful Hidayat menilai bahwa Wali Kota Medan Bobby Nasution otomatis sudah tak lagi menjadi kader PDI-P.

Pasalnya, Bobby secara resmi telah mendukung bakal capres-cawapres lain, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.

Baca juga: Manuver Bobby Nasution Dukung Gibran, Disambut Gerindra tapi Disindir PDI-P

"Secara otomatis bukan sebagai anggota partai lagi. PDI Perjuangan dalam berjuang tidak pernah bermain di dua kaki," kata Djarot kepada wartawan, Kamis (9/11/2023).

Kini, menurutnya, PDI-P tengah menunggu Bobby mengembalikan Kartu Tanda Anggota (KTA) sebagai tanda resmi meninggalkan partai.

"Kita tunggu sikap ksatria Mas Bobby untuk kembalikan KTA ke DPD Sumatera Utara," ujar mantan Gubernur DKI Jakarta ini.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Nasional
Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Nasional
Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

Nasional
Selain Eko Patrio, PAN Juga Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Selain Eko Patrio, PAN Juga Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Fahira Idris Kecam Serangan di Rafah, Sebut Israel dan Sekutu Aib Peradaban Umat Manusia

Fahira Idris Kecam Serangan di Rafah, Sebut Israel dan Sekutu Aib Peradaban Umat Manusia

Nasional
PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

Nasional
Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Nasional
Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Nasional
SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

Nasional
DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

Nasional
Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

Nasional
KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait 'Food Estate' Ke Kementan

KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait "Food Estate" Ke Kementan

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Sewa 'Private Jet' SYL Rp 1 Miliar

Pejabat Kementan Tanggung Sewa "Private Jet" SYL Rp 1 Miliar

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com