Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ratusan Guru Besar dan Tokoh Masyarakat Desak Anwar Usman Mundur dari MK

Kompas.com - 08/11/2023, 18:45 WIB
Singgih Wiryono,
Ihsanuddin

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ratusan guru besar dan tokoh masyarakat dari dosen, agamawan, budayawan dan lainnya yang tergabung dalam Maklumat Juanda menyuarakan desakan agar Eks Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman mundur dari jabatan hakim MK.

Sekretaris Maklumat Juanda Usman Hamid mengatakan, desakan mundur tersebut adalah sebuah amanat reformasi setelah Anwar Usman dinyatakan melanggar kode etik kategori berat dalam memutus perkara 90/PUU-XXI/2023 tentang batas usia calon presiden dan calon wakil presiden.

Anwar Usman dianggap melanggar etik dalam memutus perkara yang membuka jalan bagi ponakannya, Gibran Rakabuming Raka, maju sebagai cawapres dalam Pilpres 2024. 

Meski dikenai sanksi pencopotan sebagai Ketua MK, namun Anwar tetap berstatus hakim MK sehingga desakan mundur pada Usman pun disuarakan.

"Mendesak Anwar Usman mengundurkan diri dari MK, ia telah tercela sebagai hakim," kata Usman Hamid dalam keterangan tertulis, Rabu (8/11/2023).

Baca juga: Perlawanan Anwar Usman Usai Dicopot dari Ketua MK: Klaim Difitnah dan Tuding MKMK Melanggar

Usman Hamid mengatakan, pengunduran diri Anwar Usman adalah bagian untuk memperbaiki martabat dan kemandirian MK.

Selain itu, Usman Hamid juga mendesak agar MK segera menyidangkan permohonan uji formil atas putusan kontroversi usia capres-cawapres yang diputuskan saat Anwar Usman menjadi Ketua MK.

"Persidangan ini harus berpijak dari putusan MKMK (Majelis Kehormatan MK) yang menyimpulkan adanya pelanggaran etik berat atas cara pengambilan putusan tersebut. Persidangan atas peninjauan "Putusan 90" harus dilakukan segera demi kepastian hukum penyelenggaraan pemilihan presiden 2024," katanya.

Terakhir, mendesak DPR RI untuk mengajukan hak interpelasi dan hak angket untuk menguak dugaan kuat adanya intervensi penyelenggara negara di lembaga eksekutif terhadap lembaga yudikatif, khususnya MK.

"MK adalah tempat yang harus dihormati bagi terpeliharanya konstitusi kita. Ia harus diisi orang-orang terhormat berintegritas moral yang tinggi, tak ada tempat bagi orang-orang tercela," tandasnya.

Baca juga: Demi Pulihkan Marwah Mahkamah, Anwar Usman Didesak Mundur dari MK

Adapun tokoh Maklumat Juanda kini berisi 334 orang dari berbagai kalangan profesi dan unsur masyarakat.

Beberapa orang diantaranya Erry Riana Hardjapamekas, Danang Widoyoko, Profesor Sulistyowati Irianto, Faisal Basri, Henny Supolo, Nia Sjarifudin.

Nama-nama lain seperti Alissa Wahid, Amin Santoso, Goenawan Mohammad dan lainnya.

Langgar kode etik kategori berat

Sebelumnya, Anwar Usman dinyatakan melakukan pelanggaran berat terhadap kode etik hakim konstitusi terkait putusan uji materi perkara nomor 90/PUU-XXI/2023 tentang syarat usia capres-cawapres.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 23 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 23 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 19 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 19 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 18 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 18 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Di Sidang SYL, Saksi Akui Ada Pembelian Keris Emas Rp 105 Juta Pakai Anggaran Kementan

Di Sidang SYL, Saksi Akui Ada Pembelian Keris Emas Rp 105 Juta Pakai Anggaran Kementan

Nasional
Dede Yusuf Minta Pemerintah Perketat Akses Anak terhadap Gim Daring

Dede Yusuf Minta Pemerintah Perketat Akses Anak terhadap Gim Daring

Nasional
Mesin Pesawat Angkut Jemaah Haji Rusak, Kemenag Minta Garuda Profesional

Mesin Pesawat Angkut Jemaah Haji Rusak, Kemenag Minta Garuda Profesional

Nasional
Anggota Fraksi PKS Tolak Presiden Bebas Tentukan Jumlah Menteri: Nanti Semaunya Urus Negara

Anggota Fraksi PKS Tolak Presiden Bebas Tentukan Jumlah Menteri: Nanti Semaunya Urus Negara

Nasional
Usai Operasi di Laut Merah, Kapal Perang Belanda Tromp F-803 Merapat di Jakarta

Usai Operasi di Laut Merah, Kapal Perang Belanda Tromp F-803 Merapat di Jakarta

Nasional
Kriteria KRIS, Kemenkes: Maksimal 4 Bed Per Ruang Rawat Inap

Kriteria KRIS, Kemenkes: Maksimal 4 Bed Per Ruang Rawat Inap

Nasional
Soroti DPT Pilkada 2024, Bawaslu: Pernah Kejadian Orang Meninggal Bisa Memilih

Soroti DPT Pilkada 2024, Bawaslu: Pernah Kejadian Orang Meninggal Bisa Memilih

Nasional
Direktorat Kementan Siapkan Rp 30 Juta Tiap Bulan untuk Keperluan SYL

Direktorat Kementan Siapkan Rp 30 Juta Tiap Bulan untuk Keperluan SYL

Nasional
Setuju Sistem Pemilu Didesain Ulang, Mendagri: Pilpres dan Pileg Dipisah

Setuju Sistem Pemilu Didesain Ulang, Mendagri: Pilpres dan Pileg Dipisah

Nasional
Menko Airlangga: Kewajiban Sertifikasi Halal Usaha Menengah dan Besar Tetap Berlaku 17 Oktober

Menko Airlangga: Kewajiban Sertifikasi Halal Usaha Menengah dan Besar Tetap Berlaku 17 Oktober

Nasional
Serius Transisi Energi, Pertamina Gandeng KNOC dan ExxonMobil Kembangkan CCS

Serius Transisi Energi, Pertamina Gandeng KNOC dan ExxonMobil Kembangkan CCS

Nasional
Bawaslu Akui Kesulitan Awasi 'Serangan Fajar', Ini Sebabnya

Bawaslu Akui Kesulitan Awasi "Serangan Fajar", Ini Sebabnya

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com