Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Anies Bakal Teruskan Program Jokowi yang Dianggap Baik, Termasuk Kartu Prakerja

Kompas.com - 08/11/2023, 15:16 WIB
Tatang Guritno,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Bakal calon presiden (bacapres) Koalisi Perubahan, Anies Baswedan mengaku bakal melanjutkan program Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin yang dinilai baik, termasuk program Kartu Prakerja.

“Prinsipnya adalah semua hal yang baik, dirasakan bermanfaat, yang dirasakan oleh masyarakat luas sebagai program yang membantu, itu tentu akan berkelanjutan,” ujar Anies di Gedung Menara Bank Mega, Mampang Prapatan, Jakarta, Rabu (8/11/2023).

Baca juga: Anies Ingin Kuatkan Lagi Peran Koperasi, Jadi Solusi Berantas Pinjol

Menurut dia, tugas utama pemerintah adalah memberikan pelayanan optimal pada warganya.

Maka, ia menekankan, tak ada alasan untuk menghentikan berbagai program yang sudah berjalan dan dirasakan manfaatnya.

“Negara memastikan bahwa kebutuhan-kebutuhan rakyat terpenuhi dengan baik, termasuk program-program itu semua,” ucap dia.

Anies lantas menjelaskan empat hal dalam semangat perubahan yang diperjuangkannya.


Pertama, meningkatkan program pemerintah yang sudah baik.

Kedua, melakukan evaluasi program yang sudah dianggap baik tetapi belum optimal.

“Jadi tidak serta merta dihilangkan,” kata dia.

Baca juga: Anies Ingin Jadikan Ibu-ibu PKK Ujung Tombak Kesehatan Perempuan dan Anak

Ketiga, menghentikan program yang dinilai tidak bermanfaat untuk masyarakat. Keempat, membuat program yang belum dikerjakan oleh pemerintah saat ini.

“Jadi ada empat hal, hal yang ditingkatkan, dikoreksi, yang tidak dilanjutkan, dan hal baru yang harus ditingkatkan. Jadi, semua yang baik akan diteruskan,” ucap dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Kakorlantas Minta Personel Pengamanan WWF di Bali Jaga Etika

Kakorlantas Minta Personel Pengamanan WWF di Bali Jaga Etika

Nasional
KPU Pastikan Verifikasi Data Dukungan Calon Perseorangan Pilkada 2024

KPU Pastikan Verifikasi Data Dukungan Calon Perseorangan Pilkada 2024

Nasional
554 Kloter Jemaah Haji Reguler Sudah Kantongi Visa, Siap Berangkat Mulai 12 Mei

554 Kloter Jemaah Haji Reguler Sudah Kantongi Visa, Siap Berangkat Mulai 12 Mei

Nasional
Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Nasional
PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

Nasional
KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

Nasional
KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada 'Abuse of Power'

Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada "Abuse of Power"

Nasional
Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Nasional
Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Nasional
Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Nasional
Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Nasional
Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Nasional
Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Nasional
Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com