Ganjar Bilang Negara Harus Kuasai Kebutuhan Pokok, Tak Bisa Diliberalkan

JAKARTA, KOMPAS.com - Bakal calon presiden Ganjar Pranowo menyatakan, pemerintah atau negara harus menguasai kebutuhan pokok, tidak bisa melemparnya ke pasar bebas atau meliberalkannya.

Hal ini disampaikan Ganjar saat menyampaikan pidato terkait arah dan strategi politik luar negeri dalam acara yang digelar Center for Strategic and International Studies (CSIS).

"Kebutuhan pokok itu negara harus menguasai, tidak bisa diliberalkan seperti ini," kata Ganjar dalam pidatonya di Kantor CSIS, Jakarta, Selasa (7/11/2023).

Baca juga: Ganjar Ingin Diplomat Indonesia Lebih Banyak Berbicara

Ganjar menuturkan, Indonesia sesungguhnya punya potensi untuk menjadi salah satu lumbung pangan di dunia, seperti sejumlah negara tetangga, yakni Viernam, Thailand, dan India.

Sebagai lumbung pangan dunia, kata Ganjar, suplai pangan di Indonesia harus bisa terjamin meski sedang berada dalam situasi konflik atau perang.

Mantan Gubernur Jawa Tengah itu berpandangan, angka produksi beras di Indonesia pun terbilang lumayan, yakni rata-rata 5,9 ton per hektar, dengan potensi bisa mencapai 12 ton per hektar.

"Kalau kita bisa meningkatkan 7 ton saja, maka produksi itu sudah sangat luar biasa. Itu artinya butuh modernisasi, mekanisasi, dan intervsnsi dari pemerintah," kata Ganjar.

Politikus PDI-P itu mengatakan, negara harus terlibat dalam persoalan pangan, tidak boleh membiarkannya saja kepada para petani.

Baca juga: MKMK Diminta Berani Ambil Putusan, TPN Ganjar-Mahfud: Berhentikan dan Ganti 5 Hakim MK

Sebab, menurut dia, masih banyak petani yang mengeluhkan tingginya biaya produksi beras tetapi dibeli dengan harga yang sangat murah.

"Tidak bisa politik pangan ini dibiarkan oleh petani, digerakkan para petani dan mereka suruh berjalan begitu saja, tidak bisa, negara harus mengintervensi," kata Ganjar.

"Termasuk bagaimana pengelolaannya. Maka saya orang yang mendorong dalam konteks lumbung pangan dunia ini, Bulog mesti dikembalikan pada fungsi awal," ujar dia.