Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Riwayat Hidup Caleg PSI Akhirnya Terbuka untuk Publik, Dapat Diakses di Situs Web KPU

Kompas.com - 07/11/2023, 14:24 WIB
Rahel Narda Chaterine,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Solidaritas Indonesia (PSI) akhirnya membuka informasi riwayat hidup calon anggota legislatif (caleg) di di laman DCT yang dibuat Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Adapun sebelumnya daftar riwayat hidup para caleg tersebut sempat ditutup.

"Data riwayat hidup para calon anggota legislatif dari PSI bisa diakses publik di situs KPU," kata Ketua DPP PSI Satia Chandra Wiguna kepada wartawan, Selasa (7/11/2023).

Satia menyebut dibukanya riwayat hidup tersebut sebagai bentuk transparansi PSI kepada publik.

Adapun informasi lebih lanjut bisa diakses di https://infopemilu.kpu.go.id/Pemilu/Dct_dpr.

Baca juga: Dalih PSI Tak Buka Riwayat Hidup Caleg, Jaga Privasi Rumah Tinggal

"Sehingga pemilih bisa mengenal para calon anggota legislatif dari PSI, sila dicermati," lanjut Chandra.

Sebelumnya diberitakan, sebanyak 580 calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dari Partai Golkar dan PSI diketahui tidak bersedia menampilkan daftar riwayat hidupnya.

Dikutip dari Kompas.id, hal itu terungkap berdasarkan penelusuran di situs https://infopemilu.kpu.go.id/Pemilu/Dct_dpr pada Minggu (5/11/2023).

Dari penelusuran itu, daftar riwayat hidup semua bakal calon anggota DPR dari Partai Golkar dan PSI tak bisa dibuka.

Semua profil calon anggota legislatif dari Golkar dan PSI yang ditampilkan di laman KPU berwarna merah.

Baca juga: Elektabilitas Menurut Charta Politika 0,9 Persen, PSI: Masih Ada 3 Bulan

Kemudian, muncul pemberitahuan pada calon yang menyatakan tak bersedia riwayat hidupnya dipublikasikan.

Merespons ini, Wakil Ketua Dewan Pembina PSI Grace Natalie mengatakan, PSI sedang melakukan koordinasi agar data personal seperti alamat rumah di daftar riwayat hidup bisa diubah menjadi opsional.

"Itu aja sih yang kami sedang komunikasikan agar perihal alamat rumah ada opsi. Idealnya sih soal rumah bisa dipisah dari riwayat hidup," kata Grace saat dikonfirmasi, Senin (6/11/2023).

Baca juga: Caleg Golkar dan PSI di DCT Tak Satu Pun Bersedia Buka Daftar Riwayat Hidup

Grace menyampaikan, PSI sempat memilih untuk tidak membuka riwayat hidup para calegnya karena tidak ingin data pribadi seperti alamat rumah ikut ditayangkan.

Sebab, berdasarkan pengalaman pemilu sebelumnya, kata Grace, ada sejumlah caleg dari PSI yang diintimidasi oleh orang tak dikenal.

PSI pun tidak ingin ada kadernya yang kembali diintimisasi oleh pihak tertentu karena alamat mereka ditayangkan di situs tersebut.

"Pengalaman pemilu lalu, ada caleg yang diintimidasi, rumahnya didatangi orang tak dikenal. Padahal, di rumah itu kan ada keluarga yang tinggal, ada anak-anak kecil juga," ujar dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Nasional
Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Nasional
Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Nasional
Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Nasional
Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Nasional
Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Nasional
Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Nasional
Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Nasional
Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Nasional
Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

Nasional
Selain Eko Patrio, PAN Juga Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Selain Eko Patrio, PAN Juga Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Fahira Idris Kecam Serangan di Rafah, Sebut Israel dan Sekutu Aib Peradaban Umat Manusia

Fahira Idris Kecam Serangan di Rafah, Sebut Israel dan Sekutu Aib Peradaban Umat Manusia

Nasional
PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

Nasional
Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Nasional
Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com