Salin Artikel

Riwayat Hidup Caleg PSI Akhirnya Terbuka untuk Publik, Dapat Diakses di Situs Web KPU

Adapun sebelumnya daftar riwayat hidup para caleg tersebut sempat ditutup.

"Data riwayat hidup para calon anggota legislatif dari PSI bisa diakses publik di situs KPU," kata Ketua DPP PSI Satia Chandra Wiguna kepada wartawan, Selasa (7/11/2023).

Satia menyebut dibukanya riwayat hidup tersebut sebagai bentuk transparansi PSI kepada publik.

Adapun informasi lebih lanjut bisa diakses di https://infopemilu.kpu.go.id/Pemilu/Dct_dpr.

"Sehingga pemilih bisa mengenal para calon anggota legislatif dari PSI, sila dicermati," lanjut Chandra.

Sebelumnya diberitakan, sebanyak 580 calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dari Partai Golkar dan PSI diketahui tidak bersedia menampilkan daftar riwayat hidupnya.

Dikutip dari Kompas.id, hal itu terungkap berdasarkan penelusuran di situs https://infopemilu.kpu.go.id/Pemilu/Dct_dpr pada Minggu (5/11/2023).

Dari penelusuran itu, daftar riwayat hidup semua bakal calon anggota DPR dari Partai Golkar dan PSI tak bisa dibuka.

Semua profil calon anggota legislatif dari Golkar dan PSI yang ditampilkan di laman KPU berwarna merah.

Kemudian, muncul pemberitahuan pada calon yang menyatakan tak bersedia riwayat hidupnya dipublikasikan.

Merespons ini, Wakil Ketua Dewan Pembina PSI Grace Natalie mengatakan, PSI sedang melakukan koordinasi agar data personal seperti alamat rumah di daftar riwayat hidup bisa diubah menjadi opsional.

"Itu aja sih yang kami sedang komunikasikan agar perihal alamat rumah ada opsi. Idealnya sih soal rumah bisa dipisah dari riwayat hidup," kata Grace saat dikonfirmasi, Senin (6/11/2023).

Grace menyampaikan, PSI sempat memilih untuk tidak membuka riwayat hidup para calegnya karena tidak ingin data pribadi seperti alamat rumah ikut ditayangkan.

Sebab, berdasarkan pengalaman pemilu sebelumnya, kata Grace, ada sejumlah caleg dari PSI yang diintimidasi oleh orang tak dikenal.

PSI pun tidak ingin ada kadernya yang kembali diintimisasi oleh pihak tertentu karena alamat mereka ditayangkan di situs tersebut.

"Pengalaman pemilu lalu, ada caleg yang diintimidasi, rumahnya didatangi orang tak dikenal. Padahal, di rumah itu kan ada keluarga yang tinggal, ada anak-anak kecil juga," ujar dia.

https://nasional.kompas.com/read/2023/11/07/14243361/riwayat-hidup-caleg-psi-akhirnya-terbuka-untuk-publik-dapat-diakses-di-situs

Terkini Lainnya

Jaksa KPK Diminta Hadirkan Auditor BPK yang Diduga Terima Suap Terkait Temuan 'Food Estate'

Jaksa KPK Diminta Hadirkan Auditor BPK yang Diduga Terima Suap Terkait Temuan "Food Estate"

Nasional
Kakorlantas Minta Personel Pengamanan WWF di Bali Jaga Etika

Kakorlantas Minta Personel Pengamanan WWF di Bali Jaga Etika

Nasional
KPU Pastikan Verifikasi Data Dukungan Calon Perseorangan Pilkada 2024

KPU Pastikan Verifikasi Data Dukungan Calon Perseorangan Pilkada 2024

Nasional
554 Kloter Jemaah Haji Reguler Sudah Kantongi Visa, Siap Berangkat Mulai 12 Mei

554 Kloter Jemaah Haji Reguler Sudah Kantongi Visa, Siap Berangkat Mulai 12 Mei

Nasional
Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Nasional
PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

Nasional
KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

Nasional
KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada 'Abuse of Power'

Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada "Abuse of Power"

Nasional
Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Nasional
Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Nasional
Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Nasional
Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Nasional
Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Nasional
Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke