Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

"Food Estate" di Merauke Tersendat, Moeldoko: Kandungan Zat Besinya Tinggi

Kompas.com - 06/11/2023, 16:13 WIB
Fika Nurul Ulya,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Program lumbung pangan (food estate) nasional di Kabupaten Merauke, Papua terhambat kandungan zat besi yang cukup tinggi di lahan daerah tersebut.

Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menyampaikan, kandungan zat besi pada tanah ini sedikit banyak berpengaruh ke tingkat kesuburan lahan sehingga tanaman pangan sulit tumbuh dengan baik.

"Untuk kondisi itu mesti didalami, kenapa Merauke dari dulu tidak bisa bertumbuh dengan baik dalam pengembangan agrifood-nya? Apakah ada sesuatu? Ini perlu dipikirkan," kata Moeldoko di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (11/5/2023).

"Kalau sementara ini saya lihat memang (zat) besinya tinggi di sana, harus ada unsur yang menetralisir," ucap Moeldoko lagi.

Baca juga: Ganjar soal Program Food Estate Jokowi: Kita Tidak Perlu

Moeldoko menyampaikan, kandungan zat besi pada lahan tersebut mempengaruhi PH tanah. Akibatnya, tumbuhan yang ditanam di lahan tersebut menjadi lebih kuning.

Lumbung pangan di Merauke merupakan proyek yang digagas di era pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pada 2010.

Pemerintah lalu berencana menjadikan lumbung pangan tersebut sebagai Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).

"Zat besi. Tanah itu kalau ada zat besinya itu agak memengaruhi PH sehingga tanaman itu menjadi kuning. Nah, enggak begitu subur banget. Ini perlu effort-nya agak kuat," ucap Moeldoko.


Sebelumnya diberitakan, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, pengembangan KEK lumbung pangan tersebut akan dikonsentrasikan untuk padi dan tebu.

Baca juga: Food Estate Dikritik Pihak Anies, Jubir Prabowo: Harusnya Dialamatkan ke SYL yang Jadi Tersangka

Berkaitan dengan anggaran, Airlangga menyebut bahwa KEK tersebut akan diarahkan ke public private partnership (PPP) atau Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).

Dalam pengembangannya, pihak yang terlibat ialah Badan Usaha Miliki Negara (BUMN) dan investor swasta.

"Kita belum bicara produksi, kita konsentrasi padi dan tebu. Kalau (potensi) food estate, kan, bisa 2 juta hektar, tapi awal 200.000 hektar dulu," ujarnya di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, pada Selasa (10/10/2023), dikutip dari Harian Kompas.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Lemhannas: Transisi Kepemimpinan Jokowi ke Prabowo Relatif Mulus, Tak Akan Ada Gejolak

Lemhannas: Transisi Kepemimpinan Jokowi ke Prabowo Relatif Mulus, Tak Akan Ada Gejolak

Nasional
Jokowi Sampaikan Dukacita atas Meninggalnya Presiden Iran

Jokowi Sampaikan Dukacita atas Meninggalnya Presiden Iran

Nasional
Laporkan Dewas KPK yang Berusia Lanjut ke Bareskrim, Nurul Ghufron Tak Khawatir Dicap Negatif

Laporkan Dewas KPK yang Berusia Lanjut ke Bareskrim, Nurul Ghufron Tak Khawatir Dicap Negatif

Nasional
Bertemu Presiden Fiji di Bali, Jokowi Ajak Jaga Perdamaian di Kawasan Pasifik

Bertemu Presiden Fiji di Bali, Jokowi Ajak Jaga Perdamaian di Kawasan Pasifik

Nasional
Saat Revisi UU Kementerian Negara Akan Jadi Acuan Prabowo Susun Kabinet, Pembahasannya Disebut Kebetulan...

Saat Revisi UU Kementerian Negara Akan Jadi Acuan Prabowo Susun Kabinet, Pembahasannya Disebut Kebetulan...

Nasional
Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron Laporkan Dewas KPK Ke Bareskrim Polri Atas Dugaan Pencemaran Nama Baik

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron Laporkan Dewas KPK Ke Bareskrim Polri Atas Dugaan Pencemaran Nama Baik

Nasional
Marinir Ungkap Alasan Tak Bawa Jenazah Lettu Eko untuk Diotopsi

Marinir Ungkap Alasan Tak Bawa Jenazah Lettu Eko untuk Diotopsi

Nasional
MK: Tak Ada Keberatan Anwar Usman Adili Sengketa Pileg yang Libatkan Saksi Ahlinya di PTUN

MK: Tak Ada Keberatan Anwar Usman Adili Sengketa Pileg yang Libatkan Saksi Ahlinya di PTUN

Nasional
Kemenag Sayangkan 47,5 Persen Penerbangan Haji Garuda Alami Keterlambatan

Kemenag Sayangkan 47,5 Persen Penerbangan Haji Garuda Alami Keterlambatan

Nasional
Laporan Fiktif dan Manipulasi LPJ Masih Jadi Modus Korupsi Dana Pendidikan

Laporan Fiktif dan Manipulasi LPJ Masih Jadi Modus Korupsi Dana Pendidikan

Nasional
Dana Bantuan dan Pengadaan Sarana-Prasarana Pendidikan Masih Jadi Target Korupsi

Dana Bantuan dan Pengadaan Sarana-Prasarana Pendidikan Masih Jadi Target Korupsi

Nasional
Lettu Eko Terindikasi Terlilit Utang Karena Judi Online, Dankormar: Utang Almarhum Rp 819 Juta

Lettu Eko Terindikasi Terlilit Utang Karena Judi Online, Dankormar: Utang Almarhum Rp 819 Juta

Nasional
Disambangi Bima Arya, Golkar Tetap Condong ke Ridwan Kamil untuk Pilkada Jabar

Disambangi Bima Arya, Golkar Tetap Condong ke Ridwan Kamil untuk Pilkada Jabar

Nasional
Beri Pesan untuk Prabowo, Try Sutrisno: Jangan Sampai Tonjolkan Kejelekan di Muka Umum

Beri Pesan untuk Prabowo, Try Sutrisno: Jangan Sampai Tonjolkan Kejelekan di Muka Umum

Nasional
Golkar Minta Anies Pikir Ulang Maju Pilkada DKI, Singgung Pernyataan Saat Debat Capres

Golkar Minta Anies Pikir Ulang Maju Pilkada DKI, Singgung Pernyataan Saat Debat Capres

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com