Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Goenawan Mohamad Sebut Jokowi Berdusta karena Gibran Maju Cawapres

Kompas.com - 03/11/2023, 16:17 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Novianti Setuningsih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Budayawan yang juga pendiri Majalah Tempo, Goenawan Mohamad, menyebut bahwa Presiden Joko Widodo berdusta terkait proses pencalonan putra sulungnya, Gibran Rakabuming Raka sebagai bakal calon wakil presiden (cawapres).

Hal tersebut diungkapkannya berdasarkan pengalaman dari rekannya, yakni Erry Riyana Hardjapamekas yang sempat bertemu Presiden Jokowi sebelum Mahkamah Konstitusi (MK) membuat putusan yang akhirnya memuluskan jalan Gibran sebagai bakal cawapres.

Menurut pria yang karib disapa GM tersebut, saat itu Erry Riyana berbicara dengan Jokowi soal kemungkinan putusan MK.

Ketika itu, Jokowi disebut sempat menanyakan apa yang harus dilakukan terkait putusan MK tersebut.

Baca juga: Sekjen PDI-P Beberkan Jokowi-Megawati Sempat Bertemu dan Sepakat Calonkan Ganjar

Lantaran saat itu MK belum membacakan putusan, Erry memberi saran agar Presiden Jokowi meminta Gibran tidak usah maju sebagai bakal cawapres.

"Pak Jokowi ini tanya, 'Saya harus kerjakan apa?' Gembira kan Erry karena (Jokowi dianggap) mendengar (keresahan masyarakat)," kata Goenawan menceritakan pengalaman Erry Riyana di acara Rosi yang bertajuk "Rakyat Percaya Siapa: Jokowi, Ketua MK atau Gibran" yang tayang di Kompas TV, Kamis (2/11/2023) malam.

"Kata Erry, 'Gini aja Pak, kalau nanti MK sudah memutuskan atau akan memutuskan bahwa Gibran lolos, Bapak beritahu Gibran jangan maju, kamu kembali aja ke Solo dan tetap kembali ke PDI-P'," ujarnya melanjutkan.

Saat itu, Goenawan Mohamad mengungkapkan, Presiden Jokowi memberi respons yang positif terhadap saran dari Erry Riyana.

Bahkan, Jokowi dikatakan meminta agar saran Erry Riyana itu dicatat oleh Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno.

Baca juga: Goenawan Mohamad Ungkap Kekecewaan ke Jokowi, Sebut Gibran Didesain untuk Perpanjangan Kekuasaan

Berdasarkan sikap Jokowi ketika itu, ia mengatakan, Erry Riyana merasa lega karena sarannya didengar dan akan ditindaklanjuti oleh Presiden.

Namun, kemudian hingga saat ini tidak ada tindak-lanjut dari Presiden Jokowi terkait saran dari Erry.

"Setelah itu, tidak ada pernyataan soal itu. Karena itu dusta ya," kata Goenawan.

"Lalu, siapa yang bisa kita percaya. KPK tidak bisa dipercaya lagi. MK tidak bisa dipercaya lagi. Presiden yang kita sayangi tidak bisa dipercaya lagi. Lalu siapa? Itu krisis yang serius," ujarnya melanjutkan.

Baca juga: Kirim Surat untuk Jokowi, Butet Kartaredjasa: Mengingatkan Selagi Kesempatan Masih Ada

Pendiri Komunitas Salihara itu pun menilai ada potensi krisis yang lebih serius jika nantinya terjadi konflik di pemilihan umum (Pemilu) 2024, sementara tidak ada wasit yang dapat dipercaya.

"Sekarang bisa kah kita percaya kepada wasit yang dipercaya pemerintah? Kalau enggak ada wasit, (permainan) sepak bola saja bertengkar, apalagi ini," katanya.

Halaman:
Baca tentang


Terkini Lainnya

Casis yang Diserang Begal di Jakbar Masuk Bintara Polri Lewat Jalur Khusus

Casis yang Diserang Begal di Jakbar Masuk Bintara Polri Lewat Jalur Khusus

Nasional
Polri Buru Dalang 'Illegal Fishing' Penyelundupan Benih Lobster di Bogor

Polri Buru Dalang "Illegal Fishing" Penyelundupan Benih Lobster di Bogor

Nasional
Sajeriah, Jemaah Haji Tunanetra Wujudkan Mimpi ke Tanah Suci Setelah Menanti 14 Tahun

Sajeriah, Jemaah Haji Tunanetra Wujudkan Mimpi ke Tanah Suci Setelah Menanti 14 Tahun

Nasional
BPK Periksa SYL Soal dugaan Auditor Minta Rp 12 M

BPK Periksa SYL Soal dugaan Auditor Minta Rp 12 M

Nasional
UKT Meroket padahal APBN Pendidikan Rp 665 T, Anggota Komisi X DPR: Agak Aneh...

UKT Meroket padahal APBN Pendidikan Rp 665 T, Anggota Komisi X DPR: Agak Aneh...

Nasional
Dewas KPK Akan Bacakan Putusan Sidang Etik Nurul Ghufron Pekan Depan

Dewas KPK Akan Bacakan Putusan Sidang Etik Nurul Ghufron Pekan Depan

Nasional
Revisi UU Kementerian Negara, Pakar: Tidak Salah kalau Menduga Terkait Bagi-bagi Jabatan, jika...

Revisi UU Kementerian Negara, Pakar: Tidak Salah kalau Menduga Terkait Bagi-bagi Jabatan, jika...

Nasional
Pembangunan Tol MBZ yang Dikorupsi Menyimpan Persoalan, Beton di Bawah Standar, dan Lelang Sudah Diatur

Pembangunan Tol MBZ yang Dikorupsi Menyimpan Persoalan, Beton di Bawah Standar, dan Lelang Sudah Diatur

Nasional
Kasus 'Ilegal Fishing' 91.246 Ekor Benih Lobster di Jabar Rugikan Negara Rp 19,2 M

Kasus "Ilegal Fishing" 91.246 Ekor Benih Lobster di Jabar Rugikan Negara Rp 19,2 M

Nasional
Menlu Retno: Ada Upaya Sistematis untuk Terus Hambat Bantuan Kemanusiaan ke Gaza

Menlu Retno: Ada Upaya Sistematis untuk Terus Hambat Bantuan Kemanusiaan ke Gaza

Nasional
Pemprov Sumbar Diminta Bangun Sistem Peringatan Dini Banjir Bandang di Permukiman Sekitar Gunung Marapi

Pemprov Sumbar Diminta Bangun Sistem Peringatan Dini Banjir Bandang di Permukiman Sekitar Gunung Marapi

Nasional
Jokowi Ajak Gubernur Jenderal Australia Kunjungi Kebun Raya Bogor

Jokowi Ajak Gubernur Jenderal Australia Kunjungi Kebun Raya Bogor

Nasional
BNPB: 20 Korban Hilang akibat Banjir Lahar di Sumbar Masih dalam Pencarian

BNPB: 20 Korban Hilang akibat Banjir Lahar di Sumbar Masih dalam Pencarian

Nasional
Jokowi Ajak Gubernur Jenderal Australia Tanam Pohon di Bogor

Jokowi Ajak Gubernur Jenderal Australia Tanam Pohon di Bogor

Nasional
Pernyataan Kemendikbud soal Pendidikan Tinggi Sifatnya Tersier Dinilai Tak Jawab Persoalan UKT Mahal

Pernyataan Kemendikbud soal Pendidikan Tinggi Sifatnya Tersier Dinilai Tak Jawab Persoalan UKT Mahal

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com