Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kritik PDI-P ke Jokowi dan Gibran Diprediksi Tak Picu "Drama" Baru

Kompas.com - 31/10/2023, 22:46 WIB
Aryo Putranto Saptohutomo

Editor

JAKARTA, KOMPAS.com - Kritik bertubi-tubi yang dilakukan sejumlah politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) terhadap Presiden Joko Widodo (Jokowi) diperkirakan hanya sekadar dinamika politik dan kemungkinan tidak bakal berkepanjangan.

Menurut pengamat politik Jannus TH Siahaan, jika PDI-P terus-terusan mengkritik sikap Presiden Jokowi dan anak sulungnya, Gibran Rakabuming Raka, yang menerima tawaran menjadi bakal calon wakil presiden mendampingi Prabowo Subianto justru bisa berbalik.

"Namun saya kira, jika sebatas pernyataan-pernyataan kekecewaan, Jokowi nampaknya tidak akan terpengaruh. Artinya, Jokowi akan menganggap itu sebatas dinamika politik biasa," kata Jannus saat dihubungi pada Selasa (31/10/2023).

Jannus mengatakan, posisi PDI-P secara politik saat ini sebenarnya juga tidak terlampau nyaman setelah manuver Gibran.

Baca juga: Minta Pengembalian KTA Gibran Tak Perlu Drama, PDI-P: Kalau Berani Pindah, Kok Repot Urusan Begitu

Jika PDI-P ingin melakukan manuver lain, kata Jannus, seperti mengambil tindakan drastis atau ekstrem kemungkinan juga tak bakal mudah karena harus memperhitungkan berbagai faktor.

Di sisi lain, PDI-P juga masih memiliki kader yang menjadi anggota Kabinet Indonesia Maju yang dipimpin Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin.

"Bagaimanapun, PDI-P adalah partai utama yang mendukung Jokowi selama 9 tahun. Artinya, segala kritikan PDIP atas tindak tanduk dan kebijakan pemerintahan Jokowi akan kembali kepada PDI-P sendiri nantinya," ucap Jannus.

Baca juga: Soal Pencopotan Baliho Ganjar-Mahfud, PDI-P: Banteng kalau Diam Jangan Diganggu


Jannus memperkirakan, kritik dari para politikus PDI-P kemungkinan masih akan terjadi hanya dalam bentuk mengumbar kekecewaan dan jasa partai kepada Jokowi dan keluarganya selama ini.

Sampai saat ini terdapat 3 pasangan bakal capres-cawapres yang mendaftarkan diri ke Komisi Pemilihan Umum (KPU). Mereka adalah Ganjar Pranowo-Mahfud MD, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, dan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (Cak Imin).

Masa pendaftaran capres-cawapres sudah ditutup pada 25 Oktober 2023.

KPU saat ini dalam tahap melakukan verifikasi syarat administratif yaitu kelengkapan dokumen dan kesehatan sampai 10 November mendatang.

Baca juga: PDI-P Minta Jokowi Benar-benar Netral pada Pilpres 2024

Setelah itu, KPU memberikan waktu buat pengusulan bakal pasangan calon pengganti antara 26 Oktober sampai 7 November 2023.

Sedangkan penetapan pengumuman pasangan capres-cawapres beserta pengambilan nomor urut akan dilakukan pada 13 sampai 14 November 2023.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Laporan Fiktif dan Manipulasi LPJ Masih Jadi Modus Korupsi Dana Pendidikan

Laporan Fiktif dan Manipulasi LPJ Masih Jadi Modus Korupsi Dana Pendidikan

Nasional
Dana Bantuan dan Pengadaan Sarana-Prasarana Pendidikan Masih Jadi Target Korupsi

Dana Bantuan dan Pengadaan Sarana-Prasarana Pendidikan Masih Jadi Target Korupsi

Nasional
Lettu Eko Terindikasi Terlilit Utang Karena Judi Online, Dankormar: Utang Almarhum Rp 819 Juta

Lettu Eko Terindikasi Terlilit Utang Karena Judi Online, Dankormar: Utang Almarhum Rp 819 Juta

Nasional
Disambangi Bima Arya, Golkar Tetap Condong ke Ridwan Kamil untuk Pilkada Jabar

Disambangi Bima Arya, Golkar Tetap Condong ke Ridwan Kamil untuk Pilkada Jabar

Nasional
Beri Pesan untuk Prabowo, Try Sutrisno: Jangan Sampai Tonjolkan Kejelekan di Muka Umum

Beri Pesan untuk Prabowo, Try Sutrisno: Jangan Sampai Tonjolkan Kejelekan di Muka Umum

Nasional
Golkar Minta Anies Pikir Ulang Maju Pilkada DKI, Singgung Pernyataan Saat Debat Capres

Golkar Minta Anies Pikir Ulang Maju Pilkada DKI, Singgung Pernyataan Saat Debat Capres

Nasional
Marinir Sebut Lettu Eko Tewas karena Bunuh Diri, Ini Kronologinya

Marinir Sebut Lettu Eko Tewas karena Bunuh Diri, Ini Kronologinya

Nasional
Ketua Komisi VIII Cecar Kemenhub Soal Pesawat Haji Terbakar di Makassar

Ketua Komisi VIII Cecar Kemenhub Soal Pesawat Haji Terbakar di Makassar

Nasional
MPR Akan Bertemu Amien Rais, Bamsoet: Kami Akan Tanya Mengapa Ingin Ubah UUD 1945

MPR Akan Bertemu Amien Rais, Bamsoet: Kami Akan Tanya Mengapa Ingin Ubah UUD 1945

Nasional
Jemaah Haji Indonesia Mulai Diberangkatkan dari Madinah ke Mekkah

Jemaah Haji Indonesia Mulai Diberangkatkan dari Madinah ke Mekkah

Nasional
Bertemu PM Tajikistan di Bali, Jokowi Bahas Kerja Sama Pengelolaan Air

Bertemu PM Tajikistan di Bali, Jokowi Bahas Kerja Sama Pengelolaan Air

Nasional
Kementan Kirim Durian ke Rumah Dinas SYL, Ada yang Capai Rp 46 Juta

Kementan Kirim Durian ke Rumah Dinas SYL, Ada yang Capai Rp 46 Juta

Nasional
Momen Eks Pejabat Bea Cukai Hindari Wartawan di KPK, Tumpangi Ojol yang Belum Dipesan

Momen Eks Pejabat Bea Cukai Hindari Wartawan di KPK, Tumpangi Ojol yang Belum Dipesan

Nasional
Jokowi Bertemu Puan di WWF 2024, Said Abdullah: Pemimpin Negara Harus Padu

Jokowi Bertemu Puan di WWF 2024, Said Abdullah: Pemimpin Negara Harus Padu

Nasional
Menkumham Mengaku di Luar Negeri Saat Rapat Persetujuan Revisi UU MK

Menkumham Mengaku di Luar Negeri Saat Rapat Persetujuan Revisi UU MK

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com