Pengamat: PDI-P dan Gibran Tak Mau Saling Meninggalkan demi Insentif Politik

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat politik dari UIN Syarif Hidayatullah Adi Prayitno menilai, PDI Perjuangan menunggu sikap kadernya, Gibran Rakabuming Raka, setelah menjadi bakal calon wakil presiden (cawapres) pendamping bakal calon presiden (capres) Koalisi Indonesia Maju, Prabowo Subianto.

Sebaliknya, Gibran menantikan sikap PDI-P terhadap dirinya. Menurut Adi, baik PDI-P maupun Gibran tak ingin menjadi pihak yang pertama meninggalkan.

“Sampai hari ini PDI-P tidak kunjung memecat Gibran dan Gibran pun juga tidak kunjung keluar dari PDI-P. Ini soal strategi komunikasi politik,” kata Adi kepada Kompas.com, Jumat (27/10/2023).

Adi bilang, persoalan siapa yang meninggalkan dan siapa yang ditinggalkan bisa berpengaruh pada persepsi publik.

Baca juga: Sebut Gibran Keluar dari Putusan Politik Megawati, PDI-P: Harusnya Mengundurkan Diri secara Resmi

Merujuk pada aturan partai, PDI-P seharusnya memecat Gibran yang telah melakukan manuver tajam. Jika putra sulung Presiden Joko Widodo itu tak dipecat, PDI-P terkesan tidak tegas terhadap kader yang pilihan politiknya jelas berbeda.

Namun, seandainya PDI-P menyingkirkan Gibran, partai banteng bisa dinilai emosional. Selain itu, simpati publik terhadap partai pimpinan Megawati Soekarnoputri tersebut mungkin berkurang.

“Sepertinya memang saling tunggu. Kalau PDI-P yang pecat Gibran, tentu terkesan PDI-P baper (terbawa perasaan) pada manuver politik Gibran,” ujar Adi.

“Sebaliknya, kalau Gibran yang meninggalkan PDI-P, maka yang mendapatkan insentif politik adalah PDI-P, karena yang terlihat meninggalkan PDI-P adalah Gibran,” lanjutnya.

Pada intinya, Adi menilai, kedua pihak saling menunggu. Ini soal strategi komunikasi politik untuk mendulang insentif politik.

Tak hanya PDI-P dan Gibran, lanjut Adi, hubungan Megawati dan Jokowi menjadi rumit setelah Gibran menjadi bakal cawapres Prabowo. Kedua pihak seolah tak ingin saling meninggalkan.

“Inilah rumitnya. Keduanya sepertinya saling tunggu dan masih terlihat saling membutuhkan,” tuturnya.

Sebagaimana diketahui, Gibran menjadi bakal cawapres yang diusung Koalisi Indonesia Maju untuk mendampingi Prabowo. Prabowo dan Gibran mendaftar sebagai capres-cawapres peserta Pemilu 2024 ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada Rabu (25/10/2023).

Ketua DPP PDI-P Puan Maharani menyebut, Gibran sudah berpamitan ke dirinya untuk menjadi cawapres Prabowo. Namun, Wali Kota Surakarta itu tak serta merta mundur dari partai.

Baca juga: Ketua DPP: Tanpa Diberhentikan, Rakyat Sudah Anggap Gibran Keluar dari PDI-P

"Enggak ada, enggak ada mengembalikan KTA (kartu tanda anggota), enggak ada lain-lain, hanya pamit untuk menjadi cawapres Mas Prabowo," kata Puan saat ditemui di Gedung High End, Jakarta Pusat, Rabu (25/10/2023).

Puan pun mengaku, partainya belum sempat membahas nasib Gibran di PDI-P lantaran masih disibukkan dengan rapat pemenangan Pemilu 2024.

Terbaru, Ketua Bidang Kehormatan DPP PDI-P, Komarudin Watubun mengatakan, manuver Gibran menandakan bahwa putra presiden itu tidak tegak lurus dengan instruksi partai. Dia menegaskan, PDI-P melarang kadernya berpolitik “dua kaki”.

Atas manuver itu, kata Komarudin, status keanggotaan Gibran di PDI-P sudah berakhir.

"Bahwa saat ini Gibran tidak tegak lurus dengan instruksi Partai, maka dia otomatis tidak lagi di PDI Perjuangan," kata Komarudin dalam keterangannya, Kamis (26/10/2023).