Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ketua DPP: Tanpa Diberhentikan, Rakyat Sudah Anggap Gibran Keluar dari PDI-P

Kompas.com - 26/10/2023, 21:54 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPP PDI Perjuangan (PDI-P) Ahmad Basarah menganggap partainya tidak perlu memberhentikan Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka dari keanggotaan PDI-P.

Hal ini disampaikan usai ditanya mengapa PDI-P terkesan enggan memberhentikan Gibran yang sudah resmi menjadi bakal calon wakil presiden (cawapres) Prabowo Subianto.

Pasangan Prabowo-Gibran merupakan pesaing bakal calon presiden dan baka calon wakil presiden Ganjar Pranowo-Mahfud MD yang diusung PDI-P dan tiga partai lainnya. 

"Bagi PDI Perjuangan, kalau pertanyaannya kenapa tidak diberhentikan? Maka sesungguhnya dalam konteks etika politik, rakyat telah menganggap Gibran keluar dari PDI Perjuangan," kata Basarah ditemui di kawasan Senayan, Jakarta, Kamis (26/10/2023) malam.

Baca juga: PDI-P Tagih Etika Politik Gibran Usai Diusung jadi Cawapres Prabowo

"Kita bisa lihat dari tanggapan masyarakat mengenai hal ini. Jadi, tanpa harus diberhentikan secara resmi, sebenarnya rakyat sudah menganggap Mas Gibran keluar dari PDI Perjuangan karena telah mengambil keputusan keluar dari garis politik partai yang resmi," sambung dia.

Adapun yang dimaksud mengambil keputusan keluar dari garis politik partai adalah ketika Gibran menerima pinangan menjadi cawapres Prabowo.


Sementara itu, ditegaskannya bahwa garis politik partai PDI-P dalam pencapresan adalah mengusung dan mendukung bakal pasangan calon presiden dan wakil presiden, Ganjar Pranowo-Mahfud MD.

Ketua DPP PDI-P Ahmad Basarah ditemui di kawasan Senayan, Jakarta, Kamis (26/10/2023) malam.KOMPAS.com/NICHOLAS RYAN ADITYA Ketua DPP PDI-P Ahmad Basarah ditemui di kawasan Senayan, Jakarta, Kamis (26/10/2023) malam.
"Maka seharusnya seluruh kader partai, mematuhi mengikuti dan mendukung keputusan resmi PDI Perjuangan itu. Maka ketika Mas Gibran mengambil pilihan lain yaitu mencalonkan dirinya sebagai calon wakil presiden, bertentangan dengan garis keputusan politik partai," jelas Ketua Tim Koordinasi Relawan Pemenangan Pilpres 2024 PDI-P (TKRPP PDI-P) ini.

Baca juga: Gibran Tak Masalah jika Dicap Pengkhianat karena Jadi Cawapres Prabowo

Lebih jauh, Basarah mengingatkan tentang iktikad baik seorang kader yang semestinya mengundurkan diri secara resmi ketika sudah tak lagi tegak lurus terhadap garis politik PDI-P.

"Kita lihat bagaimana etika politik Mas Gibran untuk menunjukan iktikad baiknya, ketika dia secara resmi mengambil keputusan yang berbeda dari garis politik resmi partai," pungkas Basarah.

Sebelumnya diberitakan, Ketua Bidang Kehormatan DPP PDI-P, Komarudin menyebut bahwa karir politik Gibran Rakabuming Raka sudah selesai di PDI-P setelah resmi menjadi bakal cawapres Prabowo Subianto.

Baca juga: PDI-P: Gibran Tak Tegak Lurus dengan Instruksi Partai, Otomatis Tak Lagi di PDI-P

Komarudin lalu mengingatkan soal pesan dan arahan Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri kepada setiap kader untuk tidak boleh bermain dua kaki.

“Secara de facto, keanggotaan Gibran di PDI Perjuangan telah berakhir setelah pendaftarannya secara resmi menjadi Cawapres dari KIM (Koalisi Indonesia Maju). Jadi, teman-teman wartawan santai saja. Tidak perlu heboh," kata Komarudin dalam keterangannya, Kamis.

Anggota DPR Fraksi PDI-P ini lantas menganggap keluarnya kader adalah hal biasa di PDI-P.

Kata Gibran

Sementara Gibran, mengatakan, persoalan kartu tanda anggota (KTA)-nya di PDI-P sudah "clear".

"Itu sudah clear lho. Sudah clear," ujar Gibran saat ditemui di RSPAD Gatot Soebroto, Jakarta, Kamis (26/10/2023).

Baca juga: Gibran Nyatakan Statusnya di PDI-P Sudah Clear

Hanya saja, Gibran enggan menjelaskan lebih lanjut perihal pernyataan yang dia anggap sudah "clear" itu.

Gibran malah berulang-ulang mengungkit sudah bertemu Ketua DPP PDI-P Puan Maharani. Putra Presiden Joko Widodo (Jokowi) tersebut juga enggan membocorkan detail isi pertemuannya dengan Puan.

"Kan sudah saya jawab dari minggu lalu. Dari minggu lalu. Sudah dari minggu lalu pertemuannya," ujar dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Pedangdut Nayunda Nabila Irit Bicara Usai Diperiksa Jadi Saksi TPPU SYL

Pedangdut Nayunda Nabila Irit Bicara Usai Diperiksa Jadi Saksi TPPU SYL

Nasional
KSP Ungkap 9 Nama Pansel Capim KPK Harus Sudah di Meja Setneg Akhir Mei, Juni Bekerja

KSP Ungkap 9 Nama Pansel Capim KPK Harus Sudah di Meja Setneg Akhir Mei, Juni Bekerja

Nasional
Uang Kuliah Mahal, Pengamat: Kebijakan Pemerintah Bikin Kampus Jadi Lahan Bisnis

Uang Kuliah Mahal, Pengamat: Kebijakan Pemerintah Bikin Kampus Jadi Lahan Bisnis

Nasional
Pansel Capim KPK Didominasi Unsur Pemerintah, KSP Beralasan Kejar Waktu

Pansel Capim KPK Didominasi Unsur Pemerintah, KSP Beralasan Kejar Waktu

Nasional
BNBP: Sumatera Barat Masih Berpotensi Diguyur Hujan Lebat hingga 20 Mei 2024

BNBP: Sumatera Barat Masih Berpotensi Diguyur Hujan Lebat hingga 20 Mei 2024

Nasional
Alexander Sarankan Capim KPK dari Polri dan Kejaksaan Sudah Pensiun

Alexander Sarankan Capim KPK dari Polri dan Kejaksaan Sudah Pensiun

Nasional
Draf RUU Penyiaran: Masa Jabatan Anggota KPI Bertambah, Dewan Kehormatan Bersifat Tetap

Draf RUU Penyiaran: Masa Jabatan Anggota KPI Bertambah, Dewan Kehormatan Bersifat Tetap

Nasional
Latihan TNI AL dengan Marinir AS Dibuka, Pangkoarmada I: Untuk Tingkatkan Perdamaian

Latihan TNI AL dengan Marinir AS Dibuka, Pangkoarmada I: Untuk Tingkatkan Perdamaian

Nasional
Siapkan Sekolah Partai untuk Calon Kepala Daerah, PDI-P Libatkan Ganjar, Ahok hingga Risma

Siapkan Sekolah Partai untuk Calon Kepala Daerah, PDI-P Libatkan Ganjar, Ahok hingga Risma

Nasional
Sektor Swasta dan Publik Berperan Besar Sukseskan World Water Forum Ke-10 di Bali

Sektor Swasta dan Publik Berperan Besar Sukseskan World Water Forum Ke-10 di Bali

Nasional
BNPB Minta Warga Sumbar Melapor Jika Anggota Keluarga Hilang 3 Hari Terakhir

BNPB Minta Warga Sumbar Melapor Jika Anggota Keluarga Hilang 3 Hari Terakhir

Nasional
Nurul Ghufron Akan Hadiri Sidang Etik di Dewas KPK Besok

Nurul Ghufron Akan Hadiri Sidang Etik di Dewas KPK Besok

Nasional
LHKPN Dinilai Tak Wajar, Kepala Kantor Bea Cukai Purwakarta Dicopot dari Jabatannya

LHKPN Dinilai Tak Wajar, Kepala Kantor Bea Cukai Purwakarta Dicopot dari Jabatannya

Nasional
Alexander Sebut Calon Pimpinan KPK Lebih Bagus Tidak Terafiliasi Pejabat Maupun Pengurus Parpol

Alexander Sebut Calon Pimpinan KPK Lebih Bagus Tidak Terafiliasi Pejabat Maupun Pengurus Parpol

Nasional
Polri Siapkan Skema Buka Tutup Jalan saat World Water Forum di Bali

Polri Siapkan Skema Buka Tutup Jalan saat World Water Forum di Bali

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com