Sikap Jokowi ini menuai kritik. Pernyataannya dinilai tidak tegas, bahkan dianggap menikmati wacana perpanjangan masa jabatan presiden. Isu itu bahkan sempat memicu gelombang aksi massa di sejumlah daerah.
Akhirnya, awal April 2022, Jokowi menyentil langsung para menterinya. Dia bilang, tak ingin ada lagi menteri yang bicara soal presiden tiga periode maupun pemilu ditunda.
"Jangan sampai ada lagi yang menyuarakan lagi mengenai urusan penundaan, urusan perpanjangan, nggak," kata Jokowi saat memimpin Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Selasa (5/4/2022).
“Jangan menimbulkan polemik di masyarakat, fokus pada bekerja dalam penanganan kesulitan-kesulitan yang kita hadapi," tandas kepala negara.
Belakangan, wacana tentang perpanjangan masa jabatan presiden kembali jadi pembahasan. Bukan, elite politik bukan lagi mengusulkan masa jabatan presiden tiga periode.
Oleh politikus PDI Perjuangan, Adian Napitupulu, isu perpanjangan masa jabatan presiden disebut jadi akar permasalahan antara Jokowi dengan partai banteng.
Adian yang menjabat sebagai Wakil Ketua Tim Koordinasi Relawan Pemenangan Pilpres (TKRPP) PDI-P ini mengungkap, PDI-P tidak mengabulkan permintaan Jokowi untuk memperpanjang masa jabatannya sebagai presiden tiga periode.
"Nah, ketika kemudian ada permintaan tiga periode, kita tolak. Ini masalah konstitusi, ini masalah bangsa, ini masalah rakyat, yang harus kita tidak bisa setujui,” kata Adian dalam keterangan tertulisnya, Rabu (25/10/2023).
Menurut PDI-P, perpanjangan masa jabatan presiden merupakan bentuk pengkhianatan terhadap konstitusi. Namun, karena penolakan PDI-P ini, Adian bilang, ada pihak yang tak terima.
“Kemudian, ada pihak yang marah ya terserah mereka. Yang jelas kita bertahan untuk menjaga konstitusi. Menjaga konstitusi adalah menjaga republik ini. Menjaga konstitusi adalah menjaga bangsa dan rakyat kita,” ujarnya.
Adian pun menyesalkan perubahan sikap Jokowi yang menurutnya begitu cepat. Padahal, kata dia, PDI-P di bawah kepemimpinan Megawati Soekarnoputri sudah memberikan segalanya untuk Jokowi dan keluarga.
Berkat partai banteng, karier politik Jokowi terus menanjak, mulai dari Wali Kota Surakarta, Gubernur DKI Jakarta, hingga presiden dua periode.
“Ada sejarah begini, dulu ada yang datang minta jadi wali kota dapat rekomendasi, minta rekomendasi, dikasih. Minta lagi dapat rekomendasi, dikasih lagi. Lalu, minta jadi gubernur, minta rekomendasi dikasih lagi. Lalu, minta jadi calon presiden, minta rekomendasi dikasih lagi. Kedua kali dikasih lagi," ucap Adian.
“Lalu, ada lagi minta untuk anaknya dikasih lagi. Lalu, ada diminta untuk menantu lalu dikasih lagi. Banyak benar,” katanya lagi.