Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Mengingat Ancaman Megawati buat Kader yang Bermanuver, Gibran di Ujung Tanduk?

Kompas.com - 24/10/2023, 15:54 WIB
Fitria Chusna Farisa

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Putra sulung Presiden Joko Widodo yang juga kader PDI Perjuangan, Gibran Rakabuming Raka, masih bertahan di bawah naungan PDI-P.

Padahal, Gibran telah dideklarasikan sebagai bakal calon wakil presiden (cawapres) pendamping bakal calon presiden (capres) Koalisi Indonesia Maju, Prabowo Subianto. Katanya, Prabowo dan Gibran akan mendaftarkan diri ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada Rabu (25/10/2023).

Sampai saat ini, Gibran belum mundur dari keanggotaan partai banteng. Pun PDI-P belum memecat Wali Kota Surakarta itu.

Ditarik mundur ke belakang, Ketua Umum PDI-P Megawati Seokarnoputri pernah mewanti-wanti kadernya untuk tak melakukan manuver politik jelang Pemilu Presiden (Pilpres) 2024. Bahkan, Megawati mengancam bakal memecat kader yang main dua kaki.

Baca juga: Ketika Dinasti Jokowi Meninggalkan Megawati

Ultimatum Mega ini disampaikan dalam rapat kerja nasional (rakernas) PDI-P, Juni 2022, jauh hari sebelum Gibran dideklarasikan sebagai cawapres kubu lawan.

"Kalian, siapa yang berbuat manuver-manuver, keluar! Karena apa, tidak ada di dalam PDI Perjuangan itu yang namanya main dua kaki, main tiga kaki, melakukan manuver!" kata Megawati di Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Selasa (21/6/2022).

Presiden ke-5 RI itu lantas menyatakan bahwa dirinya punya hak prerogatif untuk mengusung capres dan cawapres PDI-P. Oleh karenanya, seluruh kader diminta patuh pada arahan partai.

"Ingat lho! Lebih baik keluar deh, daripada saya pecati lho kamu, saya pecati lho," kata Megawati.

"Inilah organisasi dari sebuah partai yang namanya Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, yang mengikuti aturan partainya dan solid bersama dengan rakyat. Lha kalau hanya mau mejeng-mejeng aja, duh enggak deh," lanjutnya.

Pesan soal manuver politik ini kembali ditegaskan Megawati ketika elite PDI-P memanggil Gibran pada pertengahan Mei 2023. Pemanggilan tersebut imbas pertemuan Gibran dengan Prabowo di Solo, Jawa Tengah, beberapa hari sebelumnya.

Baca juga: Menanti Langkah Tegas Megawati Usai Gibran Terima Mandat Golkar Jadi Cawapres Prabowo

Kepada Gibran, Mega mewanti-wanti supaya menjaga diri dari banyaknya manuver politik jelang Pilpres 2024. Megawati bilang, kader PDI-P harus tegak lurus pada arahan partai.

“Jadi tadi memang banyak ya nasihat-nasihat dari Ibu Megawati Soekarnoputri yang disampaikan melalui saya, ya termasuk bagaimana di dalam pemilu ini banyak yang melakukan dansa-dansa politik, sehingga kita harus kokoh," kata Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto dalam konferensi pers usai memanggil Gibran di Kantor DPP PDI-P, Jakarta, Senin (22/5/2023).

"Berpolitik itu juga harus waspada dari berbagai manuver-manuver politik karena tujuan politik adalah bergerak ke bawah," tuturnya.

Manuver tajam

Siapa sangka, beberapa bulan setelah ultimatum Mega, Gibran benar-benar melakukan manuver tajam. Ia dideklarasikan sebagai bakal cawapres Prabowo pada Minggu (22/10/2023).

Padahal, Prabowo merupakan rival politik Ganjar Pranowo, bakal capres yang diusung PDI-P. Pencapresan Menteri Pertahanan itu didukung oleh Partai Gerindra, Partai Golkar, Partai Demokrat, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Bulan Bintang (PBB), dan Partai Gelora.

Ketua Umum Partai Gerindra saat mengajari Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka berkuda di arena kuda Padepokan Garuda Yaksa, Hambalang, Jawa Barat, Sabtu (18/6/2022)..dok. Gerindra Ketua Umum Partai Gerindra saat mengajari Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka berkuda di arena kuda Padepokan Garuda Yaksa, Hambalang, Jawa Barat, Sabtu (18/6/2022)..
Nama Gibran diumumkan usai para ketua umum partai politik Koalisi Indonesia Maju menggelar rapat di kediaman Prabowo. Namun, Gibran tak hadir dalam deklarasi itu.

"Baru saja Koalisi Indonesia Maju (KIM) yang terdiri dari delapan partai politik, yang dihadiri lengkap oleh ketum masing-masing dan sekjen masing-masing kita telah berembug secara final, secara konsensus, seluruhnya sepakat mengusung Prabowo Subianto sebagai capres Koalisi Indonesia Maju untuk 2024-2029 dan saudara Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden," ujar Prabowo dalam jumpa pers di kediamannya di kawasan Jakarta Selatan, Minggu malam.

Meski Gibran tak hadir di acara deklarasi, Gerindra mengeklaim politikus PDI-P itu telah menerima pinangan menjadi cawapres Prabowo. Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad mengatakan, segala persyaratan untuk Gibran menjadi cawapres Prabowo sudah disiapkan.

“Iyalah, persyaratan sudah siap," ujar Dasco saat ditemui di Hotel Dharmawangsa, Jakarta Selatan, Senin (23/10/2023).

Sudah komunikasi

Terkait ini, Gibran mengaku sudah berkomunikasi dengan Ketua DPP PDI-P Puan Maharani dan Ketua Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo, Arsjad Rasjid.

"Kemarin Jumat malam sudah komunikasi dengan Mbak Puan dan Pak Arsjad. Itu jawaban saya," kata Gibran di Solo, Jawa Tengah, Senin (23/10/2023).

Baca juga: Gibran Rakabuming, antara Representasi Kaum Muda dan Politik Dinasti

Namun, Gibran enggan mengungkap isi pembicaraannya dengan Puan maupun Arsjad, apakah dirinya tetap bersama PDI-P, atau hengkang dari partai banteng usai dideklarasikan sebagai cawapres Prabowo.

Meski begitu, kakak kandung Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kaesang Pangarep itu mengaku siap jika dijatuhi sanksi oleh PDI-P atas dinamika ini.

"Siap, ya," kata Gibran saat ditemui di Tugu Proklamasi, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (21/10/2023).

Sementara, Puan Maharani menyebut, hingga Sabtu (21/10/2023) malam, Gibran belum menyatakan keluar atau mundur dari PDI-P. Dengan demikian, pihaknya belum menentukan sanksi untuk Gibran.

“Kan belum keluar. Ya lihat nanti orang belum keluar,” kata Puan, saat ditemui di Grand City Surabaya, Sabtu.

Gamang

Membaca ini, Direktur Eksekutif Institute for Democracy and Strategic Affairs (Indostrategic) Ahmad Khoirul Umam menilai, PDI-P masih gamang dalam menyikapi manuver politik Gibran. Makanya, sampai saat ini partai banteng belum mengambil sikap tegas.

“Sepertinya PDI-P masih sedang dalam kondisi gusar, sehingga masih agak gamang untuk mengambil keputusan,” kata Umam kepada Kompas.com, Senin (23/10/2023).

Merujuk langkah cepat partai banteng dalam memecat sejumlah kader yang dianggap membelot seperti Budiman Sudjatmiko dan Murad Ismail, kata Umam, seharusnya, tak butuh waktu lama buat PDI-P mendepak Gibran.

Apalagi, Megawati pernah mewanti-wanti jajarannya untuk tak bermanuver politik dan mengancam memecat kader yang bermain dua kaki.

Namun, Umam menduga, PDI-P masih ragu memecat Gibran karena hal itu akan berdampak pada hubungan baik dengan keluarga besar Jokowi, sosok yang turut melambungkan nama partai banteng.

“Sikap tegas PDI-P terhadap Gibran dan Jokowi berpotensi berimbas langsung pada positioning dukungan politik PDI-P pada pemerintahan Jokowi,” ujarnya.

Jika konsisten pada aturan dan konstitusi partai, lanjut Umam, PDI-P mestinya tak perlu menunggu surat pengunduran diri dari Gibran yang jelas-jelas tidak loyal terhadap sikap dan keputusan partai.

Baca juga: Jokowi Klaim Hubungan dengan Megawati Baik meski Gibran Ditunjuk Jadi Cawapres Prabowo

Bahkan, mengingat manuver Gibran mungkin melibatkan cawe-cawe Jokowi, terbuka pula peluang buat PDI-P untuk mengevaluasi status Jokowi sebagai kader.

Menurutnya, salah satu langkah paling ekstrem yang bisa diambil Megawati sebagai bentuk protes ialah mencabut dukungan politik dari pemerintahan Jokowi dan melepaskan semua jabatan posisi menteri di Kabinet Indonesia Maju.

“Namun sebaliknya, jika PDI-P ternyata bersikap lunak pada langkah politik Gibran dan Jokowi, maka PDI-P bisa dituding tebang pilih, gamang atau tidak siap untuk berhadap-hadapan dengan kekuasaan yang saat ini masih dikendalikan oleh tangan Jokowi,” kata Umam.

“Artinya, saat ini PDI-P tampaknya masih mencoba untuk menakar secara matang sikap dan keputusan politik yang terukur seperti apa yang akan dikeluarkan untuk menyikapi ‘mbalelo’-nya keluarga Jokowi” tutur dosen Universitas Paramadina itu.

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Dede Yusuf Menolak Diusung di Pilkada DKI dan Jabar: Bukan Opsi yang Menguntungkan

Dede Yusuf Menolak Diusung di Pilkada DKI dan Jabar: Bukan Opsi yang Menguntungkan

Nasional
DPR Bakal Panggil Mendikbud Nadiem Buntut Biaya UKT Mahasiswa Meroket Sampai 500 Persen

DPR Bakal Panggil Mendikbud Nadiem Buntut Biaya UKT Mahasiswa Meroket Sampai 500 Persen

Nasional
Pasal dalam UU Kementerian Negara yang Direvisi: Jumlah Menteri hingga Pengertian Wakil Menteri

Pasal dalam UU Kementerian Negara yang Direvisi: Jumlah Menteri hingga Pengertian Wakil Menteri

Nasional
Jokowi Disebut Tak Perlu Terlibat di Pemerintahan Mendatang, Beri Kedaulatan Penuh pada Presiden Terpilih

Jokowi Disebut Tak Perlu Terlibat di Pemerintahan Mendatang, Beri Kedaulatan Penuh pada Presiden Terpilih

Nasional
Kekayaan Miliaran Rupiah Indira Chunda, Anak SYL yang Biaya Kecantikannya Ditanggung Negara

Kekayaan Miliaran Rupiah Indira Chunda, Anak SYL yang Biaya Kecantikannya Ditanggung Negara

Nasional
LPSK dan Kemenkumham Bakal Sediakan Rutan Khusus 'Justice Collaborator'

LPSK dan Kemenkumham Bakal Sediakan Rutan Khusus "Justice Collaborator"

Nasional
Alasan Dirut Pertamina Karen Agustiawan Hadirkan JK sebagai Saksi Meringankan

Alasan Dirut Pertamina Karen Agustiawan Hadirkan JK sebagai Saksi Meringankan

Nasional
Dewas KPK Tolak Ahli yang Dihadirkan Nurul Ghufron karena Dinilai Tidak Relevan

Dewas KPK Tolak Ahli yang Dihadirkan Nurul Ghufron karena Dinilai Tidak Relevan

Nasional
Mengadu ke DPR gara-gara UKT Naik 500 Persen, Mahasiswa Unsoed: Bagaimana Kita Tidak Marah?

Mengadu ke DPR gara-gara UKT Naik 500 Persen, Mahasiswa Unsoed: Bagaimana Kita Tidak Marah?

Nasional
Soal Revisi UU MK, Hamdan Zoelva: Hakim Konstitusi Jadi Sangat Tergantung Lembaga Pengusulnya

Soal Revisi UU MK, Hamdan Zoelva: Hakim Konstitusi Jadi Sangat Tergantung Lembaga Pengusulnya

Nasional
Cecar Sekjen DPR, KPK Duga Ada Vendor Terima Keuntungan dari Perbuatan Melawan Hukum

Cecar Sekjen DPR, KPK Duga Ada Vendor Terima Keuntungan dari Perbuatan Melawan Hukum

Nasional
Nurul Ghufron Sebut Komunikasi dengan Eks Anak Buah SYL Tak Terkait Kasus Korupsi

Nurul Ghufron Sebut Komunikasi dengan Eks Anak Buah SYL Tak Terkait Kasus Korupsi

Nasional
TNI AL Sebut Sumsel dan Jambi Daerah Rawan Penyelundupan Benih Lobster Keluar Negeri

TNI AL Sebut Sumsel dan Jambi Daerah Rawan Penyelundupan Benih Lobster Keluar Negeri

Nasional
Ketua KPK Mengaku Tak Tahu-menahu Masalah Etik Nurul Ghufron dengan Pihak Kementan

Ketua KPK Mengaku Tak Tahu-menahu Masalah Etik Nurul Ghufron dengan Pihak Kementan

Nasional
Suara Tepuk Tangan Penuhi Ruang Sidang Tipikor Saat JK Sebut Semua BUMN Harus Dihukum

Suara Tepuk Tangan Penuhi Ruang Sidang Tipikor Saat JK Sebut Semua BUMN Harus Dihukum

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com