Anak Presiden Maju Pilpres, Wapres Minta Jajaran Pemerintah Harus Tetap Netral

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengingatkan jajaran pemerintah untuk tetap bersikap netral untuk menyikapi kemungkinan putra sulung Presiden Joko Widodo, Wali Kota Solo Gibran Rakabuming, ikut kontestasi pada Pemilihan Presiden 2024.

"Ya kita mengajak semua jajaran untuk yang terlibat dalam soal pemilu bertindak sesuai aturan, kemudian bersikap netral dan tidak terjadi memihak kepada siapapun," kata Ma'ruf dalam keterangan pers di Palangkaraya, Selasa (24/10/2023).

Ma'ruf menyatakan, ajakan itu berlaku juga kepada para pemerintah daerah, baik di tingkat provinsi, kabupaten, dan kota, serta aparat keamanan.

Baca juga: Megawati Bisa Anggap Jokowi Berkhianat karena Gibran Jadi Cawapres Prabowo

Ia juga meminta pimpinan partai politik, relawan pendukung masing-masing kandidat, serta penyelenggara pemilu agar mengikuti aturan yang berlaku.

"Nah kalau semua itu berjalan di atas aturan, saya kira kita pastikan bahwa akan berjalan dengan jujur dan adil," kata Ma'ruf.

Ia menambahkan, Badan Pengawas Pemilu juga harus bersikap tegas dengan cepat memperingatkan pihak-pihak yang melanggar aturan.

Diberitakan sebelumnya, Jokowi merestui Gibran untuk maju pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 mendatang.

Baca juga: Ganjar Sebut Tak Ada Nama Gibran dalam Daftar TPN

Gibran pun telah diumumkan sebagai calon wakil presiden pendamping Prabowo Subianto yang diusung oleh Koalisi Indonesia Maju.

Pakar politik Ikrar Nusa Bhakti merasa khawatir bahwa aparat keamanan dan intelijen tidak netral dalam Pemilu dan Pilpres 2024 setelah Gibran diusung menjadi bakal cawapres Prabowo.

Ikrar cemas kalau Presiden Jokowi yang masih aktif menyalahgunakan kewenangan dengan harapan anaknya terpilih dengan cara apa pun. Menurut dia, jika hal itu terjadi maka menjadi petaka bagi demokrasi di Indonesia.

"Bukan mustahil ia juga akan menggunakan aparatur sipil negara, Polri, dan TNI untuk memenangi pasangan Prabowo-Gibran. Ini bukan saja tragedi bagi demokrasi kita, melainkan pengkhianatan terhadap bangsa dan negara kita," kata Ikrar dalam keterangannya, dikutip pada Minggu (22/10/2023).

Baca juga: Pengamat Nilai PDI-P Sedang Wait and See Terkait Sikap terhadap Gibran

Ikrar berharap tidak terjadi gerakan massa atau konflik horizontal usai Gibran diusung menjadi bakal cawapres Prabowo.

Menurut dia, masyarakat sipil dan TNI-Polri tidak boleh dibenturkan hanya demi memenuhi kepentingan politik elite.

"TNI, Polri, ASN, dan intelijen negara adalah aparat yang dibayar dengan uang rakyat. Tidak ada dalam tupoksi mereka untuk membantu penguasa atau elite politik untuk memenangkan partai atau pasangan politik," ucap Ikrar.