Gibran Tak Datang Deklarasi Cawapres Prabowo, Diduga buat Tekan Gejolak Jokowi dan PDI-P

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Eksekutif Institute for Democracy and Strategic Affairs (Indostrategic) Ahmad Khoirul Umam menilai, putra sulung Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka, tengah berupaya menekan gejolak hubungan antara ayahnya dengan PDI Perjuangan.

Oleh karenanya, Gibran tak hadir dalam acara deklarasi dirinya sebagai bakal calon wakil presiden (cawapres) pendamping bakal calon presiden (capres) Koalisi Indonesia Maju, Prabowo Subianto, Minggu (22/10/2023) kemarin.

“Ketidakhadiran Gibran ini tampaknya juga diarahkan untuk menekan gejolak dalam hubungan PDI-P dengan keluarga Jokowi,” kata Umam kepada Kompas.com, Senin (23/10/2023).

Baca juga: Gibran Jadi Bakal Cawapres Prabowo, Mungkinkah PDI-P Bersikap Mendua?

Hingga kini, Gibran masih tercatat sebagai kader PDI-P. Jokowi pun besar di bawah naungan partai banteng.

Dengan tidak mempertontonkan euforia politik atas deklarasi dirinya sebagai cawapres, Gibran dianggap tengah berupaya meredam amarah elite PDI-P.

“Ketidakhadiran Gibran diharapkan bisa sedikit banyak meredam kemarahan PDI-P yang untuk kesekian kalinya merasa dinafikan, dilangkahi, atau bahwa dikhianati oleh pilihan langkah politik keluarga Jokowi,” ujar Umam.

Namun, pasca dideklarasikan sebagai cawapres Prabowo, Umam yakin, status Gibran sebagai kader PDI-P terancam.

Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri sebelumnya telah mewanti-wanti jajarannya untuk tak bermanuver politik. Katanya, kader yang bermanuver bakal dipecat.

Baca juga: Prabowo: Semua Dinasti, Bung! Jangan Cari yang Negatif-lah

Merujuk langkah cepat partai banteng memecat sejumlah kader yang dianggap membelot seperti Budiman Sudjatmiko dan Murad Ismail, kata Umam, seharusnya, tak butuh waktu lama buat PDI-P mendepak Gibran.

“Jika konsisten pada aturan dan konstitusi partai, PDI-P tidak perlu menunggu surat pengunduran diri dari kadernya yang dianggap tidak loyal pada sikap dan keputusan partai,” kata Umam.

“Bahkan, mengingat pencawapresan Gibran besar kemungkinan atas cawe-cawe Jokowi selaku ayahanda Gibran, maka membuka peluang PDIP juga untuk mengevaluasi status ‘petugas partai’ yang disandang oleh Jokowi,” lanjutnya.

Lebih lanjut, Umam menyebut, manuver Gibran ini sangat mungkin memperuncing hubungan keluarga Jokowi dengan Megawati.

Menurutnya, salah satu langkah paling ekstrem yang bisa diambil PDI-P sebagai bentuk protes ialah mencabut dukungan politik dari pemerintahan Jokowi dan melepaskan semua jabatan posisi menteri di kabinet Jokowi.

“Namun sebaliknya, jika PDI-P ternyata bersikap lunak pada langkah politik Gibran dan Jokowi, maka PDI-P bisa dituding tebang pilih, gamang atau tidak siap untuk berhadap-hadapan dengan kekuasaan yang saat ini masih dikendalikan oleh tangan Jokowi,” tutur dosen Universitas Paramadina itu.

Sebelumnya, bakal capres Koalisi Indonesia Maju, Prabowo Subianto, mengumumkan nama Gibran sebagai bakal cawapres pendampingnya untuk Pemilu 2024. Nama Gibran diumumkan usai para ketua umum partai politik Koalisi Indonesia Maju menggelar rapat di kediaman Prabowo.