Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PDI-P Dinilai Gamang, Belum Pecat Gibran karena Enggan Berhadapan dengan Jokowi

Kompas.com - 24/10/2023, 09:40 WIB
Fitria Chusna Farisa

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - PDI Perjuangan dinilai masih gamang dalam menyikapi manuver politik kadernya yang kini menjabat Wali Kota Surakarta, Gibran Rakabuming Raka.

Karena kebimbangan itu, hingga kini PDI-P belum memecat Gibran, meski putra sulung Presiden Joko Widodo tersebut telah dideklarasikan sebagai bakal calon wakil presiden (cawapres) pendamping bakal calon presiden (capres) Koalisi Indonesia Maju, Prabowo Subianto.

“Sepertinya PDI-P masih sedang dalam kondisi gusar, sehingga masih agak gamang untuk mengambil keputusan,” kata Direktur Eksekutif Institute for Democracy and Strategic Affairs (Indostrategic) Ahmad Khoirul Umam kepada Kompas.com, Senin (23/10/2023).

Baca juga: Jadi Cawapres Prabowo, Nasib Gibran di PDI-P Dinilai Sengaja Digantung

Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri sedianya telah mewanti-wanti jajarannya untuk tak melakukan manuver politik. Katanya, kader yang bermanuver bakal dipecat.

Merujuk langkah cepat partai banteng dalam memecat sejumlah kader yang dianggap membelot seperti Budiman Sudjatmiko dan Murad Ismail, kata Umam, seharusnya, tak butuh waktu lama buat PDI-P mendepak Gibran.

Namun, Umam menduga, Megawati masih ragu memecat Gibran karena hal itu akan berdampak pada hubungan baik dengan keluarga besar Jokowi, sosok yang turut melambungkan nama partai banteng.

“Sikap tegas PDI-P terhadap Gibran dan Jokowi berpotensi berimbas langsung pada positioning dukungan politik PDI-P pada pemerintahan Jokowi,” ujarnya.

Baca juga: Gibran Tak Datang Deklarasi Cawapres Prabowo, Diduga buat Tekan Gejolak Jokowi dan PDI-P

Jika konsisten pada aturan dan konstitusi partai, lanjut Umam, PDI-P tidak perlu menunggu surat pengunduran diri dari Gibran yang jelas-jelas tidak loyal terhadap sikap dan keputusan partai.

Bahkan, mengingat manuver Gibran mungkin melibatkan cawe-cawe Jokowi, terbuka pula peluang buat PDI-P untuk mengevaluasi status Jokowi sebagai kader.

Menurutnya, salah satu langkah paling ekstrem yang bisa diambil Megawati sebagai bentuk protes ialah mencabut dukungan politik dari pemerintahan Jokowi dan melepaskan semua jabatan posisi menteri di kabinet Jokowi.

“Namun sebaliknya, jika PDI-P ternyata bersikap lunak pada langkah politik Gibran dan Jokowi, maka PDI-P bisa dituding tebang pilih, gamang atau tidak siap untuk berhadap-hadapan dengan kekuasaan yang saat ini masih dikendalikan oleh tangan Jokowi,” kata Umam.

“Artinya, saat ini PDI-P tampaknya masih mencoba untuk menakar secara matang sikap dan keputusan politik yang terukur seperti apa yang akan dikeluarkan untuk menyikapi ‘mbalelo’-nya keluarga Jokowi” tutur dosen Universitas Paramadina itu.

Sebelumnya, bakal capres Koalisi Indonesia Maju, Prabowo Subianto, mengumumkan nama Gibran sebagai bakal cawapres pendampingnya untuk Pemilu 2024.

Nama Gibran diumumkan usai para ketua umum partai politik Koalisi Indonesia Maju menggelar rapat di kediaman Prabowo, Minggu (22/10/2023). Namun, Gibran tak hadir dalam deklarasi itu.

"Baru saja Koalisi Indonesia Maju (KIM) yang terdiri dari delapan partai politik, yang dihadiri lengkap oleh ketum masing-masing dan sekjen masing-masing kita telah berembug secara final, secara konsensus, seluruhnya sepakat mengusung Prabowo Subianto sebagai capres Koalisi Indonesia Maju untuk 2024-2029 dan saudara Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden," ujar Prabowo dalam jumpa pers di kediamannya di kawasan Jakarta Selatan, Minggu malam.

Baca juga: Jokowi Restui Gibran Jadi Cawapres Prabowo, Nasdem: Sejauh Tak Melanggar Hukum, Sah

Meski Gibran tak hadir di acara deklarasi, Gerindra mengeklaim politikus PDI-P itu telah menerima pinangan menjadi cawapres Prabowo.

Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad mengatakan, segala persyaratan untuk Gibran menjadi cawapres Prabowo sudah disiapkan. Keduanya bakal mendaftar sebagai capres-cawapres ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada 25 Oktober 2023 mendatang.

“Iyalah, persyaratan sudah siap," ujar Dasco saat ditemui di Hotel Dharmawangsa, Jakarta Selatan, Senin (23/10/2023).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com