Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PDI-P Diprediksi Bersikap "Wait and See" Usai Gibran Diusung Jadi Cawapres Prabowo

Kompas.com - 23/10/2023, 21:53 WIB
Aryo Putranto Saptohutomo

Editor

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) diperkirakan memilih menunggu sikap dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) atau Gibran Rakabuming Raka setelah penetapan bakal calon wakil presiden dari Koalisi Indonesia Maju (KIM) Prabowo Subianto.

Menurut pakar politik Ikrar Nusa Bhakti, partai berlambang banteng bermoncong putih itu kemungkinan akan menahan diri melihat perkembangan situasi politik saat ini, ketimbang mengambil langkah terhadap Gibran.

"PDI-P enggak akan bicara apa pun. Mereka sepertinya menunggu saja Jokowi dan Gibran ngomong langsung kepada PDI-P," kata Ikrar saat dihubungi pada Senin (23/10/2023).

Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri jauh-jauh hari sudah memperingatkan supaya kadernya tidak bersikap mendua menjelang pemilihan umum dan presiden.

Baca juga: Kecewa Gibran Jadi Cawapres Prabowo, Politikus PDI-P: Apakah Partai Tak Adil ke Beliau?

Bahkan dia mengancam akan kader yang bermanuver di luar ketetapan partai dalam menghadapi Pemilu dan Pilpres.

Akan tetapi, posisi politik Gibran yang merupakan kader PDI-P dan masih menjabat sebagai Wali Kota Solo juga cukup kuat karena sosok ayahnya, para pendukungnya dan pendukung sang ayah, serta Koalisi Indonesia Maju (KIM).

Hal itu diperkirakan akan membuat Megawati harus sangat memperhitungkan langkah-langkah politiknya.

Di sisi lain, Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI-P, Puan Maharani, sempat menyampaikan tanggapan terkait hal itu.

Puan menyampaikan sudah bertemu dengan Gibran pada Jumat (20/10/2023), atau sehari sebelum Golkar menyampaikan dukungan politik kepada Gibran.

Baca juga: Soal Gibran Diisukan Masuk Golkar, Airlangga Klaim Komunikasi dengan PDI-P Tetap Lancar

Dalam pertemuan itu, Ketua DPR RI ini juga akhirnya mengetahui bahwa ada kemungkinan Gibran maju dalam kontestasi Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024. Namun demikian, kata Puan, tiada terucap kata permohonan untuk mengundurkan diri Gibran dari PDI-P.

Meski sudah mendengarkan keterangan dari Gibran, Puan mengaku partainya belum bisa bersikap.

"Dari Partai Golkar meminta (Gibran) untuk bisa jadi cawapres. Namun bagaimana setelah ini? Belum ada keputusan. Jadi saya belum bisa mengucap apa-apa," tutur Puan di Surabaya usai menghadiri peringatan Hari Santri, di Tugu Pahlawan, Surabaya, Sabtu pekan lalu.

Baca juga: Soal Gibran Jadi Cawapres Prabowo, Gerindra Klaim Tetap Akrab dengan PDI-P


Ikrar mengatakan, pernyataan Puan memperlihatkan PDI-P akan memilih buat memantau perkembangan situasi ketimbang menyatakan sikap politik soal Gibran.

"Iya betul. Tapi Puan membiarkan Jokowi dan Gibran menjelaskan sendiri posisi mereka," ujar Ikrar.

Deklarasi penetapan Gibran sebagai bakal cawapres Prabowo dilakukan di kediaman pribadi Menteri Pertahanan itu di Jalan Kertanegara, Kebayoran Baru, pada Minggu (22/10/2023).

Gibran yang masih menjabat Wali Kota Solo merupakan kader PDI-P. Sedangkan partai berlambang kepala banteng bermoncong putih bersama partai politik mitra koalisinya juga mengusung capres-cawapres Ganjar Pranowo-Mahfud MD.

Baca juga: Prabowo-Gibran Dideklarasikan, PDI-P Gaungkan Semangat Anti-KKN Lewat Ganjar-Mahfud

Sebelum dideklarasikan oleh Prabowo dan KIM, Gibran terlebih dulu diusulkan sebagai cawapres Prabowo oleh Partai Golkar. Hal itu terjadi sehari sebelum deklarasi, Sabtu (21/10/2023) saat partai berlambang pohon beringin itu menggelar rapat pimpinan nasional (rapimnas).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Disambut Hatta Rajasa, Prabowo Hadiri Rakornas Pilkada PAN

Disambut Hatta Rajasa, Prabowo Hadiri Rakornas Pilkada PAN

Nasional
Tambah Dua Tanker Gas Raksasa, Pertamina International Shipping Jadi Top Tier Pengangkut LPG Asia Tenggara

Tambah Dua Tanker Gas Raksasa, Pertamina International Shipping Jadi Top Tier Pengangkut LPG Asia Tenggara

Nasional
Jaksa KPK Diminta Hadirkan Auditor BPK yang Diduga Terima Suap Terkait Temuan 'Food Estate'

Jaksa KPK Diminta Hadirkan Auditor BPK yang Diduga Terima Suap Terkait Temuan "Food Estate"

Nasional
Kakorlantas Minta Personel Pengamanan WWF di Bali Jaga Etika

Kakorlantas Minta Personel Pengamanan WWF di Bali Jaga Etika

Nasional
KPU Pastikan Verifikasi Data Dukungan Calon Perseorangan Pilkada 2024

KPU Pastikan Verifikasi Data Dukungan Calon Perseorangan Pilkada 2024

Nasional
554 Kloter Jemaah Haji Reguler Sudah Kantongi Visa, Siap Berangkat Mulai 12 Mei

554 Kloter Jemaah Haji Reguler Sudah Kantongi Visa, Siap Berangkat Mulai 12 Mei

Nasional
Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Nasional
PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

Nasional
KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

Nasional
KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada 'Abuse of Power'

Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada "Abuse of Power"

Nasional
Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Nasional
Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Nasional
Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Nasional
Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com