Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kecewa Gibran Jadi Cawapres Prabowo, Politikus PDI-P: Apakah Partai Tak Adil ke Beliau?

Kompas.com - 23/10/2023, 14:49 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Politikus PDI-P Andreas Hugo Pareira mengaku kecewa dengan Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka yang disebut bakal menjadi calon wakil presiden (cawapres) Prabowo Subianto.

Dia pun bertanya kepada Gibran apa alasan yang mendasari pilihan politiknya tersebut.

"Memang ini hak politik GRR (Gibran), tetapi ini juga melukai hati banyak orang yang mengetahui dan merekam perjalanan karier GRR. Apakah PDI Perjuangan telah berlaku tidak adil kepada Beliau? Setahu saya ini tidak pernah terjadi," kata Andreas kepada wartawan, Senin (23/10/2023).

Baca juga: Kecewa Sikap Jokowi, Relawan di Yogya Pasang Pocong Bertuliskan Gibran

Andreas lantas menyoroti rekam jejak politik Gibran di PDI-P yang menurutnya justru seakan putra sulung Presiden Joko Widodo (Jokowi) ini mendapatkan tempat istimewa.

Gibran dicalonkan PDI-P sebagai Wali Kota Solo dalam usia karier politik yang relatif baru.

"Yang bersangkutan pun dalam berbagai pernyataan publik yang terekam di berbagai media, baik media elektronik, cetak maupun media sosial dengan gaya yang terkesan sangat santun selalu menyatakan sebagai kader PDI Perjuangan, taat pada peraturan, taat pada perintah ketua umum partai," ucap anggota Komisi X DPR ini.

Menurut Andreas, masyarakat Indonesia telah merekam semua jejak politik Gibran di PDI-P dalam sebuah memori baik.

Namun, dia tak habis pikir ketika Gibran dalam sekejap meninggalkan PDI-P dengan memilih mendampingi Prabowo dalam Pilpres 2024.

Baca juga: DPC Demokrat Manggarai Timur soal Deklarasi Prabowo-Gibran: Kami Siap Kampanyekan

Dalam posisi ini, Gibran juga disebut meninggalkan bakal capres dan cawapres yang diusung PDI-P, yakni Ganjar Pranowo-Mahfud MD.

"Sebagai orang muda, tentu ini mencoreng wajah politiknya sendiri, karena akan menjadi catatan buruk soal karakter pemimpin, soal integritas, loyalitas, dan soal kejujuran dalam berpolitik yang seharusnya ditunjukan oleh seorang calon pemimpin," ujar dia. 

"Apalagi itu pada diri seorang yang dicalonkan untuk jabatan yang begitu tinggi sebagai wakil presiden. Apakah yang selama ini diucapkan bisa dipegang?" ucap ndreas.

Terakhir, Andreas meminta masyarakat menilai langkah politik Gibran yang menjadi bakal cawapres Prabowo itu. 

Diberitakan sebelumnya, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto resmi mengumumkan putra sulung Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka, sebagai bakal calon wakil presidennya, Minggu malam.

Pengumuman ini dilakukan setelah semua ketua umum partai politik di Koalisi Indonesia Maju (KIM) menggelar rapat di kediaman Prabowo di Jalan Kertanegara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.

"Baru saja Koalisi Indonesia Maju (KIM) yang terdiri dari delapan partai politik, yang dihadiri lengkap oleh ketum masing-masing dan sekjen masing-masing kita telah berembug secara final, secara konsensus, seluruhnya sepakat mengusung Prabowo Subianto sebagai capres Koalisi Indonesia Maju untuk 2024-2029 dan saudara Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden," ujar Prabowo dalam jumpa pers di kediamannya, Minggu (22/10/2023).

Baca juga: Alasan Pemilihan Gibran sebagai Bacawapres, Wasekjen Gerindra: Tut Wuri Handayani

Sebelumnya, Partai Golkar mengumumkan secara resmi dukungan mereka kepada Gibran untuk menjadi cawapres Prabowo Subianto melalui Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) yang diselenggarakan pada Sabtu (21/10/2023).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

Nasional
KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

Nasional
KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada 'Abuse of Power'

Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada "Abuse of Power"

Nasional
Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Nasional
Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Nasional
Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Nasional
Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Nasional
Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Nasional
Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Nasional
Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Nasional
Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Nasional
Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Nasional
Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Nasional
Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com