Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Di China, Jokowi Pamerkan Pembangunan Infrastruktur Selama 9 Tahun Menjabat

Kompas.com - 18/10/2023, 18:36 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Bagus Santosa

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo menyampaikan sejumlah pembangunan konektivitas yang telah dilakukan Indonesia selama sembilan tahun masa pemerintahannya.

Hal itu disampaikan Jokowi saat menghadiri High Level Forum yang mengangkat tema “Connectivity in an Open Global Academy” di China National Convention Center, Beijing, pada Rabu (18/10/2023).

Jokowi mengatakan, pembangunan konektivitas merupakan jalan kemakmuran bagi sebuah negara.

“Selama sembilan tahun sampai akhir 2023, Indonesia membangun lebih dari 2.000 kilometer jalan tol, dan juga membangun jalan non-tol, pelabuhan-pelabuhan baru, dan bandara-bandara baru,” ujar Jokowi dilansir siaran pers Sekretariat Presiden.

Baca juga: Jadi Cawapres Ganjar, Mahfud Kirim Surat ke Jokowi Minta Menghadap

Selain membangun infrastruktur besar, Presiden Jokowi juga menuturkan bahwa Indonesia juga membangun konektivitas melalui pembangunan infrastruktur kecil yang tersebar di seluruh desa di Tanah Air.

“Ada lebih dari 320 ribu kilometer jalan desa, 1,7 juta meter jembatan, dan lain-lainnya,” lanjutnya.

Di samping membangun konektivitas fisik, Presiden menyebut bahwa Indonesia juga terus memperluas konektivitas digital untuk menjangkau daerah terluar atau perbatasan.

Selain itu, pembangunan fasilitas-fasilitas pelayanan masyarakat juga terus dibangun, seperti fasilitas kesehatan dan pendidikan.

“Semua itu dapat mendongkrak daya saing ekonomi dan investasi Indonesia, serta menjadi fundamental pertumbuhan yang kokoh dan berkelanjutan,” ungkapnya.

Baca juga: Jokowi Ingin Sinergikan Pembangunan IKN dengan Strategi yang Diinisiasi China

Dalam kesempatan itu, Jokowi juga menyampaikan bahwa terdapat empat hal penting dalam membangun konektivitas di sebuah negara.

Pertama, harus memberikan manfaat ekonomi. Yang kedua, harus dilakukan merata dan inklusif.

"Yang ketiga, harus memperhatikan aspek keberlanjutan. Dan yang keempat, harus didukung pengembangan sumber daya manusia dan alih teknologi,” jelas Presiden.

Presiden Jokowi menilai bahwa keempat hal tersebut merupakan sebuah landasan dalam kerja sama Belt and Road Initiative (BRI) untuk pembangunan konektivitas.

Baca juga: Umumkan Cawapres Tanpa Jokowi, PDI-P Dinilai Ingin Memutus Ketergantungan Politik

“Sehingga BRI ini dapat menjadi solusi bagi pengembangan konektivitas dan berkontribusi bagi perdamaian di kawasan untuk meciptakan kemakmuran bersama,” ujarnya.

Turut mendampingi Presiden dalam agenda tersebut yakni Menteri Badan Usaha Milik Negara selaku Ad Interim Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Erick Thohir, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, dan Duta Besar RI untuk RRT Djauhari Oratmangun.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem 'Mualaf Oposisi'

Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem "Mualaf Oposisi"

Nasional
Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi 'King Maker'

Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi "King Maker"

Nasional
Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Nasional
Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Nasional
Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Nasional
Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Nasional
Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Nasional
Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Nasional
Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Nasional
UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

Nasional
Jemaah Haji Tak Punya 'Smart Card' Terancam Deportasi dan Denda

Jemaah Haji Tak Punya "Smart Card" Terancam Deportasi dan Denda

Nasional
Sebelum Wafat, Jampidum Kejagung Sempat Dirawat di RSCM 2 Bulan

Sebelum Wafat, Jampidum Kejagung Sempat Dirawat di RSCM 2 Bulan

Nasional
Jampidum Kejagung Fadil Zumhana Meninggal Dunia

Jampidum Kejagung Fadil Zumhana Meninggal Dunia

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, PKS: Kontrol Terhadap Pemerintah Wajib

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, PKS: Kontrol Terhadap Pemerintah Wajib

Nasional
Istri di Minahasa Dibunuh karena Mengigau, Komnas Perempuan Sebut Fenomena Femisida

Istri di Minahasa Dibunuh karena Mengigau, Komnas Perempuan Sebut Fenomena Femisida

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com