Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Umumkan Cawapres Tanpa Jokowi, PDI-P Dinilai Ingin Memutus Ketergantungan Politik

Kompas.com - 18/10/2023, 13:01 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat politik yang juga Direktur Eksekutif Institute for Democracy & Strategic Affairs (Indostrategic) Ahmad Khoirul Umam menilai, sikap PDI Perjuangan (PDI-P) yang mengumumkan calon wakil presiden (cawapres) saat Presiden Joko Widodo sedang berada di luar negeri merupakan penegasan untuk tidak lagi bergantung secara politik.

Menurut Umam, PDI-P ingin memutus ketergantungan politik terhadap sosok Jokowi.

"Pengumuman Mahfud MD selaku cawapres pendamping Ganjar di saat Presiden Jokowi sedang melakukan lawatan luar negeri ke China dan Saudi Arabia, bisa dimaknai bahwa PDI-P ingin secara tegas memutus ketergantungan politiknya pada figur Jokowi," ujar Imam saat dikonfirmasi Kompas.com pada Rabu (18/10/2023).

Baca juga: PPP Klaim Tak Kecil Hati Meski Sandiaga Gagal Jadi Cawapres Ganjar

Selain itu, kata dia, tidak dilibatkannya Jokowi dalam pengambilan keputusan penentuan cawapres Ganjar, seolah mempertegas sikap PDI-P yang ingin membuktikan mesin politiknya independen, tetap kokoh, dan tidak lagi bergantung kepada ketokohan dan populisme Jokowi.

"Hal itu juga dikonfirmasi oleh penundaan pemanggilan putra sulung Jokowi, Gibran Rakabuming Raka oleh Sekjen DPP PDI-P Hasto Kristianto terkait wacana pencawapresannya setelah keluar putusan MK kemarin," paparnya.


"Atinya, PDI-P tidak lagi mempertimbangkan variabel Jokowi dalam menjalankan mesin politiknya," lanjut Umam.

Adapun Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri sudah resmi mengumumkan Mahfud MD sebagai cawapres yang mendampingi capres Ganjar Pranowo.

Pengumuman digelar di Kantor DPP PDI-P, Menteng, Jakarta Pusat, pada Rabu pagi.

Hadir jajaran petinggi dan pengurus DPP PDI-P dalam acara tersebut.

Selain itu, para ketua umum parpol koalisi PDI-P dan sejumlah pengurus juga hadir dalam deklarasi itu.

Baca juga: Kelakar Megawati Usai Tunjuk Mahfud Jadi Cawapres Ganjar: Sekarang Ada yang Bela Saya

Mereka yakni Plt Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Muhamad Mardiono, Ketua Umum Partai Hanura Oesman Sapta Odang, Ketua Umum Partai Perindo Harry Tanoesoedibjo.

Sementara itu, Presiden Jokowi pada Rabu ini sedang berada di Beijing, China dalam rangka menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-3 Belt Road Forum (BRF).

Jokowi sendiri telah berada di China sejak Senin (16/10/2023). Pada Rabu sore nanti, Kepala Negara akan melanjutkan perjalanan ke Arab Saudi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Jaksa KPK Diminta Hadirkan Auditor BPK yang Diduga Terima Suap Terkait Temuan 'Food Estate'

Jaksa KPK Diminta Hadirkan Auditor BPK yang Diduga Terima Suap Terkait Temuan "Food Estate"

Nasional
Kakorlantas Minta Personel Pengamanan WWF di Bali Jaga Etika

Kakorlantas Minta Personel Pengamanan WWF di Bali Jaga Etika

Nasional
KPU Pastikan Verifikasi Data Dukungan Calon Perseorangan Pilkada 2024

KPU Pastikan Verifikasi Data Dukungan Calon Perseorangan Pilkada 2024

Nasional
554 Kloter Jemaah Haji Reguler Sudah Kantongi Visa, Siap Berangkat Mulai 12 Mei

554 Kloter Jemaah Haji Reguler Sudah Kantongi Visa, Siap Berangkat Mulai 12 Mei

Nasional
Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Nasional
PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

Nasional
KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

Nasional
KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada 'Abuse of Power'

Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada "Abuse of Power"

Nasional
Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Nasional
Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Nasional
Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Nasional
Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Nasional
Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Nasional
Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com