Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Megawati: Mahfud Bisa Jadi Wasit di Tengah Persaingan Politik-Bisnis yang Tak Adil

Kompas.com - 18/10/2023, 11:55 WIB
Ardito Ramadhan,
Nicholas Ryan Aditya,
Fitria Chusna Farisa

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD resmi diumumkan sebagai bakal calon wakil presiden (cawapres) pendamping bakal calon presiden (capres) PDI Perjuangan, Ganjar Pranowo.

Nama Mahfud dideklarasikan langsung oleh Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri, Rabu (18/10/2023).

Megawati beralasan, Mahfud ditunjuk sebagai cawapres salah satunya karena pengalaman dan pengatahuannya di bidang hukum.

“Beliau bisa menjadi wasit yang baik di tengah persaingan politik dan bisnis yang seringkali dirasakan tidak adil,” kata Megawati di kantor DPP PDI-P, Jakarta Pusat.

Baca juga: Alasan Megawati Pilih Mahfud Jadi Cawapres Ganjar: Intelektual yang Berpengalaman Lengkap

Modal besar yang dimiliki Mahfud di bidang hukum ini, kata Mega, sejalan dengan agenda PDI-P untuk melakukan reformasi hukum di Tanah Air.

Mega bilang, sudah saatnya Indonesia mereformasi hukum. Sebab, rakyat menanti-nantikan hukum yang adil.

“Prof Mahfud juga dikenal rakyat sebagai pendekar hukum dan pembela wong cilik,” ujarnya.

Megawati juga menilai, Mahfud merupakan sosok intelektual yang mumpuni. Ia juga berpengalaman di lembaga legislatif, eksekutif, maupun yudikatif.

Di legislatif, Mahfud pernah menduduki jabatan sebagai anggota DPR RI. Di yudikatif, Mahfud berpengalaman sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi (MK).

Lalu, sejak 2019, Mahfud dipercaya mengemban jabatan eksekutif sebagai Menko Polhukam Kabinet Indonesia Maju.

“Pak Mahfud tampil apa adanya, jujur, bernyali, dan komitmen ideologisnya tidak perlu diragukan lagi,” kata Mega.

Mega pun yakin, bakal capres dan bakal cawapres Ganjar-Mahfud mampu memenangkan kontestasi Pilpres 2024.

Insya Allah dengan pertolongan dari Allah dan rakyat Indonesia, kemungkinan kedua beliau dapat dijadikan presiden dan wakil presiden,” tutur presiden kelima RI itu.

Baca juga: Mahfud Jadi Cawapres Ganjar, Megawati: Pendekar Hukum dan Pembela Wong Cilik

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Bobby Resmi Gabung Gerindra, Jokowi: Sudah Dewasa, Tanggung Jawab Ada di Dia

Bobby Resmi Gabung Gerindra, Jokowi: Sudah Dewasa, Tanggung Jawab Ada di Dia

Nasional
Kapolri Diminta Tegakkan Aturan Terkait Wakapolda Aceh yang Akan Maju Pilkada

Kapolri Diminta Tegakkan Aturan Terkait Wakapolda Aceh yang Akan Maju Pilkada

Nasional
Jelaskan ke DPR soal Kenaikan UKT, Nadiem: Mahasiswa dari Keluarga Mampu Bayar Lebih Banyak

Jelaskan ke DPR soal Kenaikan UKT, Nadiem: Mahasiswa dari Keluarga Mampu Bayar Lebih Banyak

Nasional
Kasus BTS 4G, Eks Anggota BPK Achsanul Qosasi Dituntut 5 Tahun Penjara dan Denda Rp 500 Juta

Kasus BTS 4G, Eks Anggota BPK Achsanul Qosasi Dituntut 5 Tahun Penjara dan Denda Rp 500 Juta

Nasional
Kemensos Gelar Baksos di Sumba Timur, Sasar ODGJ, Penyandag Kusta dan Katarak, hingga Disabilitas

Kemensos Gelar Baksos di Sumba Timur, Sasar ODGJ, Penyandag Kusta dan Katarak, hingga Disabilitas

Nasional
Nadiem Tegaskan Kenaikan UKT Hanya Berlaku Bagi Mahasiswa Baru

Nadiem Tegaskan Kenaikan UKT Hanya Berlaku Bagi Mahasiswa Baru

Nasional
Eks Penyidik Sebut Nurul Ghufron Seharusnya Malu dan Mengundurkan Diri

Eks Penyidik Sebut Nurul Ghufron Seharusnya Malu dan Mengundurkan Diri

Nasional
Jokowi dan Iriana Bagikan Makan Siang untuk Anak-anak Pengungsi Korban Banjir Bandang Sumbar

Jokowi dan Iriana Bagikan Makan Siang untuk Anak-anak Pengungsi Korban Banjir Bandang Sumbar

Nasional
Prabowo Beri Atensi Sektor Industri untuk Generasi Z yang Sulit Cari Kerja

Prabowo Beri Atensi Sektor Industri untuk Generasi Z yang Sulit Cari Kerja

Nasional
Komisi X Rapat Bareng Nadiem Makarim, Minta Kenaikan UKT Dibatalkan

Komisi X Rapat Bareng Nadiem Makarim, Minta Kenaikan UKT Dibatalkan

Nasional
Menaker Ida Paparkan 3 Tujuan Evaluasi Pelaksanaan Program Desmigratif

Menaker Ida Paparkan 3 Tujuan Evaluasi Pelaksanaan Program Desmigratif

Nasional
ICW Dorong Dewas KPK Jatuhkan Sanksi Berat, Perintahkan Nurul Ghufron Mundur dari Wakil Ketua KPK

ICW Dorong Dewas KPK Jatuhkan Sanksi Berat, Perintahkan Nurul Ghufron Mundur dari Wakil Ketua KPK

Nasional
Prabowo Disebut Punya Tim Khusus untuk Telusuri Rekam Jejak Calon Menteri

Prabowo Disebut Punya Tim Khusus untuk Telusuri Rekam Jejak Calon Menteri

Nasional
Reformasi yang Semakin Setengah Hati

Reformasi yang Semakin Setengah Hati

Nasional
Lemhannas Dorong Reaktualisasi Ketahanan Nasional Lewat 'Geo Crybernetic'

Lemhannas Dorong Reaktualisasi Ketahanan Nasional Lewat "Geo Crybernetic"

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com