Trio "Jan Ethes" dan Politik Dinasti

BELAKANGAN ini Joko Widodo (Jokowi), Gibran Rakabuming, dan Kaesang Pangarep menguras perhatian publik. Ketiganya masih akan menguras lagi, terutama menuju batas akhir pendaftaran pasangan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres).

Perkataan, gerak-gerik tubuh, dan tindakan mereka adalah data. Dibaca, ditelaah, diambil simpulan-simpulan.

Lalu, digunakan sebagai dasar pertimbangan putusan-putusan politik sehubungan dengan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024. Baik oleh bakal capres-cawapres, partai politik (parpol), sukarelawan, kelompok kepentingan lain maupun publik pada umumnya.

Ketiga tokoh itu sungguh cekatan dan sigap membaca konstelasi politik. Boleh jadi saat kanak-kanak seperti sebutan Jawa, “jan ethes” (biasanya dipakai untuk menunjuk tingkah anak yang sangat energik, banyak gerak, cekatan).

Pusat pusaran politik

Jokowi, presiden ke-7 dua periode, kakek Jan Ethes Srinarendra. Sebelumnya adalah wali kota Solo, juga dua periode, dan gubernur DKI.

Jokowi sungguh cekatan, sigap. Bersama PDI-P yang diasuh Megawati Soekarnoputri, karier politiknya melesat. Sulit ditandingi.

Menjelang Pilpres 2024, saat tak bisa lagi ikut kontestasi, kakek Jan Ethes itu menjadi pusat pusaran politik. Baik dari sudut bakal capres-cawapres, parpol, sukarelawan, maupun warga masyarakat pada umumnya. Hal itu tampak dari gejala politik di permukaan dan hasil survei.

Sikap politik sukarelawan Jokowi selalu menunggu arahannya. Dinamika koalisi parpol pun tampak tak bebas dari pengaruhnya. Hingga muncul julukan “Pak Lurah”, meski ditepisnya.

Hasil survei Litbang Kompas awal Agustus 2023, menunjukkan kinerja pemerintahannya diapresiasi positif oleh publik. Kepuasan publik relatif tinggi (74,3 persen).

Sejalan dengan semakin tinggi kepuasan publik atas kinerjanya, semakin besar pula loyalitas publik pada sosok capres yang direstui Jokowi. Dukungan eksplisit kakek Jan Ethes itu kepada sosok capres ditunggu-tunggu publik.

Namun, hingga detik ini, Jokowi belum pernah eksplisit, hanya kode-kode yang multitafsir. Terkadang tafsirnya mendukung Ganjar Pranowo, bakal capres yang diusung PDI-P, PPP, Partai Hanura, dan Partai Perindo.

Terkadang mendukung Prabowo Subianto, bakal capres yang didukung Partai Gerindra, PAN, Partai Golkar, PBB, dan belakangan Partai Demokrat.

Atau, Jokowi tak akan eksplisit. Ketidakeksplisitan itu sesungguhnya keeksplisitan bagi Jokowi. Sudah sangat jelas dari mana asal dirinya, parpol apa yang selama ini menaungi dan membesarkannya. Yang tak lain adalah PDI-P.

Sudah sangat jelas pula keputusan PDI-P terhadap siapa bakal capres yang hendak diusung. Sekaligus diharapkan sebagai penerus kebijakan-kebijakan pemerintahan Jokowi.

Ganjar mengidentifikasi diri dan diidentifikasi oleh publik sebagai penerus Jokowi dengan tagline “keberlanjutan Indonesia Maju”. Banyak kemiripan dari segi ideologi, kultural, dan gaya komunikasi antara Jokowi dan Ganjar.

Dari sisi logika dan etika politik, Jokowi tentu saja berada pada poros Ganjar. Ia juga menyaksikan langsung saat Ganjar dideklarasikan oleh Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri.

Hak politik Jokowi mestinya sudah jelas pada pihak Ganjar. Kurang eksplisit apa lagi?

Namun, keeksplisitan Jokowi rupanya dituntut oleh banyak kalangan. Pasalnya, ada kekuatan politik lain dari dalam pemerintahan Jokowi yang juga berjuang mengunduh efek Jokowi.

Prabowo dan parpol koalisi berupaya keras menarik Jokowi, bahkan juga mengidentifikasi hendak melanjutkan kebijakan dan programnya dengan memberi nama baru koalisinya “Koalisi Indonesia Maju”.

Prabowo juga menggunakan strategi yang lebih progresif dengan meminang Gibran, putra sulung Jokowi, sebagai bakal cawapres. Meski strategi itu mengundang polemik.

Karena itu, dinamika persaingan politik semakin sengit menjelang pendaftaran capres dan cawapres.