Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Lemhannas Cermati Potensi Munculnya Aksi Teror Baru Dampak Konflik Hamas-Israel

Kompas.com - 11/10/2023, 13:40 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Bagus Santosa

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) Andi Widjajanto mengatakan, pihaknya telah memetakan risiko-risiko politik di Indonesia dampak adanya perang Israel dan Hamas.

Dalam hal ini, Lemhannas mencermati potensi munculnya aksi teror baru yang bisa terjadi di Indonesia.

"Kami juga melihat apakah nanti apa yang terjadi antara Israel dengan Hamas ini memancing kemunculan aksi-aksi teror baru, terutama untuk kepentingan-kepentingan negara-negara yang secara eksplisit dalam satu minggu ini lebih mendukung operasinya Israel daripada misalnya memperjuangkan hak-hak rakyat Palestina," kata Andi ditemui di Hotel Borobudur usai membuka Seminar Ketahanan Nasional, Rabu (11/10/2023).

Baca juga: Lemhannas Sudah Serahkan Kajian Dampak Risiko Konflik Hamas-Israel ke Presiden

Andi menambahkan, pihaknya juga sudah melakukan kajian risiko perang antara Israel dan Hamas terhadap Indonesia. Kajian tersebut, sudah diserahkan kepada Jokowi pada Senin (9/10/2023) dalam bentuk kajian cepat.

"Lalu (laporan) akan dilanjutkan kajian lebih dalam Senin depan (16/10/2023)," tambahnya.

Mantan Sekretaris Kabinet Presiden Jokowi periode pertama itu menambahkan, sikap Indonesia terkait persoalan ini tetap tidak berubah, yaitu memperjuangkan hak rakyat Palestina.

Oleh karena itu, dia turut mencermati akan adanya berbagai aksi solidaritas di Indonesia untuk memperjuangkan rakyat Palestina. Aksi ini sudah dicermati dan bisa terjadi dalam beberapa pekan ke depan.

"Di situ tidak terlalu masalah karena sikap politik luar negeri Indonesia tegas. Kita selalu memperjuangkan yang pertama adalah kemerdekaan Palestina," ujarnya.

Baca juga: Soal Wacana Perpanjangan Usia Pensiun Panglima TNI, Lemhannas: Tidak Mungkin jika UU TNI Tak Diubah

Diberitakan sebelumnya, jumlah korban tewas dalam perang Hamas-Israel menjadi 1.908 orang, pada Selasa (10/10/2023) malam.

Perang antara Hamas dan militer Israel pecah sejak serangan yang dilakukan Hamas di sejumlah titik.

Israel melalui Kementerian Pertahanan kemudian menyatakan perang terbuka pada Senin (9/10/2023).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Sinyal Kepemimpinan Lemah

Usul Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Sinyal Kepemimpinan Lemah

Nasional
Dubes Palestina Sindir Joe Biden yang Bersimpati Dekat Pemilu

Dubes Palestina Sindir Joe Biden yang Bersimpati Dekat Pemilu

Nasional
Di Hadapan Relawan, Ganjar: Politik Itu Ada Moral, Fatsun dan Etika

Di Hadapan Relawan, Ganjar: Politik Itu Ada Moral, Fatsun dan Etika

Nasional
Ide Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Tak Sejalan dengan Pemerintahan Efisien

Ide Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Tak Sejalan dengan Pemerintahan Efisien

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com