Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Lemhannas Sudah Serahkan Kajian Dampak Risiko Konflik Hamas-Israel ke Presiden

Kompas.com - 11/10/2023, 11:59 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) Andi Widjajanto mengatakan, pihaknya sudah melakukan kajian risiko perang antara Israel dan Hamas terhadap Indonesia.

Kajian tersebut, kata Andi, atas permintaan Presiden Joko Widodo. 

"Kami sudah menyerahkan kajian cepat kami, hari Senin (9/10/2023) siang kepada Pak Jokowi. Dan itu diminta (Presiden Jokowi) hari Minggu. Kami serahkan hari Senin siang," kata Andi ditemui di Hotel Borobudur, Jakarta, Rabu (11/10/2023).

Andi menyampaikan hal itu di sela-sela membuka acara Seminar Ketahanan Nasional bertajuk "Membangun Konektivitas Maritim Selatan-Selatan dalam Mendukung Ketahanan Nasional" di hotel itu.

Baca juga: Penduduk Gaza Merasa Tak Punya Tempat Aman di Tengah Serangan Israel

Lebih jauh, Andi menyebutkan, Lemhannas akan memperdalam kajian cepat itu pada Senin pekan depan.

Andi menjelaskan, Sejumlah hal yang bisa berdampak pada Indonesia setelah pecahnya perang Hamas dan Israel dikaji oleh tim dari Lemnahas. 

"Misalnya, satu, apa pengaruh dari eskalasi ini ke proses normalisasi hubungan antara Israel dengan negara-negara Arab melalui Abraham accords (perjanjian Abraham) yang mestinya terjadi di tahun ini," jelas dia.


"Ada beberapa deadline (menyangkut perjanjian) yang kemudian lewat karena ada eskalasi kekerasan. Ada deadline di bulan Ramadan tahun ini lewat, karena terjadi eskalasi kekerasan antara Israel dengan Palestina secara signifikan. Ada deadline lagi di bulan November tahun ini yang akan menjadi semakin berat karena ada perang antara Israel dam Hamas," sambungnya.

Baca juga: Israel Sebut Tembakkan Artileri ke Suriah sebagai Balasan

Selain itu, Lemhannas juga akan melakukan fokus group discussion atau diskusi pada Senin pekan depan.

Lemhannas, kata Andi, juga sudah memetakan risiko politik di Indonesia atas perang Israel dan Hamas.

Semisal, Lemhannas sudah memerhatikan berbagai aksi solidaritas untuk Palestina yang kemungkinan muncul.

"Di situ tidak terlalu masalah karena sikap politik luar negeri Indonesia tegas. Kita selalu memperjuangkan yang pertama adalah kemerdekaan Palestina," ujar mantan Sekretaris Kabinet era Presiden Jokowi periode pertama ini.

Baca juga: Korban Jiwa Meningkat, Dubes Palestina: Israel Tak Patuh Hukum Internasional

"Lalu yang kedua kami juga melihat apakah nanti apa yang terjadi antara Israel dengan Hamas ini memancing kemunculan aksi-aksi teror baru terutama untuk kepentingan-kepentingan negara-negara yang secara eksplisit dalam satu minggu ini lebih mendukung operasinya Israel daripada misalnya memperjuangkan hak-hak rakyat Palestina," sambung dia.

Diberitakan sebelumnya, jumlah korban tewas hingga Selasa (10/10/2023) malam mencapai 1.900 orang.

Perang antara Hamas dan militer Israel pecah sejak serangan yang dilakukan Hamas di sejumlah titik. Israel melalui Kementerian Pertahanan menyatakan perang terbuka pada Senin (9/10/2023). 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Sinyal Kepemimpinan Lemah

Usul Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Sinyal Kepemimpinan Lemah

Nasional
Dubes Palestina Sindir Joe Biden yang Bersimpati Dekat Pemilu

Dubes Palestina Sindir Joe Biden yang Bersimpati Dekat Pemilu

Nasional
Di Hadapan Relawan, Ganjar: Politik Itu Ada Moral, Fatsun dan Etika

Di Hadapan Relawan, Ganjar: Politik Itu Ada Moral, Fatsun dan Etika

Nasional
Ide Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Tak Sejalan dengan Pemerintahan Efisien

Ide Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Tak Sejalan dengan Pemerintahan Efisien

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com