PBHI Minta Jokowi dan Prabowo Tanggung Jawab soal Dugaan Pasok Senjata ke Myanmar, Ini Alasannya

Organisasi yang mengajukan pengaduan tersebut mencakup dua organisasi Myanmar, yaitu Chin Human Rights Organisation dan Myanmar Accountability Project, serta mantan jaksa agung dan aktivis HAM Indonesia Marzuki Darusman.

Dalam pengaduannya, mereka menuduh tiga BUMN yang merupakan produsen senjata telah memasok peralatan ke Myanmar melalui perusahaan Myanmar bernama True North yang dimiliki oleh putra seorang menteri di Myanmar.

Para aktivis mengatakan, Myanmar telah membeli berbagai barang dari perusahaan tersebut, termasuk pistol, senapan serbu, dan kendaraan tempur.

Baca juga: PT DI Bantah Laporan Menjual Senjata ke Junta Myanmar

Dibantah

Mendengar laporan tersebut, holding perusahaan pelat merah di bidang pertahanan, DEFEND ID, menyatakan tidak pernah menjual senjata atau alat peralatan pertahanan dan keamanan ke junta militer.

DEFEND ID merupakan induk perusahaan, menaungi PT Pindad, PT PAL, dan PT Dirgantara Indonesia yang dilaporkan ke Komnas HAM karena disebut menjual menjual senjata ke Myanmar.

“Dapat kami sampaikan bahwa tidak ada kerja sama maupun penjualan produk alpahankam dari perusahaan tersebut ke Myanmar,” kata Direktur Utama PT Len Industri (Persero) Holding Defend ID, Bobby Rasyidin, dalam keterangan pers, Rabu (4/10/2023).

Perusahaan mengatakan, PT Pindad tidak pernah memasok senjata ke negara tersebut sejak 1 Februari 2023 atau tepatnya sejak kudeta berlangsung.

Penjualan senjata juga dibantah oleh Direktur Utama PT Dirgantara Indonesia (DI) Gita Amperiawan. Ia mengatakan, perusahaannya tidak pernah ada transaksi jual beli senjata dengan junta militer Myanmar.

"Sejak PT DI berdiri, tidak pernah ada transaksi atau sales kontrak dengan pemerintahan Myanmar. PT DI tidak pernah bertransaksi dengan pemerintah Myanmar baik secara langsung maupun tidak langsung,” katanya.

Baca juga: Defend ID Nyatakan Tak Pernah Jual Senjata ke Junta Militer Myanmar