Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
KILAS

Tekan Angka Kecelakaan Kerja, BPJS Ketenagakerjaan Jalankan Upaya Promotif dan Preventif

Kompas.com - 09/10/2023, 18:03 WIB
F Azzahra,
A P Sari

Tim Redaksi

KOMPAS.com- Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan (BPJS) Ketenagakerjaan menjalankan berbagai upaya promotif dan preventif guna menekan angka kecelakaan kerja di Indonesia.

Salah satu kegiatan yang dijalankan adalah "Promotif dan Preventif BPJS Ketenagakerjaan" yang digelar di Usman Harun Sport Center, Jakarta dan 10 wilayah lainnya di Indonesia.

Kegiatan tersebut diresmikan oleh Direktur Pelayanan BPJS Ketenagakerjaan Roswita Nilakurnia serta Direktur Jenderal (Dirjen) Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Binwasnaker dan K3) Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) Haiyani Rumondang.

"Apresiasi yang sebesar-besarnya untuk program Promotif dan Preventif BPJS Ketenagakerjaan. Kegiatan ini dijalankan guna mendukung produktivitas para pekerja dalam menjalankan pekerjaannya," kata Haiyani dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Senin (9/10/2023).

Baca juga: BPJS Ketenagakerjaan Gelar Lomba Fotografi Jurnalistik, Total Hadiah Capai Rp 105 Juta

Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 44 dan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 10 Tahun 2016, perusahaan wajib melakukan upaya pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja melalui kerja sama promotif dan preventif bersama BPJS Ketenagakerjaan.

"BPJS Ketenagakerjaan turut andil dalam membantu, mendukung, dan mendorong perusahaan untuk melaksanakan K3 secara berkelanjutan," ujar Roswita.

Sebagai informasi, di wilayah Daerah Khusus Ibu Kota (DKI) Jakarta, BPJS Ketenagakerjaan bekerja sama dengan Korps Lalu Lintas (Korlantas) Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dalam menggelar safety riding dan safety driving bersertifikat untuk 330 pekerja yang terdaftar BPJS Ketenagakerjaan.

Selain itu, kegiatan promotif dan preventif juga diberikan dalam berbagai bentuk, seperti multivitamin untuk pekerja wanita, alat pelindung diri (APD) untuk pekerja perkebunan, pelatihan K3 bersertifikat, dan penyesuaian lingkungan kerja yang ramah disabilitas.

Baca juga: BPJS Ketenagakerjaan Raih 6 Penghargaan Bergengsi The Best Contact Center Indonesia 2023

Kegiatan promotif dan preventif ditetapkan di seluruh wilayah BPJS Ketenagakerjaan berdasarkan tingkat kecelakaan kerja di berbagai sektor usaha.

Roswita menjelaskan, rata-rata kasus kecelakaan kerja di tempat kerja mencapai 56 persen, kecelakaan kerja lalu lintas mencapai 33 persen, dan kecelakaan kerja di luar tempat kerja sebesar 9 persen. 

Adapun kecelakaan lalu lintas dengan tingkat severity atau keparahan tinggi dengan korban meninggal mencapai 6-9 persen.

Sementara itu, kecelakaan kerja tinggi pada 2023 berasal dari sektor perkebunan. Pasalnya, perlindungan pekerja di sektor ini dinilai belum optimal, yakni hanya 20 persen dari total tenaga kerja yang ada.

Baca juga: BPJS Ketenagakerjaan Serahkan Santunan JHT dan JP kepada Ahli Waris CEO Handry Satriago

Oleh karena itu, BPJS Ketenagakerjaan bekerja sama dengan Kemenaker dan International Labour Organization (ILO) memberikan pendampingan dan mengukur rincian dampak intervensi program promotif dan preventif, khususnya di sektor perkebunan.

"Kecelakaan pekerja yang terus meningkat dapat menimbulkan kerugian bagi banyak pihak, terutama korban dan keluarganya. Perusahaan juga akan mengalami kerugian akibat produktivitas pekerja yang menurun. Oleh karena itu, diperlukan kontribusi dari seluruh pihak, termasuk pemerintah dalam mendukung kegiatan promotif dan preventif ini," ucap Roswita.

Untuk diketahui, program Promotif dan Preventif BPJS Ketenagakerjaan telah berjalan sejak 2019. Pada 2022, BPJS Ketenagakerjaan menyerahkan 31.977 bantuan melalui 11 kantor wilayah, berupa pemberian bahan pangan bergizi, pelatihan K3 umum, pelatihan kader norma ketenagakerjaan (KNK), dan penyediaan APB jasa konstruksi atau perkebunan.

"Harapannya, BPJS Ketenagakerjaan dapat terus mengevaluasi dan memperbaiki kegiatan ini sehingga ke depannya program ini dapat lebih berkualitas dan bermanfaat dalam meningkatkan produktivitas serta kesejahteraan seluruh pekerja di Indonesia," jelas Roswita.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Nasional
Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Nasional
Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

Nasional
Selain Eko Patrio, PAN Juga Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Selain Eko Patrio, PAN Juga Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Fahira Idris Kecam Serangan di Rafah, Sebut Israel dan Sekutu Aib Peradaban Umat Manusia

Fahira Idris Kecam Serangan di Rafah, Sebut Israel dan Sekutu Aib Peradaban Umat Manusia

Nasional
PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

Nasional
Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Nasional
Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Nasional
SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

Nasional
DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

Nasional
Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

Nasional
KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait 'Food Estate' Ke Kementan

KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait "Food Estate" Ke Kementan

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Sewa 'Private Jet' SYL Rp 1 Miliar

Pejabat Kementan Tanggung Sewa "Private Jet" SYL Rp 1 Miliar

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com