Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kode Presiden 2024 Harus Bernyali, Jokowi ke Relawan: Bapak Ibu Sudah Tahu...

Kompas.com - 07/10/2023, 11:34 WIB
Vitorio Mantalean,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo menganggap para relawannya sudah paham soal karakteristik presiden mendatang yang menurutnya diperlukan Indonesia.

Hal ini ia sampaikan ketika berpidato di dalam acara Konsolidasi Nasional Jaringan Relawan Alap-Alap yang diklaim menghadirkan 16.000 orang di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Jawa Barat, Sabtu (7/10/2023) pagi.

"Saya melihat Bapak/Ibu semuanya sudah pintar-pintar, jadi saya tidak usah menyampaikan di forum ini," kata Jokowi disusul tempik-sorak para relawan.

"Tidak perlu saya sampaikan tapi Bapak/Ibu semuanya sudah ngerti dan sudah tahu. Karena negara ini negara demokrasi. Kedaulatan itu ada di tangan rakyat," tambahnya.

Baca juga: Kaesang Ajak Relawan Jokowi Segera Gabung ke PSI

Jokowi menjelaskan bahwa para relawan harus menatap masa depan Indonesia dengan optimisme. Sebab, sejumlah lembaga dunia memprakirakan Indonesia bisa menjadi negara maju dalam 20-25 tahun ke depan.

Jokowi menyinggung, presiden yang akan memimpin Indonesia pada 2024-2029, 2029-2034, sampai 2034-2039 akan berperan krusial.

Ia meminta relawan untuk berhati-hati memilih pemimpin karena dunia sedang tidak baik-baik saja.

"Itu sangat menjadi krusial dan kunci negara ini bisa melompat maju atau tidak," ucap Jokowi.

Baca juga: Aroma Jokowi Usai Kaesang Pimpin PSI: Blusukan hingga Sowan Relawan

"Tantangan ke depan itu bukan semakin ringan tapi semakin berat. Dunia sedang tidak baik-baik saja, ada perang, perubahan iklim, krisis pangan, dibutuhkan pemimpin yang memiliki keberanian. Dibutuhkan pemimpin yang memiliki nyali. Jangan digertak negara lain sudah langsung ciut," kata Jokowi..

Ia menjadikan sikapnya sebagai contoh, ketika Indonesia bergeming menghadapi gugatan Uni Eropa ke World Trade Organization (WTO) karena melarang ekspor bijih nikel.

Presiden masa depan, ujar Jokowi, tidak boleh grogi menghadapi gugatan semacam itu.

"Tidak boleh negara sebesar indonesia memiliki pemimpin yang gampang ciut nyalinya digertak negara sebesar apa pun," kata Jokowi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Tanggal 14 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 14 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Soal Prabowo Tak Ingin Diganggu Pemerintahannya, Zulhas: Beliau Prioritaskan Bangsa

Soal Prabowo Tak Ingin Diganggu Pemerintahannya, Zulhas: Beliau Prioritaskan Bangsa

Nasional
Kemendesa PDTT Apresiasi Konsistensi Pertamina Dukung Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Wilayah Transmigrasi

Kemendesa PDTT Apresiasi Konsistensi Pertamina Dukung Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Wilayah Transmigrasi

Nasional
Pospek Kinerja Membaik, Bank Mandiri Raih Peringkat AAA dengan Outlook Stabil dari Fitch Ratings

Pospek Kinerja Membaik, Bank Mandiri Raih Peringkat AAA dengan Outlook Stabil dari Fitch Ratings

Nasional
Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem 'Mualaf Oposisi'

Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem "Mualaf Oposisi"

Nasional
Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi 'King Maker'

Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi "King Maker"

Nasional
Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Nasional
Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Nasional
Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Nasional
Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Nasional
Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Nasional
Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Nasional
Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Nasional
UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

Nasional
Jemaah Haji Tak Punya 'Smart Card' Terancam Deportasi dan Denda

Jemaah Haji Tak Punya "Smart Card" Terancam Deportasi dan Denda

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com