Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pemerintah Siapkan Transformasi Kesehatan agar Bonus Demografi Optimal

Kompas.com - 06/10/2023, 11:56 WIB
Ardito Ramadhan,
Bagus Santosa

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengungkapkan, pemerintah tengah menyiapkan transformasi di sektor kesehatan.

Muhadjir menyatakan, transformasi kesehatan ini disiapkan agar potensi bonus demografi yang dimiliki Indonesia bisa diperoleh dengan maksimal.

"Transformasi kesehatan untuk menyiapkan agar momentum bonus demografi ini betul-betul dimanfaatkan atau dioptimalkan capaiannya nanti," kata Muhadjir seusai rapat di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (6/10/2023).

Baca juga: Menko PMK Muhadjir Effendy Tak Nyaman dengan Protokol Ketat Saat Bertugas

Ada dua aspek yang hendak ditransformasi, yakni memfokuskan pencegahan ketimbang pengobatan, serta memperluas cakupan layanan kesehatan.

Muhadjir menuturkan, perluasan cakupan layanan kesehatan itu bertujuan agar seluruh masyarakat dapat memperoleh layanan kesehatan.

"Jadi harus terjadi pelayanan kita harus betul-betul merata bisa diakses oleh seluruh warga sesuai dengan program kita universal healthcare ya," kata dia.

Baca juga: Transformasi Kesehatan Perlu Perhatikan Kelompok Rentan

Sementara itu, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyebutkan bahwa sisi pencegahan akan diperkuat dengan meningkatkan edukasi kepada masyarakat.

Salah satu contohnya, masyarakat harus diedukasi pentingnya mengecek kesehatan secara berkala.

"Pencegahan itu intinya rajin screening aja, rajin periksa misalnya penyakit kita paling banyak kan stroke, jantung, kanker. Itu yang harus rajin diperiksa," kata Budi.

Ia mengatakan, akan lebih baik masyarakat cepat menyadari penyakit yang mereka alami ketimbang mengobati ketika penyakit itu sudah semakin padah.

"Mengobati orang sakit kan mahal, kualitas hidupnya juga tidak baik. Siapa sih yang sebagus-bagusnya rumah sakit senang dengan rumah sakit? Kepalanya dibuka, kan enggak ada, lebih baik teman-teman sehat," ujar Budi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem 'Mualaf Oposisi'

Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem "Mualaf Oposisi"

Nasional
Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi 'King Maker'

Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi "King Maker"

Nasional
Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Nasional
Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Nasional
Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Nasional
Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Nasional
Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Nasional
Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Nasional
Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Nasional
UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

Nasional
Jemaah Haji Tak Punya 'Smart Card' Terancam Deportasi dan Denda

Jemaah Haji Tak Punya "Smart Card" Terancam Deportasi dan Denda

Nasional
Sebelum Wafat, Jampidum Kejagung Sempat Dirawat di RSCM 2 Bulan

Sebelum Wafat, Jampidum Kejagung Sempat Dirawat di RSCM 2 Bulan

Nasional
Jampidum Kejagung Fadil Zumhana Meninggal Dunia

Jampidum Kejagung Fadil Zumhana Meninggal Dunia

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, PKS: Kontrol Terhadap Pemerintah Wajib

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, PKS: Kontrol Terhadap Pemerintah Wajib

Nasional
Istri di Minahasa Dibunuh karena Mengigau, Komnas Perempuan Sebut Fenomena Femisida

Istri di Minahasa Dibunuh karena Mengigau, Komnas Perempuan Sebut Fenomena Femisida

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com