Salin Artikel

Pemerintah Siapkan Transformasi Kesehatan agar Bonus Demografi Optimal

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengungkapkan, pemerintah tengah menyiapkan transformasi di sektor kesehatan.

Muhadjir menyatakan, transformasi kesehatan ini disiapkan agar potensi bonus demografi yang dimiliki Indonesia bisa diperoleh dengan maksimal.

"Transformasi kesehatan untuk menyiapkan agar momentum bonus demografi ini betul-betul dimanfaatkan atau dioptimalkan capaiannya nanti," kata Muhadjir seusai rapat di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (6/10/2023).

Ada dua aspek yang hendak ditransformasi, yakni memfokuskan pencegahan ketimbang pengobatan, serta memperluas cakupan layanan kesehatan.

Muhadjir menuturkan, perluasan cakupan layanan kesehatan itu bertujuan agar seluruh masyarakat dapat memperoleh layanan kesehatan.

"Jadi harus terjadi pelayanan kita harus betul-betul merata bisa diakses oleh seluruh warga sesuai dengan program kita universal healthcare ya," kata dia.

Sementara itu, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyebutkan bahwa sisi pencegahan akan diperkuat dengan meningkatkan edukasi kepada masyarakat.

Salah satu contohnya, masyarakat harus diedukasi pentingnya mengecek kesehatan secara berkala.

"Pencegahan itu intinya rajin screening aja, rajin periksa misalnya penyakit kita paling banyak kan stroke, jantung, kanker. Itu yang harus rajin diperiksa," kata Budi.

Ia mengatakan, akan lebih baik masyarakat cepat menyadari penyakit yang mereka alami ketimbang mengobati ketika penyakit itu sudah semakin padah.

"Mengobati orang sakit kan mahal, kualitas hidupnya juga tidak baik. Siapa sih yang sebagus-bagusnya rumah sakit senang dengan rumah sakit? Kepalanya dibuka, kan enggak ada, lebih baik teman-teman sehat," ujar Budi.

https://nasional.kompas.com/read/2023/10/06/11562681/pemerintah-siapkan-transformasi-kesehatan-agar-bonus-demografi-optimal

Terkini Lainnya

Tanggal 19 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 19 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 18 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 18 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Di Sidang SYL, Saksi Akui Ada Pembelian Keris Emas Rp 105 Juta Pakai Anggaran Kementan

Di Sidang SYL, Saksi Akui Ada Pembelian Keris Emas Rp 105 Juta Pakai Anggaran Kementan

Nasional
Dede Yusuf Minta Pemerintah Perketat Akses Anak terhadap Gim Daring

Dede Yusuf Minta Pemerintah Perketat Akses Anak terhadap Gim Daring

Nasional
Mesin Pesawat Angkut Jemaah Haji Rusak, Kemenag Minta Garuda Profesional

Mesin Pesawat Angkut Jemaah Haji Rusak, Kemenag Minta Garuda Profesional

Nasional
Anggota Fraksi PKS Tolak Presiden Bebas Tentukan Jumlah Menteri: Nanti Semaunya Urus Negara

Anggota Fraksi PKS Tolak Presiden Bebas Tentukan Jumlah Menteri: Nanti Semaunya Urus Negara

Nasional
Usai Operasi di Laut Merah, Kapal Perang Belanda Tromp F-803 Merapat di Jakarta

Usai Operasi di Laut Merah, Kapal Perang Belanda Tromp F-803 Merapat di Jakarta

Nasional
Kriteria KRIS, Kemenkes: Maksimal 4 Bed Per Ruang Rawat Inap

Kriteria KRIS, Kemenkes: Maksimal 4 Bed Per Ruang Rawat Inap

Nasional
Soroti DPT Pilkada 2024, Bawaslu: Pernah Kejadian Orang Meninggal Bisa Memilih

Soroti DPT Pilkada 2024, Bawaslu: Pernah Kejadian Orang Meninggal Bisa Memilih

Nasional
Direktorat Kementan Siapkan Rp 30 Juta Tiap Bulan untuk Keperluan SYL

Direktorat Kementan Siapkan Rp 30 Juta Tiap Bulan untuk Keperluan SYL

Nasional
Setuju Sistem Pemilu Didesain Ulang, Mendagri: Pilpres dan Pileg Dipisah

Setuju Sistem Pemilu Didesain Ulang, Mendagri: Pilpres dan Pileg Dipisah

Nasional
Menko Airlangga: Kewajiban Sertifikasi Halal Usaha Menengah dan Besar Tetap Berlaku 17 Oktober

Menko Airlangga: Kewajiban Sertifikasi Halal Usaha Menengah dan Besar Tetap Berlaku 17 Oktober

Nasional
Serius Transisi Energi, Pertamina Gandeng KNOC dan ExxonMobil Kembangkan CCS

Serius Transisi Energi, Pertamina Gandeng KNOC dan ExxonMobil Kembangkan CCS

Nasional
Bawaslu Akui Kesulitan Awasi 'Serangan Fajar', Ini Sebabnya

Bawaslu Akui Kesulitan Awasi "Serangan Fajar", Ini Sebabnya

Nasional
Kontras Desak Jokowi dan Komnas HAM Dorong Kejagung Selesaikan Pelanggaran HAM Berat Secara Yudisial

Kontras Desak Jokowi dan Komnas HAM Dorong Kejagung Selesaikan Pelanggaran HAM Berat Secara Yudisial

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke