Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Anies: Riset Belum Terarah untuk Pengambilan Kebijakan

Kompas.com - 05/10/2023, 17:13 WIB
Vitorio Mantalean,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Bakal calon presiden Koalisi Perubahan, Anies Baswedan berpandangan bahwa riset di Indonesia belum terarah dengan baik untuk pengambilan kebijakan.

Sebaliknya, pengambil kebijakan juga belum menjadikan riset sebagai faktor penting.

"Bagi kami harus ada arah soal riset sehingga kepala-kepala kementerian, lembaga, gubernur, wali kota, bupati, memliki arahan bagaimana memanfaatkan riset untuk pengambilan keputusan," kata Anies setelah diundang bertukar pikiran dengan para peneliti sosial-humaniora dalam acara Pusat Riset Masyarakat dan Budaya Badan Riset dan Inovasi Nasional (PMB BRIN), Kamis (5/10/2023).

"Menurut saya, perlu ada satu arahan bersama, apa pun bentuk strukturnya, tapi peneliti, badan-badan penelitian, itu semua memberikan kontribusi untuk terutama pengambilan kebijakan," ujar dia.

Baca juga: Jika Jadi Presiden, Anies Akan Naikkan Anggaran Riset

Anies menyoroti soal riset yang tak melulu menjadi kewajiban lembaga.

Ia menilai, jika para kepala lembaga memiliki minat dan perhatian pada riset, akan mendorong dilakukannya riset pada lembaganya untuk menentukan program dan kebijakan.

Sementara itu, jika seorang kepala lembaga tak menaruh minat serta tidak menganggap penting riset, pengambilan kebijakan dan programnya dapat mengabaikan riset dan itu tidak dipandang sebagai masalah.

Menurut eks Rektor Universitas Paramadina tersebut, arah yang jelas untuk riset dan pengambilan kebijakan ini penting untuk diadakan.

"Itu nantinya akan mendorong kegiatan riset untuk bisa makin berkembang," ucap dia.

Baca juga: Hadiri Undangan BRIN, Anies Mengaku Dengarkan Curhat Peneliti

Menurut Anies, ia dan para peneliti itu bertukar pikiran soal tantangan pengembangan riset, bagaimana peneliti memiliki ruang untuk melakukan penelitian serta pengembangan ilmu pengetahuan, serta pemanfaatan riset di bidang pengambilan kebijakan.

Para peneliti juga disebut menyampaikan tantangan seputar anggaran dan kebijakan karier yang belum menunjang.


Ia mengeklaim, anggaran untuk riset dan inovasi akan ia tingkatkan seandianya terpilih sebagai presiden.

"Tentu kita merencanakan untuk menaikkan (anggaran riset dan inovasi) dan kenaikan menggradual, supaya bersamaan dengan peningkatan produktivitas di dalam bidang penelitian," ujar Anies.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Nasional
Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Nasional
Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Nasional
Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Nasional
Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Nasional
Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Nasional
Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Nasional
Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Nasional
Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Nasional
Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Nasional
Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

Nasional
Selain Eko Patrio, PAN Juga Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Selain Eko Patrio, PAN Juga Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Fahira Idris Kecam Serangan di Rafah, Sebut Israel dan Sekutu Aib Peradaban Umat Manusia

Fahira Idris Kecam Serangan di Rafah, Sebut Israel dan Sekutu Aib Peradaban Umat Manusia

Nasional
PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

Nasional
Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com