Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ketum PBNU: Umat Islam Harus Dewasa Hadapi Masalah Besar

Kompas.com - 05/10/2023, 12:15 WIB
Singgih Wiryono,
Bagus Santosa

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya berpesan agar Umat Islam harus dewasa menghadapi masalah besar.

Hal itu disampaikan Gus Yahya dalam acara "Kick Off Halaqah Fikih Peradaban II" yang digelar Ponpes Salafiyah Syafiiyah, Sukorejo, Asembagus, Situbondo, Jawa Timur.

"Umat Islam harus dewasa dalam menghadapi masalah besar yang sangat mendasar akarnya dan berpotensi mengancam keselamatan seluruh dunia," ujar Gus Yahya dalam keterangan tertulis, Kamis (5/10/2023).

Baca juga: Sering Ditanya Dukungan Politik, Rais Aam PBNU: Tunggu Komando, Jangan Buka Lapak Sendiri

"Bahkan juga berpotensi menciptakan kerusakan besar-besaran sehingga bisa meruntuhkan segala peradaban dunia. Konflik yang terjadi di tempat terpencil pun, dampaknya dapat menyebar ke seluruh dunia," sambung dia.

Gus Yahya menekankan, bahwa yang akan dibahas dan didalami dalam Halaqah Fikih Peradaban II, bukan sekadar problematika membahas hukum-hukum yang sudah ada, tapi lebih pada masalah yang akan terjadi.

"Bukan sekadar satu istinbat (kesimpulan) yang bersifat reaksioner terhadap yang telah atau sedang terjadi. Tetapi kita butuh fikih peradaban yang dapat mencari jalan keluar dari segala kekacauan yang terjadi " kata dia.

Baca juga: Soal Dukungan Politik, PBNU: Kalau Kami Lakukan Berarti Mengkhianati Amanat

Oleh sebab itu, Gus Yahya meminta perhatian dari para ulama, khususnya ulama Nahdliyin untuk tidak menutup mata atas segala konflik yang ada dan tengah melanda saat ini.

"Maka kita adakan serial halaqah ini untuk memastikan agar ulama-ulama kita tahu. Ikut memikirkan dan mencari solusi atas banyaknya problem yang terjadi saat ini sehingga Islam harus hadir dalam menyelesaikan persoalan di dunia ini," pungkas dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Nasional
Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Nasional
Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Nasional
Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Nasional
Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Nasional
Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Nasional
Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

Nasional
Selain Eko Patrio, PAN Juga Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Selain Eko Patrio, PAN Juga Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Fahira Idris Kecam Serangan di Rafah, Sebut Israel dan Sekutu Aib Peradaban Umat Manusia

Fahira Idris Kecam Serangan di Rafah, Sebut Israel dan Sekutu Aib Peradaban Umat Manusia

Nasional
PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

Nasional
Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Nasional
Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Nasional
SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

Nasional
DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

Nasional
Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com