Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sering Ditanya Dukungan Politik, Rais Aam PBNU: Tunggu Komando, Jangan Buka Lapak Sendiri

Kompas.com - 02/10/2023, 21:31 WIB
Singgih Wiryono,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Rais Aam Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Kiai Miftachul Akhyar mengatakan, setiap mendatangi acara PBNU, ia selalu ditanya dukungan politik, khususnya untuk pemilihan presiden dan pemilihan legislatif.

Hal itu dia sampaikan dalam pidato "Halaqoh dan Musyawarah Kerja Wilayah (Muskerwil) 1 Pengurus Wilayah NU Sumatera Utara" yang diunggah di kanal YouTube TVNU, Senin (2/10/2023).

Kiai Miftachul mengatakan, setiap ada undangan, selalu ada pertanyaan siapa dan partai apa yang akan didukung oleh PBNU.

"Saya bilang nanti, menanti komando instruksi PBNU, wong calonnya saja belum ditetapkan. Calonnya bisa juga calon ini gugur, enggak masuk, namanya calon, calon jadi juga calon tidak jadi," kata dia. 

"Maka saya katakan, tunggu komando PBNU, jangan buka lapak sendiri-sendiri, jangan buka toko, warung sendiri-sendiri, baik grosir maupun eceran di dalam menyongsong datangnya tahun politik," ujar dia.

Baca juga: Ketum PBNU: Soal Politik yang Penting Kita Lewat dengan Selamat

Miftachul menyampaikan, sikap PBNU ini bukan berarti menghilangkan hak politik warga NU.

Akan tetapi, PBNU memasuki abad kedua usianya yang mulai memberikan warna organisasi yang sistemik dan bisa terus maju mengikuti perkembangan zaman.

"Bukan berarti kita menghilangkan hak politik, tapi NU adalah menuju pada abad kedua ini, sebagai organisasi yang sistemik, bersistem, organisasi yang ada sami'na wa atho'na. Dan organisasi yang bisa bertabayun manakala ada berita-berita yang miring dan tidak baik," ucap dia. 

Adapun topik serupa juga diungkapkan Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya dalam acara rakernas Fatayat NU.

"Soal yang lain-lain misalnya soal politik dan lain-lain sudahlah, ikuti saja saya, kita nunggu Rais Aam," ucap dia.

Gus Yahya mengatakan, ia sudah diberikan pesan agar menunggu keputusan dari Rais Aam untuk memutuskan arah dukungan PBNU.

"Kemarin sudah dibilang sama Rais Aam kemarin, ya sudah kita tunggu saja. Saya saja sudah disuruh nunggu masa kalian enggak nunggu. Kita nunggu saja sudah, enak," ucap dia kepada para Fatayat NU.

Baca juga: Gus Yahya Mengaku Jengkel, Tegaskan Tak Ada Capres-Cawapres atas Nama NU

Gus Yahya kemudian menekankan bahwa politik tak lagi jadi kepentingan utama PBNU.

PBNU saat ini lebih bercorak pada organisasi Islam yang turun langsung memberikan perubahan tanpa terafiliasi dengan politik praktis.


Dia menyebut, Pemilu 2024 bukan kepentingan utama dan bisa diibaratkan hanya sebatas simbol estafet kepemimpinan di Indonesia.

"Karena yang penting soal politik ini, yang penting kan kita lewat dengan selamat, itu aja yang penting," ujar dia.

"Ini cuma tempat lewatan saja, ini bukan pusat kepentingan kita. Karena positioning Nahdlatul Ulama sudah bergeser tidak lagi politik," ucap dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Zulhas Sebut Kader PAN yang Siap Jadi Menteri, Ada Yandri Susanto dan Eddy Soeparno

Zulhas Sebut Kader PAN yang Siap Jadi Menteri, Ada Yandri Susanto dan Eddy Soeparno

Nasional
Prabowo: Bung Karno Milik Seluruh Rakyat, Ada yang Ngaku-ngaku Seolah Milik Satu Partai

Prabowo: Bung Karno Milik Seluruh Rakyat, Ada yang Ngaku-ngaku Seolah Milik Satu Partai

Nasional
Jelang Munas Golkar, Soksi Nyatakan Dukung Airlangga Jadi Ketum Lagi

Jelang Munas Golkar, Soksi Nyatakan Dukung Airlangga Jadi Ketum Lagi

Nasional
Prabowo: Kalau Tak Mau Kerja Sama, Jangan Ganggu, Kami Mau Kerja...

Prabowo: Kalau Tak Mau Kerja Sama, Jangan Ganggu, Kami Mau Kerja...

Nasional
PAN Doa Dapat Banyak Jatah Menteri, Prabowo: Masuk Itu Barang

PAN Doa Dapat Banyak Jatah Menteri, Prabowo: Masuk Itu Barang

Nasional
KPK Cegah Pengusaha Muhaimin Syarif ke Luar Negeri Terkait Kasus Gubernur Malut

KPK Cegah Pengusaha Muhaimin Syarif ke Luar Negeri Terkait Kasus Gubernur Malut

Nasional
Zulhas: Banyak yang Salah Sangka Prabowo Menang karena Bansos, Keliru...

Zulhas: Banyak yang Salah Sangka Prabowo Menang karena Bansos, Keliru...

Nasional
Seluruh DPW PAN Dorong Zulhas Maju Jadi Ketua Umum Lagi

Seluruh DPW PAN Dorong Zulhas Maju Jadi Ketua Umum Lagi

Nasional
Di Depan Prabowo, Politisi PAN Berdoa Jatah Menteri Lebih Banyak dari Perkiraan

Di Depan Prabowo, Politisi PAN Berdoa Jatah Menteri Lebih Banyak dari Perkiraan

Nasional
Ditjen Imigrasi Periksa 914 WNA, Amankan WN Tanzania dan Uganda karena Diduga Terlibat Prostitusi

Ditjen Imigrasi Periksa 914 WNA, Amankan WN Tanzania dan Uganda karena Diduga Terlibat Prostitusi

Nasional
Disambut Hatta Rajasa, Prabowo Hadiri Rakornas Pilkada PAN

Disambut Hatta Rajasa, Prabowo Hadiri Rakornas Pilkada PAN

Nasional
Tambah Dua Tanker Gas Raksasa, Pertamina International Shipping Jadi Top Tier Pengangkut LPG Asia Tenggara

Tambah Dua Tanker Gas Raksasa, Pertamina International Shipping Jadi Top Tier Pengangkut LPG Asia Tenggara

Nasional
Jaksa KPK Diminta Hadirkan Auditor BPK yang Diduga Terima Suap Terkait Temuan 'Food Estate'

Jaksa KPK Diminta Hadirkan Auditor BPK yang Diduga Terima Suap Terkait Temuan "Food Estate"

Nasional
Kakorlantas Minta Personel Pengamanan WWF di Bali Jaga Etika

Kakorlantas Minta Personel Pengamanan WWF di Bali Jaga Etika

Nasional
KPU Pastikan Verifikasi Data Dukungan Calon Perseorangan Pilkada 2024

KPU Pastikan Verifikasi Data Dukungan Calon Perseorangan Pilkada 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com