Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Hasto Sebut Bakal Cawapres Ganjar Tak Jauh dari Nama yang Beredar, tapi Ingatkan soal Pilpres 2019

Kompas.com - 03/10/2023, 18:32 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Novianti Setuningsih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI-P Hasto Kristiyanto mengakui jika nama kandidat bakal calon wakil presiden (cawapres) Ganjar Pranowo mengerucut pada nama-nama yang beredar selama ini.

Namun, ia tidak menyebutkan siapa sosok yang dimaksud sudah mengerucut tersebut.

"Ditunggu. Nama-nama tidak jauh dari yang beredar. Tetapi, secara empiris (Pilpres) 2019 juga bisa muncul nama yang lain," kata Hasto ditemui di Kantor DPP PDI-P, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta, Selasa (3/10/2023).

Ditanya soal perkembangan penggodokan nama bakal cawapres yang disebut sudah mengerucut, Hasto menjawabnya dengan berkelakar.

Baca juga: Djarot Sebut Nama-nama Ini Masih Masuk Kandidat Bakal Cawapres Ganjar

Ia mengatakan bahwa waktu yang semakin dekat membuktikan semakin banyak yang menunggu soal bakal cawapres tersebut.

"Tapi, dari apa yang didialogkan oleh Ibu Megawati Soekarnoputri bersama ketua umum (parpol pengusung Ganjar) bersama Bapak Presiden Jokowi yang sangat intens, itu sudah mengerucut," ujarnya.

Hasto lantas membeberkan alasan mengapa partainya tidak menutup kemungkinan kejadian pada Pilpres 2019 soal cawapres kembali berulang pada Pilpres 2024.

Saat itu, Hasto mengatakan, nama lain sebagai cawapres yang muncul pada 2019 karena kebutuhan konsolidasi politik.

Baca juga: Djarot Sebut Sosok yang Ditemui Ganjar di Surabaya Bisa Tentukan Pemenangan pada Pilpres 2024

Diketahui, saat itu nama yang beredar dan menguat sebagai bakal cawapres Jokowi adalah Mahfud MD. Tetapi, pada akhirnya cawapres Jokowi adalah Ma'ruf Amin yang tidak beredar sebelumnya.

"Maka, tunggu waktunya semakin dekat," kata Hasto yang tak menyebut siapa sosok bakal cawapres Ganjar nantinya.

Ditanya apakah pengumuman bakal cawapres dilakukan pada menit-menit akhir menjelang pembukaan pendaftaran pasangan calon, Hasto membantahnya.

"PDI Perjuangan tidak pernah mengenal strategi injury time. Bayangkan sekarang kita sudah berpikir tentang research, kedaulatan pangan. Kami sudah menyiapkan seluruh agenda-agenda yang akan dibuat Pak Ganjar untuk melanjutkan Pak Jokowi," ujarnya.

"Bagaimana penelitian bahan-bahan untuk makanan kita, bagaimana SDM kita gembleng pendidikan vokasi, diprioritaskan agar dilatih ke luar negeri, pembangunan dengan cara geopolitik, itu semua melalui sekarang," kata Hasto lagi.

Untuk diketahui, terbaru nama kandidat bakal cawapres Ganjar yang santer beredar adalah Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD dan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa.

Baca juga: Ganjar Bantah ke Surabaya untuk Temui Khofifah

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

Nasional
Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Nasional
Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Nasional
SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

Nasional
DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

Nasional
Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

Nasional
KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait 'Food Estate' Ke Kementan

KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait "Food Estate" Ke Kementan

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Sewa 'Private Jet' SYL Rp 1 Miliar

Pejabat Kementan Tanggung Sewa "Private Jet" SYL Rp 1 Miliar

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Nasional
Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Nasional
MK Jadwalkan Putusan 'Dismissal' Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

MK Jadwalkan Putusan "Dismissal" Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

Nasional
Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Nasional
Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Nasional
[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com