Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Masyarakat Bisa Naik Kereta Cepat Whoosh Gratis hingga Pertengahan Oktober

Kompas.com - 02/10/2023, 13:15 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, operasional Kereta Cepat Whoosh masih gratis hingga pertengahan Oktober 2023.

Dengan demikian, masyarakat umum masih bisa naik kereta Whoosh secara gratis hingga pertengahan Oktober mendatang.

"Berkat tingginya rasa penasaran masyarakat terhadap uji coba gratis kereta api cepat Jakarta-Bandung, maka kami sepakat hingga pertengahan Oktober, pengoperasian kereta api cepat Jakarta Bandung masih tidak digunakan biaya atau gratis," ujar Luhut saat peresmian Kereta Cepat Whoosh di Stasiun Kereta Cepat Halim, Jakarta Timur, Senin (10/9/2023).

Luhut menjelaskan, sebelum diresmikan pada Senin, Kereta Cepat Whoosh sudah diuji coba selama tiga pekan untuk masyarakat umum.

Baca juga: Kereta Cepat Whoosh Diresmikan, Jokowi: Jangan Alergi Kritik, Terus Belajar

Menurut dia, selama percobaan itu antusiasme masyarakat sangat tinggi.

Selain itu, kereta juga berjalan dengan aman dan nyaman.

"Kereta api cepat Jakarta-Bandung, tentunya semua berjalan dengan aman dan nyaman berkat kehandalan sistem yang telah teruji," ungkap Luhut.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo meresmikan Kereta Cepat Whoosh di Stasiun Kereta Cepat Halim.

Baca juga: Luhut: Banyak Pihak Pesimis Kereta Cepat Jakarta Bandung Bisa Selesai

Presiden pun menjelaskan arti nama "Whoosh" untuk Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB) yang baru diresmikannya itu.

Menurut Presiden, nama "whoosh" terinspirasi dari suara yang timbul saat KCJB sedang melintas.

"Kereta cepat ini kita namakan WHOOSH, W, H, OOSH, dibaca wusss. ini diinspirasi dari suara yang melesat dari kereta berkecepatan tinggi ini," ujar Jokowi saat memberikan sambutan pada peresmian Kereta Cepat Whoosh di Stasiun Kereta Cepat Halim, Jakarta Timur, pada Senin pagi.

Selain itu, kata Jokowi, Whoosh juga merupakan singkatan dari "waktu hemat operasi optimal sistem hebat".

Presiden mengungkapkan, Kereta Cepat Whoosh merupakan kereta cepat pertama di Indonesia dan juga pertama di Asia Tenggara dengan kecepatan 350 kilometer per jam.

Kereta cepat ini menandai modernisasi transportasi massal Indonesia yang disebut Jokowi lebih efisien yang ramah lingkungan.

Usai peresmian, Presiden naik kereta nomor G5901 yang berangkat dari Stasiun Halim di Jakarta Timur menuju ke Stasiun Padalarang di Bandung Barat.

Kepala Negara duduk di samping Ibu Negara Iriana Joko Widodo selama perjalanan di kursi dengan nomor seat 1-2.

Baca juga: Luhut: Banyak Pihak Pesimis Kereta Cepat Jakarta Bandung Bisa Selesai

Saat peresmian, turut hadir Ibu Negara Iriana Jokowi dan sejumlah pejabat.

Mereka yakni Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan bersama istri, Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi, Menteri ATR/BPN Hadi tjahjanto, Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Ketua MPR Bambang Susatyo, Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi, Pj Gubernur Jabat Bey Machmudin, MenterI PUPR Basuki Hadimuljono, Dirut KAI Didiek Hartantyo, Dirut KCIC Dwiyana Slamet Riyadi, dan CEO Trans Media Chairul Tanjung.

Selain itu, hadir pula Ketua Wantimpres Wiranto bersama para anggota Wantimpres, yakni Sidharto Danusubroto, Putri Kuswisnuwardhani, dan Agung Laksono.

Hadir pula anggota DPR Arsul Sani, Wakil Ketua MPR Jazilul Fawaid, dan Wakil Ketua MPR Fadel Muhammad.

Kereta Cepat Whoosh yang dinaiki Presiden dan rombongan berangkat dari Stasiun Kereta Cepat Halim sekitar pukul 09.14 WIB dan sampai di Stasiun Kereta Cepat Padalarang sekitar pukul 09.40 WIB.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Nasional
Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Nasional
Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Nasional
Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Nasional
Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Nasional
UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

Nasional
Jemaah Haji Tak Punya 'Smart Card' Terancam Deportasi dan Denda

Jemaah Haji Tak Punya "Smart Card" Terancam Deportasi dan Denda

Nasional
Sebelum Wafat, Jampidum Kejagung Sempat Dirawat di RSCM 2 Bulan

Sebelum Wafat, Jampidum Kejagung Sempat Dirawat di RSCM 2 Bulan

Nasional
Jampidum Kejagung Fadil Zumhana Meninggal Dunia

Jampidum Kejagung Fadil Zumhana Meninggal Dunia

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, PKS: Kontrol Terhadap Pemerintah Wajib

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, PKS: Kontrol Terhadap Pemerintah Wajib

Nasional
Istri di Minahasa Dibunuh karena Mengigau, Komnas Perempuan Sebut Fenomena Femisida

Istri di Minahasa Dibunuh karena Mengigau, Komnas Perempuan Sebut Fenomena Femisida

Nasional
Kabaharkam Siapkan Strategi Pengamanan Khusus di Akses Masuk Pelabuhan Jelang WWF ke-10 di Bali

Kabaharkam Siapkan Strategi Pengamanan Khusus di Akses Masuk Pelabuhan Jelang WWF ke-10 di Bali

Nasional
Ketua KPU Sebut Caleg Terpilih Tak Harus Mundur jika Maju Pilkada, Pakar: Jangan-jangan Pesanan...

Ketua KPU Sebut Caleg Terpilih Tak Harus Mundur jika Maju Pilkada, Pakar: Jangan-jangan Pesanan...

Nasional
Sebut Caleg Terpilih Tak Wajib Mundur jika Maju Pilkada, Ketua KPU Dinilai Ingkari Aturan Sendiri

Sebut Caleg Terpilih Tak Wajib Mundur jika Maju Pilkada, Ketua KPU Dinilai Ingkari Aturan Sendiri

Nasional
Minta La Nyalla Kembali Pimpin DPD RI, Fahira Idris: Penguatan DPD RI Idealnya Dipimpin Sosok Pendobrak

Minta La Nyalla Kembali Pimpin DPD RI, Fahira Idris: Penguatan DPD RI Idealnya Dipimpin Sosok Pendobrak

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com