Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi Bisiki Ganjar soal Kedaulatan Pangan, PDI-P: Ini Kode Keras

Kompas.com - 29/09/2023, 19:12 WIB
Ardito Ramadhan,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto mengeklaim, bisikan Presiden Joko Widodo kepada bakal calon presiden Ganjar Pranowo merupakan kode keras bahwa Jokowi berada di barisan yang sama untuk memenangkan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

Bisikan yang dimaksud yakni pernyataan Jokowi kepada Ganjar untuk segera mengerjakan program kedaulatan pangan sehari setelah dilantik apabila menjadi presiden kelak.

"Ini juga menunjukkan siynal yang sangat kuat, ini hard code dari Presiden Jokowi terhadap Pak Ganjar Pranowo. Jadi, pangan mempersatukan, pangan membangun komitmen pemenangan pemilu legislatif dan presiden secara bersama-sama," kata Hasto seusai pembukaan Rakernas IV PDI-P di Jakarta International Expo, Jumat (29/9/2023).

Baca juga: Di Rakernas IV PDI-P, Ganjar Mohon Doa dan Dukungan Lanjutkan Pemerintahan Jokowi

Hasto menuturkan, bisikan Jokowi tersebut juga merupakan arahan yang harus dikerjakan oleh PDI-P, termasuk Ganjar sebagai kandidat calon presiden.

"Juga bagi Bapak Ganjar Pranowo untuk langsung menata secara ideologis dan kemudian teknokratis, sehingga visi teknis yang disampaikan oleh Pak Jokowi itu akan dijabarkan dengan baik," kata Hasto.

Ia pun mengeklaim, Jokowi dan Ganjar memiliki napas kepemimpinan yang sama dengan Presiden Sukarno dan Megawati Sukarnoputri saat bicara soal petani.

Menurut Hasto, Bung Karno membangun falsafah pembebasan yang berasal dari petani, sedangkan Megawati mampu menyelesaikan krisis dan pemimpin yang punya perhatian terhadap maslaah pangan.

Kemudian, kata dia, Jokowi menjabarkan secara teknokratis dengan membangun infrastruktur untuk kedaulatan pangan.

"Dan Pak Ganjar yang menerima bisikan berkali-kali dari Presiden Jokowi langsung diminta untuk bergerak cepat," ujar Hasto.

Baca juga: Ganjar Puji Prorgram Jokowi Bangun Bendungan, tapi...

Hasto juga membantah anggapan yang menyebut hubungan Jokowi dan Megawati renggang.

Menurut dia, tidak mungkin ada perbedaan ideologis antara Jokowi dan Megawati karena keduanya punya kesamaan di aspek historis, ikatan emosional, ideologi, serta visi ke depan.

"Tidak mungkin ada perbedaan-perbedaan ideologis. Kalau secara teknis bisa saja, tapi kemudian disatukan oleh kepentingan bangsa dan negara," ujar dia.

Hasto pun menuding bahwa orang-orang yang menggulirkan isu keretakan hubungan antara Megawati dan Jokowi adalah orang-orang yang tidak punya prestasi.

"Sehingga mereka mencoba untuk menerapkan politik yang membelah. Ya kami sudah terbiasa dan hari ini menunjukkan bahwa pidato Bapak Presiden Jokowi, pidato Pak Ganjar, pidato Bu Mega, semua tone-nya yang sama," kata Hasto.

Baca juga: Ganjar: Swasembada Pangan Tak Menggelinding Begitu Saja, Butuh Kehadiran Negara

Sebelumnya, Jokowi mengaku berbisik ke Ganjar agar setelah dilantik menjadi presiden langsung mengurus kedaulatan pangan.

Halaman:


Terkini Lainnya

Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Nasional
Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Nasional
Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Nasional
Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Nasional
Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Nasional
Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Nasional
Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

Nasional
Selain Eko Patrio, PAN Juga Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Selain Eko Patrio, PAN Juga Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Fahira Idris Kecam Serangan di Rafah, Sebut Israel dan Sekutu Aib Peradaban Umat Manusia

Fahira Idris Kecam Serangan di Rafah, Sebut Israel dan Sekutu Aib Peradaban Umat Manusia

Nasional
PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

Nasional
Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Nasional
Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Nasional
SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

Nasional
DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

Nasional
Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com