Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi Bisiki Ganjar soal Kedaulatan Pangan, PDI-P: Ini Kode Keras

Kompas.com - 29/09/2023, 19:12 WIB
Ardito Ramadhan,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto mengeklaim, bisikan Presiden Joko Widodo kepada bakal calon presiden Ganjar Pranowo merupakan kode keras bahwa Jokowi berada di barisan yang sama untuk memenangkan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

Bisikan yang dimaksud yakni pernyataan Jokowi kepada Ganjar untuk segera mengerjakan program kedaulatan pangan sehari setelah dilantik apabila menjadi presiden kelak.

"Ini juga menunjukkan siynal yang sangat kuat, ini hard code dari Presiden Jokowi terhadap Pak Ganjar Pranowo. Jadi, pangan mempersatukan, pangan membangun komitmen pemenangan pemilu legislatif dan presiden secara bersama-sama," kata Hasto seusai pembukaan Rakernas IV PDI-P di Jakarta International Expo, Jumat (29/9/2023).

Baca juga: Di Rakernas IV PDI-P, Ganjar Mohon Doa dan Dukungan Lanjutkan Pemerintahan Jokowi

Hasto menuturkan, bisikan Jokowi tersebut juga merupakan arahan yang harus dikerjakan oleh PDI-P, termasuk Ganjar sebagai kandidat calon presiden.

"Juga bagi Bapak Ganjar Pranowo untuk langsung menata secara ideologis dan kemudian teknokratis, sehingga visi teknis yang disampaikan oleh Pak Jokowi itu akan dijabarkan dengan baik," kata Hasto.

Ia pun mengeklaim, Jokowi dan Ganjar memiliki napas kepemimpinan yang sama dengan Presiden Sukarno dan Megawati Sukarnoputri saat bicara soal petani.

Menurut Hasto, Bung Karno membangun falsafah pembebasan yang berasal dari petani, sedangkan Megawati mampu menyelesaikan krisis dan pemimpin yang punya perhatian terhadap maslaah pangan.

Kemudian, kata dia, Jokowi menjabarkan secara teknokratis dengan membangun infrastruktur untuk kedaulatan pangan.

"Dan Pak Ganjar yang menerima bisikan berkali-kali dari Presiden Jokowi langsung diminta untuk bergerak cepat," ujar Hasto.

Baca juga: Ganjar Puji Prorgram Jokowi Bangun Bendungan, tapi...

Hasto juga membantah anggapan yang menyebut hubungan Jokowi dan Megawati renggang.

Menurut dia, tidak mungkin ada perbedaan ideologis antara Jokowi dan Megawati karena keduanya punya kesamaan di aspek historis, ikatan emosional, ideologi, serta visi ke depan.

"Tidak mungkin ada perbedaan-perbedaan ideologis. Kalau secara teknis bisa saja, tapi kemudian disatukan oleh kepentingan bangsa dan negara," ujar dia.

Hasto pun menuding bahwa orang-orang yang menggulirkan isu keretakan hubungan antara Megawati dan Jokowi adalah orang-orang yang tidak punya prestasi.

"Sehingga mereka mencoba untuk menerapkan politik yang membelah. Ya kami sudah terbiasa dan hari ini menunjukkan bahwa pidato Bapak Presiden Jokowi, pidato Pak Ganjar, pidato Bu Mega, semua tone-nya yang sama," kata Hasto.

Baca juga: Ganjar: Swasembada Pangan Tak Menggelinding Begitu Saja, Butuh Kehadiran Negara

Sebelumnya, Jokowi mengaku berbisik ke Ganjar agar setelah dilantik menjadi presiden langsung mengurus kedaulatan pangan.

Halaman:


Terkini Lainnya

KPU Pastikan Verifikasi Data Dukungan Calon Perseorangan Pilkada 2024

KPU Pastikan Verifikasi Data Dukungan Calon Perseorangan Pilkada 2024

Nasional
554 Kloter Jemaah Haji Reguler Sudah Kantongi Visa, Siap Berangkat Mulai 12 Mei

554 Kloter Jemaah Haji Reguler Sudah Kantongi Visa, Siap Berangkat Mulai 12 Mei

Nasional
Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Nasional
PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

Nasional
KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

Nasional
KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada 'Abuse of Power'

Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada "Abuse of Power"

Nasional
Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Nasional
Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Nasional
Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Nasional
Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Nasional
Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Nasional
Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Nasional
Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Nasional
Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com