Terpilih Jadi Hakim Konstitusi, Arsul Sani Akan Mundur dari MPR dan PPP

JAKARTA, KOMPAS.com - Hakim konstitusi terpilih, Arsul Sani, mengaku siap mundur dari jabatan publik saat ini yaitu anggota DPR-RI dan Wakil Ketua MPR-RI jika terpilih menjadi Hakim MK.

Begitu juga, melepas keanggotaannya sebagai anggota Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

Dia mengatakan itu adalah sebuah konsekuensi yang harus dijalankan setiap orang yang terpilih menjadi Hakim MK.

"Misalnya saya dipilih kosekuensinya ya berhenti dari DPR, mundur sebagai pimpinan MPR bahkan mundur sebagai anggota partai. Karena itu Undang-Undang," ujar Arsul saat ditemui usai menjalani fit and proper test di Komisi III DPR-RI, Selasa (26/9/2023).

Baca juga: Arsul Sani Diusulkan Ganti Wahiduddin Adams sebagai Hakim MK

"Di Undang-Undang MK itu disebutkan bahwa Hakim MK itu tidak boleh menjadi anggota Parpol dan idak boleh menjadi pejabat negara, itu memang harus ditaati," imbuh dia.

Arsul juga mengungkapkan niatannya menjadi calon Hakim MK.

Dia berharap bisa hadir di MK untuk memberikan perbaikan kepada lembaga tersebut agar tidak terjadi lagi ego sektoral.

"Dan keinginan saya mudah-mudahan bisa berkontribusi agar kemudian tidak ada ketegangan-ketegangan antar lembaga negara yang terjadi karena adanya putusan MK," ucap dia.

Baca juga: Anggota DPR Arsul Sani Jadi Calon Hakim MK, Ketua Komisi III Singgung Conflict of Interest

Sebagai informasi, Arsul Sani terpilih menjadi hakim konstitusi dengan suara bulat dari sembilan fraksi yang ada di DPR. Dia merupakan satu dari tujuh calon Hakim MK yang menjalani uji kelayakan dan kepatutan.

Adapun, uji kelayakan dan kepatutan delapan calon Hakim MK telah digelar sejak Senin (25/9/2023) kemarin.

Enam calon yang juga ikut dalam uji kelayakan yaitu Reny Halida Ilham Malik, Firdaus Dewilmar, Elita Rahmi, Aidul Fitriciada Azhari, Hirida Hasan dan Abdul Latif.