Anggota DPR Arsul Sani Jadi Calon Hakim MK, Ketua Komisi III Singgung "Conflict of Interest"

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komisi III DPR RI Bambang Wuryanto atau Bambang Pacul angkat bicara soal masuknya anggota Komisi III DPR RI Arsul Sani sebagai salah satu calon hakim Mahkamah Konstitusi (MK).

Ia menekankan proses fit and proper test atau uji kelayakan dan kepatutan yang dilakukan Komisi III DPR RI terbuka dan bisa diawasi oleh publik.

“Nanti kau ikuti fit and proper test-nya. Sebenarnya orang ini mampu apa enggak? Kan ini fit and proper test terbuka,” ujar Pacul di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (25/9/2023).

Di sisi lain, Pacul menekankan bahwa proses penentuan hakim MK selalu bersifat politis.

Baca juga: Anggota Komisi III DPR Cecar Calon Hakim MK yang Pernah Sunat Vonis Jaksa Pinangki

Ia meminta para hakim MK memahami bahwa pemilihannya dipengaruhi oleh keputusan politik.

“Karena (pemilihan) hakim MK itu ada kepentingan politiknya, di samping kepentingan hukum,” ucap dia.

Terakhir, Pacul tak menampik bahwa tudingan adanya conflict of interest atau konflik kepentingan terkait majunya Arsul sebagai calon hakim MK.

Tapi, baginya yang terpenting adalah Arsul bisa atau tidak membuktikan dirinya layak terpilih.

“Tidak ada di dunia ini yang tidak ada conflict of interest-nya. Conflict of interest ada, tetapi patut apa tidak? Itu yang penting,” imbuh dia.

Baca juga: Revisi UU MK, DPR Sebut Pemerintah Sepakat Masa Jabatan Hakim MK Turun Jadi 10 Tahun

Diketahui Komisi III DPR RI menggelar fit and proper test calon hakim MK mulai hari ini sampai Selasa (26/9/2023).

Satu orang kandidat akan dipilih untuk menggantikan posisi hakim MK Wahiduddin Adams yang bakal pensiun.

Ada 8 kandidat yang mengikuti uji kelayakan dan kepatutan, yaitu Reny Halida Ilham Malik, Firdaus Dewilmar, Elita Rahmi, Aidul Fitriciada Azhari, Putu Gede Arya, Abdul Latif, Haridi Hasan dan Arsul Sani.