Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
KILAS

Pertamina Patra Niaga Berkomitmen Selesaikan Pembangunan Tangki BBM dan LPG di Wilayah Indonesia Timur

Kompas.com - 25/09/2023, 20:45 WIB
A P Sari

Penulis

KOMPAS.com - PT Pertamina Patra Niaga terus mempercepat proses penyelesaian Proyek Strategis Nasional (PSN) berupa pembangunan tangki bahan bakar minyak (BBM) di Maumere, Nusa Tenggara Timur (NTT) serta dua tangki liquified petroleum gas (LPG) di Bima, Nusa Tenggara Barat (NTB) dan Tenau, Kupang, NTT.

Hal tersebut dilakukan Pertamina Patra Niaga guna mewujudkan availability, accessibility, affordability, acceptability, dan sustainability yang lebih baik dan efisien bagi masyarakat di wilayah Indonesia timur.

Direktur Utama Pertamina Patra Niaga, Riva Siahaan mengatakan, tiga tangki yang sedang dibangun itu dapat memperkuat ketahanan energi dan efisiensi distribusi.

"Saat ini sendiri telah selesai dan beroperasi 13 tangki BBM dengan kapasitas penyimpanan hingga 67.500 kiloliter (KL) dan dua tangki LPG dengan kapasitas 4.000 metrik ton (MT) yang termasuk dalam PSN Pertamina Patra Niaga," tuturnya melalui keterangan pers, Senin (25/9/2023).

Baca juga: Jurus Pertamina agar Bright Gas Makin Diterima Pasar

Ia mengatakan, Indonesia merupakan negara kepulauan dengan salah satu pola distribusi tersulit di dunia.

“Adanya storage di lokasi-lokasi Indonesia timur ini akan sangat berdampak terhadap ketersediaan bahan bakar bagi masyarakat. Pada 2023, kami akan kejar penyelesaian satu tangki LPG di Bima,” terang Riva.

Tangki-tangki BBM tersebar di berbagai daerah di Indonesia timur, mulai dari Badas, NTB, Waingapu, NTT hingga Parepare, Sulawesi Selatan (Sulsel).

Kemudian, tangki BBM di Maluku berada di Ternate Utara, Masohi, Bula, Dobo, Labuha, Saumlaki, Namlea, dan Wayame. Sementara di Papua berlokasi di Merauke dan Nabire.

Adapun dua tangki LPG saat ini berada di Wayame Maluku dan Jayapura, Papua.

Baca juga: Pertamina Hadirkan PLTS untuk Dukung Pengelolaan Sampah TPS3R di Desa Adat Kedonganan

Beroperasinya tangki BBM dan LPG diharapkan dapat menjaga ketahanan energi di daerah-daerah tersebut.

"Tanki LPG Wayame dan Jayapura misalnya, yang meningkatkan ketahanan energi LPG sekitar 8-13 hari. Lalu hadirnya tangki BBM Parepare bisa menyuplai sekitar 40 persen kebutuhan Pertalite masyarakat setiap harinya," tutur Riva.

Menurutnya, tangki BBM dan LPG di kota-kota besar penting sebagai titik suplai utama di wilayah Indonesia timur.

“Kami juga hadir di Badas, Dobo, Saumlaki, Waingapu, dan Labuha. Itu pulau-pulau terluar di mana kehadiran energinya bisa sangat berdampak untuk menggerakkan ekonomi dan kehidupan sehari-hari masyarakat,” jelasnya.

Riva mengatakan, selain sebagai bentuk penguatan dan efisiensi rantai distribusi energi nasional, proses pembangunan tangki BBM dan tangki LPG juga berdampak besar bagi industri dalam negeri serta membuka lapangan pekerjaan bagi warga sekitarnya.

Baca juga: Kilang Pertamina Plaju Raih Penghargaan di Ajang WPC Excellence Awards 2023

Pasalnya, sebut dia, 37 persen komponen dan material pembangunan tangki BBM dan LPG bernilai Rp 298 miliar. Semua komponen ini dibuat oleh industri dalam negeri.

“Ini juga membuktikan kualitas komponen dalam negeri Indonesia sudah bisa memenuhi spek dan standar beberapa komponen tangki Pertamina. Dalam prosesnya, pembangunan tangki menyerap hampir 600 tenaga kerja daerah. Pertamina berharap manfaat ini bisa terus berlanjut seiring dengan mudahnya energi yang bisa dinikmati masyarakat,” paparnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Nasional
Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Nasional
Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Nasional
Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

Nasional
Selain Eko Patrio, PAN Juga Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Selain Eko Patrio, PAN Juga Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Fahira Idris Kecam Serangan di Rafah, Sebut Israel dan Sekutu Aib Peradaban Umat Manusia

Fahira Idris Kecam Serangan di Rafah, Sebut Israel dan Sekutu Aib Peradaban Umat Manusia

Nasional
PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

Nasional
Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Nasional
Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Nasional
SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

Nasional
DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

Nasional
Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

Nasional
KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait 'Food Estate' Ke Kementan

KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait "Food Estate" Ke Kementan

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Sewa 'Private Jet' SYL Rp 1 Miliar

Pejabat Kementan Tanggung Sewa "Private Jet" SYL Rp 1 Miliar

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com