Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Hamid Awaludin

Mantan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Duta Besar Indonesia untuk Rusia dan Belarusia.

Politik Mendesakkan Keinginan

Kompas.com - 25/09/2023, 09:41 WIB
Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini

MASIHKAH Anda mengingat kejatuhan Muammar Gaddafi di Libya? Pemimpin yang lebih empat dekade menjalankan roda kekuasaan dengan tangan besi itu, berakhir di gorong-gorong.

Ia ditemukan oleh rakyatnya sendiri, lalu diseret di jalanan pakai mobil sembari diludahi dan dilempari.

Adios Gaddafi. Apa yang kamu tanam, itu yang kamu tuai.

Di Irak, Saddam Hussein yang mengikuti pola dan gaya kepemimpinan Gaddafi, juga mengalami nasib tragis, sama dengan Gaddafi.

Ia dibawa ke tiang gantungan untuk mengakhirkan hidupnya. Ia bertangan besi, mengintimidasi, menindas dan melumat siapa saja yang ia kehendaki, termasuk menantu lelakinya. Ia brutal dalam menjalankan roda kekuasaan.

Selamat jalan Saddam. Tiap kesalahan ada keadilan yang mengiringinya.

Kedua pemimpin tersebut rontok secara mengenaskan. Penarik pelatuk kejatuhan mereka, antara lain, masalah anak.

Gaddafi sudah memberi akses besar ke putranya, Muhammad Islami, untuk ikut mengontrol jalannya kekuasaan dan pemerintahan.

Saddam Hussein juga memiliki tabiat sama. Memberi keleluasaan pada putranya sendiri, Uday Hussein, ikut campur tangan pengelolaan kekuasaan.

Presiden Ferdinand Marcos di Filipina, berkuasa selama 22 tahun, juga dengan tangan besi, berlumuran darah. Ia menggilas siapa saja yang ia kehendaki.

Marcos memberi jalan ke istrinya sendiri, Imelda Marcos, menjadi penentu jalannya pemerintahan dan politik negeri itu. Imelda bahkan menjadi Gubernur kota Metropolitan Manila.

Setelah berkuasa selama 32 tahun, Presiden Suharto akhirnya juga tumbang dari kekuasaan. Lagi-lagi, juga ada kaitannya dengan gaya kepemimpinan yang serba mengatur, termasuk mengatur dan memaksakan putrinya sendiri, Mbak Tutut, terjun di politik.

Sang putri diangkat sebagai Menteri Sosial, meski hanya dua bulan, sebab terlanjur Suharto dipaksa mundur.

Rakyat muak dengan pola kepemimpinan seperti itu. Negara seolah-olah hanya dimiliki oleh para pemimpin sejenis itu.

Mereka menjadikan negara sebagai properti diri dan keluarga belaka. Rakyat hanyalah penyewa, yang setiap saat bisa dikeluarkan dari rumah kontrakan, kapan saja.

Halaman:
Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Rekomendasi untuk anda

Terkini Lainnya

Kubu Anies-Muhaimin Siap Debat Apa Pun Hasil Rapat KPU-Timses Hari Ini

Kubu Anies-Muhaimin Siap Debat Apa Pun Hasil Rapat KPU-Timses Hari Ini

Nasional
TPN Ganjar-Mahfud Harap Debat Capres-Cawapres Sesuai Aturan

TPN Ganjar-Mahfud Harap Debat Capres-Cawapres Sesuai Aturan

Nasional
Butet Kartaredjasa Diduga Diintimidasi, Hasto Nilai Memperkuat Pandangan Kehadiran Neo Orba

Butet Kartaredjasa Diduga Diintimidasi, Hasto Nilai Memperkuat Pandangan Kehadiran Neo Orba

Nasional
Pertanyakan Dasar Gubernur Ditunjuk Presiden di RUU DKJ, PDI-P: Kemunduran Demokrasi

Pertanyakan Dasar Gubernur Ditunjuk Presiden di RUU DKJ, PDI-P: Kemunduran Demokrasi

Nasional
Pemerintah Cari Lokasi Baru Untuk Tampung Pengungsi Rohingya

Pemerintah Cari Lokasi Baru Untuk Tampung Pengungsi Rohingya

Nasional
Ganjar: Kalau Sudah di Rel yang Benar lalu Diganggu, Tabrak!

Ganjar: Kalau Sudah di Rel yang Benar lalu Diganggu, Tabrak!

Nasional
Amnesty International Minta Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat Masuk Agenda Debat Capres-Cawapres

Amnesty International Minta Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat Masuk Agenda Debat Capres-Cawapres

Nasional
KPK Panggil Wamenkumham sebagai Tersangka Besok

KPK Panggil Wamenkumham sebagai Tersangka Besok

Nasional
Amnesty: Pemerintah Langgar HAM jika Kembalikan Pengungsi Rohingya ke Myanmar

Amnesty: Pemerintah Langgar HAM jika Kembalikan Pengungsi Rohingya ke Myanmar

Nasional
Kasus Mycoplasma Pneumoniae Meluas, Masyarakat Diminta Rajin Cuci Tangan dan Pakai Masker

Kasus Mycoplasma Pneumoniae Meluas, Masyarakat Diminta Rajin Cuci Tangan dan Pakai Masker

Nasional
Jokowi Belum Tunjuk Wakil Pemerintah untuk Bahas RUU Daerah Khusus Jakarta

Jokowi Belum Tunjuk Wakil Pemerintah untuk Bahas RUU Daerah Khusus Jakarta

Nasional
Wapres dan Mendagri Soroti Keberadaan Alat Peringatan Dini Terkait Erupsi Gunung Marapi

Wapres dan Mendagri Soroti Keberadaan Alat Peringatan Dini Terkait Erupsi Gunung Marapi

Nasional
Jakarta Sudah Punya Kekhususan, Pengamat Sebut Mekanisme Pemilihan Gubernur Tak Usah Diutak-atik

Jakarta Sudah Punya Kekhususan, Pengamat Sebut Mekanisme Pemilihan Gubernur Tak Usah Diutak-atik

Nasional
Ganjar Siap Anggarkan Dana Kerajaan jika Jadi Presiden

Ganjar Siap Anggarkan Dana Kerajaan jika Jadi Presiden

Nasional
Kemenhan Jelaskan Alasan Anggaran Pertahanan Naik 5 Miliar Dollar AS, Sudah Diproses Lama dan Berkaitan Situasi Geopolitik

Kemenhan Jelaskan Alasan Anggaran Pertahanan Naik 5 Miliar Dollar AS, Sudah Diproses Lama dan Berkaitan Situasi Geopolitik

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com